Please disable your adblock and script blockers to view this page


Kecerdasan Pemilih dalam Pemilu

Oleh Farid Rusman
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang


Partisipasi politik masyarakat di dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala pemerintahan (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), maupun pemilihan wakil rakyat (DPR RI, DPRD I & II, DPD), selain perlu ditingkatkan jumlah partisipannya, juga perlu ditingkatkan kualitas partisipasinya sebagai pemilih. Jumlah partisipan (pemilih)  dalam pemilihan umum menentukan tingkat legitimasi (keabsahan) hasil pemilihan umum tersebut. Sementara kualitas partisipasi pemilih di dalam pemilu sangat menentukan mutu pemimpin (kepala pemerintahan) dan mutu wakil rakyat yang akan terpilih.
    Kesadaran warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih di dalam pemilihan umum masih perlu senantiasa ditingkatkan. Banyak orang yang belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap pentingnya partisipasi di dalam pemilihan umum. Tak sedikit pemilih di dalam pemilihan umum belum menyertakan kesadaran bahwa pemilihan kepala pemerintahan atau wakil rakyat adalah merupakan kepentingan dirinya juga, agar diperoleh pemimpin (kepala pemerintahan dan wakil rakyat) yang berkualitas. Oleh karenanya kesadaran para pemilih bahwa untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas, perlu disertai pencermatan dan pemahaman yang cukup tentang diri para calon pemimpin yang patut dipilihnya.
    Begitu banyak pemilih yang salah dalam menentukan pilihan, maka akan diperoleh pemimpin yang tidak bermutu (baik dari segi integritas maupun dari segi keterampilan dalam memimpin). Hingga saat ini masih banyak kepala daerah dan wakil rakyat yang secara integritas/moral bermasalah (misal terlibat kasus korupsi, moral kerja rendah, skandal perselingkuhan, kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya). Dari segi keahlian dalam bekerja juga masih banyak kepala daerah dan wakil rakyat yang masih rendah, yang berakibat pada hasil kerja mereka yang kurang memuaskan masyarakat.


Kualitas Dasar Penetapan Keputusan Memilih Calon Pemimpin
    Bermacam-macam dasar yang dipakai pemilih dalam menetapkan pilihan. Secara garis besar bisa direntang ke dalam dua titik ekstrim antara dasar keputusan yang “sangat rasional” dan dasar keputusan yang “sangat emosional” (berdasarkan perasaan/sentiment tertentu). Dengan kata lain kita biasa membagi ke dalam dua tipe: pemilih rasional dan pemilih emosional. Pemilih rasional cenderung menyertakan upaya-upaya mengetahui fakta-fakta relevan tentang diri sosok yang akan menjadi pilihannya dengan mengabaikan perasaan (suka-tidak suka) di satu sisi, di sisi lain berupaya mencermati potensi keunggulan diri (yang relevan dengan sifat-sifat yang diperlukan sebagai pemimpin) sosok yang hendak dipilihnya sebagai pemimpin. Oleh karenanya pemilih rasional lebih terbuka terhadap berbagai versi informasi tentang diri calon pemimpin, untuk kemudian dicermati dan diseleksi mana-mana informasi yang meyakinkan kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar penetapan pilihan.
    Beda dengan pemilih rasional, pemilih emosional dalam menetapkan pilihan calon pemimpin cenderung didominasi oleh perasaan, emosi atau sentiment tertentu dan bukan didominasi oleh rasio. Maka bermacam-macam “rasa” atau “sentimen” yang cenderung menjadi faktor terkuat di dalam proses penetapan pilihan. Dengan demikian perasaan “like or dislike” (suka- tak suka) terhadap para kontestan pemilu menjadi faktor dominan di dalam menentukan pilihannya. “Sentimen” agama, kesukuan, kedaerahan, kelompok (alumni perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya), tampang (wajah cantik/ganteng), dan lain sebagainya, menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan.
    Akibat orientasi fakta diri kontestan pemilu yang terabaikan, dan orientasi pemilih yang cenderung emosional itu, akibatnya pemilihan umum menghasilkan banyak pemimpin yang kurang berkualitas. Pemilih emosional juga kurang kritis, termasuk kritis terhadap sosok pemimpin yang dipilihnya ketika kontestan pemilu yang dipihnya telah menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemilih emosional (kurang rasional) telah terbiasa kurang berorientasi fakta sehingga mereka cenderung akan mengabaikan fakta-fakta kegagalan/ketidakmampuan pemimpin yang turut dipilihnya saat pemilu. Daya kritis mereka rendah.


Pihak yang Bertanggung jawab terhadap Pendidikan Pemilih
    Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap rendahnya kualitas pemilih di dalam pemilihan umum? Secara kuantitas, jumlah partisipan (pemilih) di dalam pemilu di Indonesia terbilang cukup menggembirakan, terlebih lagi di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun secara kualitas, patut diyakini belum cukup bermutu (kita bisa lihat jumlah kepala daerah dan jumlah wakil rakyat hasil pemilu yang tersangkut kasus korupsi, dan kualitas hasil kerja mereka yang kurang memuaskan masyarakat). Ketika kita berpikir tentang siapa yang ditunjuk untuk bertanggung jawab, tentu pertama-tama kita menunjuk partai politik. Partai politiklah yang paling bertanggung jawab.
    Mestinya mereka (para pengurus partai politik)merasa turut memiliki tanggung jawab itu. Kenapa mereka yang paling bertanggung jawab? Karena mereka yang membutuhkan pemilih, sebanyak mungkin. Mereka membutuhkan jumlah suara, membutuhkan angka-angka sebanyak mungkin dari masyarakat pemilih. Partai politik tak boleh hanya mengeksploitasi, hanya mengambil manfaat dalam bentuk “jumlah/angka” perolehan suara pemilih, tanpa bertanggung jawab terhadap “pendidikan” para pemilih untuk menjadi pemilih yang cerdas berdedikasi, yang mampu melakukan pemilihan calon pejabat politik yang bermutu yang mampu turut menyejahterakan masyarakat pemilihnya.
    Namun apa yang terjadi? Apa yang berlangsung selama ini? Apakah partai politik telah melakukan pendidikan politik yang bermutu terhadap masyarakat pemilih di dalam pemilu? Jika belum melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih secara mencukupi, kenapa? Faktor apa yang menyebabkannya? Setidaknya ada dua macam kemungkinan. Pertama, partai politik belum memiliki sumber daya secara mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat luas. Sumber daya itu bisa meliputi sumber daya dana, sumber daya sarana-prasarana, sumber daya manusia pendidik, sumber daya kurikulum materi ajar dalam pendidikan politik yang bermutu, dan lain sebagainya.
    Kedua, ini yang menjadi kecurigaan sejumlah orang, adalah soal komitmen atau integritas partai politik. Apa itu? Partai politik sangat bisa jadi juga memiliki kepentingan atas “kebodohan” para pemilih. “kebodohan” pemilih dijadikan sebagai factor yang menguntungkan sebuah partai politik. Pemilih yang “bodoh” akan lebih mudah “dibodohin” untuk bersedia mendukungnya, “pembodohan” public menjadi lebih gampang . Maka pelestarian “kebodohan” pemilih, diam-diam menjadi “program”nya juga. Lantas faktor yang mana yang lebih masuk akal, yang lebih faktual? Bisa faktor pertama, bisa faktor kedua. Semoga bukan faktor kedua. (*)

Berita Lainnya :