"Kado Istimewa" untuk POLRI

Oleh  Anang Sulistyono
Pengajar dan Ketua Biro Konsultasi
dan Bantuan Hukum Fak Hukum Unisma Malang

`
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” (Ernest Newman)

Pernyataan Ernest Newman layak digunakan sebagai pesan moral untuk mengapresiasi kinerja Polri. Newman secara tidak langsung berpesan pada Polri supaya selain berhobi pekerja, juga menjadi inspirator, sehingga kinerjanya merupakan perwujudan  inspirasinya.
Polri memang harus menyukai pekerjaannya. Indikasi menyukai ini berelasi dengan inspirasi yang dikonstruksinya. Inspirasi merupakan bukti penggalian ide-ide demi menjalankan dan mengembangkan profesinya.
Dalam ranah itu, polri tidak perlu harus menunggu apakah dapat apresiasi atau tidak, pasalnya yang terpenting adalah bagaimana profesinya mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa ini.  
Memang hingga sekarang, tampaknya apresiasi publik terhadap keberhasilan Polri di dalam melawan, membongkar, atau menanggulangi beberapa kejahatan berkategori serius masih rendah. Misalnya kinerja Polri dalam membongkar kejahatan kekerasan bertipe istimewa (exstra ordinary crime),  seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia,  korupsi, dan lainnya  belum disambut gempita oleh publik
Terbukti, meski belakangan ini polri sudah berkali-kali berhasil membongkar kejahatan berat atau bertipe exstra ordinary crime,  akan tetapi kinerjanya ini masih disambut adem ayem oleh masyarakat.
Nasih setengah hatinya ”kado” dalam bentuk ucapan selamat kepada Polri tersebut, barangkali tidak perlulah membuat polri merasa dianak-tirikan atau dimarjinalkan oleh masyarakat.
Meski masyarakat tidak secara verbal menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerjanya, tetapi suara emas (diam) masyarakat tentulah tetap mengakui kalau polri sudah berusaha memberi  ”kado” untuk negeri ini, bahkan dengan pertaruhan nyawa. Masyarakat mengakui, bahwa hanya polrilah aparat penegak hukum yang berani secara terbuka rela mati demi memproteksi dirinya.
Dengan belum adanya pengakuan masyarakat secara terbuka terhadap polri tersebut, secara tidak langsung sikap publik ini identik pemberian ”kado” dalam bentuk  ”wahyu kerakyatan” pada polri, bahwa masih banyak ayat-ayat regulasi negara dan idealisme masyarakat (publik) terhadap polri yang belum bisa dipenuhinya.
Yang sudah dipenuhi oleh polri, barangkali dimata masyarakat masih kurang banyak, sehingga apresiasi terhadap keberhasilan kinerja Polri seperti dalam mengobrak-abrik sarang teroris atau membongkar sindikat narkoba belum dijadikannya sebagai standar utama kesuksesannya.
Memang idealnya, apresiasi (kado) masyarakat untuk Polri tetap harus disampaikan atas kinerjanya dalam membongkar kejahatan. Prestasi di bidang ”jihad” lawan teroris dan narkoba misalnya jelas bukan prestasi biasa, pasalnya  apa yang dilakukan oleh polri ini diikuti pertaruhan  tenaga dan nyawa.

Kematian sejumlah prajurit polri saat bertugas melawan teroris menjadi bukti, bahwa tidak sedikit diantara mereka yang bermaksud menjadikan profesinya berjalan dalam ranah adiluhung sebagaimana elemen bangsa lain yang mencintai tanah airnya.
Kinerja di lapangan yang dilakukan oleh polri dalam melawan teroris misalnya ibarat perang, meminjam istilah Tharmidzi Taher”melawan hantu”, pasalnya teroris  bisa ada dimana saja, yang menuntut ekstra kehati-hatiannya. Jika tidak  hati-hati, maka nyawanya bisa melayang.
”Proyek” kriminalitas bertajuk exstra ordinary crime yang dihadapi oleh polri sejatinya sebagai wujud riil pengabdian agung profetisnya, yang jika tidak dilaksanakan dengan maksimal, tentulah yang terancam adalah hak ketenangan dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Sebaliknya, jika bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh polri, maka  polri tak ubahnya penegak dan pelindung hak asasi manusia, khususnya hak hidup (right for life), yang untuk menegakkannya, polri juga mempertaruhkan hak hidupnya sendiri..
Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia  disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (ayat 1). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (ayat 2), dan  setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat 3).
Dengan mengacu pada norma yuridis tersebut menjadi kian jelas, bahwa peran Polri dalam memerangi kejahatan tertentu (seperti terorisme) sejatinya sebagai bentuk ”jihad”  terhadap segala bentuk penyakit bangsa atau virus radikalistik-ekstrimistik, yang mengancam dan menjagal hak-hak fundamental masyarakat, khususnya hak hidup.
Dalam pandangan Nurcholis Majid, bahwa barangsiapa menghormati (menyelamatkan) satu nyawa manusia di muka bumi, maka ia laksana menyelamatkan nyawa manusia sejagad, dan siapa saja yang membunuh satu nyawa, maka ia mmbunuh manusia sejagad”.
Pandangan cendekiawan itu menunjukkan, bahwa setiap elemen masyarakat yang mampu memaksimalkan perannya dalam melindungi nyawa manusia, berarti perannya mampu memasuki ranah lintas universalitas kehidupan manusia dan bangsa manapun di muka bumi.
Manusia yang semula mempunyai peran sebagai pembebas dan penyejahtera di masyarakat, akhirnya  bisa berlanjut menjalankan peran fundamentalnya ini dalam wilayah makro, yang salah satu zona pengabdian profetisnya menjadi sumber harapan hidup bagi manusia lainnya. Kalau manusia lain bisa terjaga atau terlindungi hak keberlanjutan hidupnya, berarti semakin banyak anak-anak bangsa yang bisa diselamatkan dan diberi kesempatan menata kehidupan ini menjadi semakin beradab.
Berbeda problemnya ketika teroris diberikan kesempatan leluasa untuk menciptakan ketakutan dan menyebarkan ”maut” di tengah masyarakat, maka tak pelak konstruksi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan ini layak digolongkannya gagal memerankan diri sebagai organisator humanis, populis, dan pembebas.
Kalau seperti itu, maka polri sebagai ”rasul negara” layak dikatakan sebagai penegak hukum yang tidak menempatkan satu nyawa manusia sebagai nyawa sejagad. Karena polri sudah berusaha menunjukkan kinerjanya dalam melawan teroris, , maka polri berhak mendapatkan kado apresiasi publik sebagai penegak  ”hak asasi manusia sejagad”.
Dus, untuk memberikan dukungan terhadap kinerja polri tersebut, tampaknya masyarakat mulai harus mengubah sikapnya dalam berelasi dengan Polri. Bukan hanya apresiasi yang sepatutnya dialamatkannya kepada Polri, tetapi masyarakat juga harus cerdas dan obyektif menilai, bahwa berbagai bentuk penyakit bertajuk malversasi dan kriminalisasi profesi memang senyatanya masih melekat dalam diri elemen penegak hukum maupun elite kekuasaan lainnya.
Meski masyarakat belum memberikan apresiasi maksimal terhadap kinerjanya (polri) dalam berperang melawan kejahatan istiemwa, tapi polri tetap harus berusaha keras melawan (menyembuhkan) dan mengalahkan segala penyakit yang bersarang atau menghegemoni dirinya.
Apresiasi publik akan mengalir pada polri yang secara institusional maupun individual berani mendekonstruksi penyakit yang bersarang di tubuhnya. Selama polri belum bergiat membongkar penyakitnya, maka apresiasi publik masih menjadi ”barang mahal” untuknya.(mp)

Berita Lainnya :