Kedaulatan Pemilu Ada di Tangan Siapa?

Pemerintah (state) dan rakyat (civil society) adalah dua komponen demokrasi dalam sebuah negara. Konsep demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyattelah jelas bahwa secara penuh kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini senada dengan salah satu poin amanah UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Nilai hikmat dan bijaksana inilah yang menjadi fatsoen dalam amanah perwakilan rakyat. Pemerintah dalam sebuah sistem ketatanegaraan (state) dalam rangka membuat dan menjalankan kebijakan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam berdemokrasi
Namun, konsep ini seakan hanya menjadi konsep semata. Sebab, yang terjadi dalam proses demokrasi Indonesia sekarang sangat berbeda antara apa yang seharusnya dan apa yang sesungguhnya. Sebagai contoh, seharusnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rakyatlah yang sepenuhnya memilih para calon sesuai kepentingan dan hati nurani yang bebas dari interfensi. Namun, yang sesungguhnya terjadi tidak demikian. Kasus electoral fraud masih banyak terjadi. Sebagai contoh, kita bisa meninjau Pemilu serentak tahun 2017 lalu, ada sejumlah 49 gugatan sengketa Pilkada yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK) dari sejumlah daerah dengan berbagai kasus, salah satu diantaranya adalah money politics. Artinya, uanglah yang memilih bukan lagi masyarakat. Walau secara formil masyarakat memilih secara langsung, namun uang yang menentukan dan mengendalikan siapa calon yang menang.
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum demokrasi lima tahunan dalam pemerintahan, mulai dari pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi hingga pemilihan Presiden. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 2 tahun 2018, pada taggal 27 Juni 2018 mendatang, telah ditetapkan sedikitnya ada 171 daerah terdiri atas 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang melaksanakan Pemilu serentak.

Paradoks Pemilu
Kesaksian publik membuktikan, pelaksanaan Pilkada di berbagai daearah menyisakan paradoks yang mencederai demokrasi Indonesia. Misalnya, di Kota Malang terdapat tiga pasangan calon Walikota yang akan mengikuti kontestasi pilkada 2018. Namun, dua dari tiga calon Walikota itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena tersandung korupsi APBD-P atau anggaran perencanaan belanja daerah perubahan tahun 2015. Kedua oknum diantaranya adalah calon dari petahana berinisial (MA) dan anggota DPRD yang sedang menjabat berinisial (YAG). Disinilah letak paradoks dari demokrasi kita. Para figur yang dipilih oleh rakyat tidak mampu membawa amanah dan kepentingan rakyat dengan baik. Ini sebagai bukti bahwa demokrasi telah dicederai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang membabibuta dalam tubuh pemerintah.
Contoh persoalan di atas merupakan wajah demokrasi yang dialami rakyat saat ini dan bukan yang seyogyanya ideal terjadi. Entah apa yang menyebabkan persolan demikian bisa ada. Namun, secara sadar dapat kita mengkaji masalah ini dalam konteks Pemilu.  M. Busyro Muqqodas, seorang mantan komisioner KPK, dalam diskusi terkait pilkada yang dilaksanakan di Kota Batu pada tahun 2017 lalu menyindir bahwa “yang berdaulat dalam pilkada itu bukan lagi rakyat, tetapi para pemodal juga secara sempit partai politik yang berdaulat penuh atas sebuah pilkada itu sendiri”.
Perlu disadari, letak kerancuan demokrasi di Indonesia berada pada persoalan ini. Hal inilah yang menyebabkan KKN itu dapat terjadi di pemerintahan. Kenapa? Karena sudah pasti calon yang menang akan mengutamakan kepentingan para pemodal yang menyokong dana suksesi pemenangannya dan segolongan partai politik yang mendukung atas calon tersebut. Meraka yang menjabat akan sibuk untuk menadatangani kontrak proyek dengan para pemodal. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan politik welas asih atau dalam istilah politik pada umumnya disebut dengan politik balas budi. Di sisi lain, pembagian jabatan strategis kepada kawan koalisi menjadi rahasia publik yang sangat lumrah.

Dampak dari Kerancuan Demokrasi
Wajar ketika praktik tawar-menawar atau money politics itu menjadi hal biasa. Masalah berikut yang akan muncul adalah corong pembangunan dan kesejahteraan itu ada pada siapa? Rakyat pasti sudah tahu jawabannya. Masyarakat tidak punya kuasa/daulat atas Pilkada, penentuan calon, bahkan sudah dikotak-kotakkan dan ditentukan oleh partai politik dengan tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Artinya, masyarakat tidak lagi objektif memilih sesuai integritas, kapasitas, dan kapabilitas calon. Siapa saja yang akan dipilih sebagai calon pemimpin sudah dikultuskan/disempitkan, seolah-olah tidak ada pilihan lain dan pilihan masyarakat terbatas di situ. Ibarat pelanggan ingin makan gado-gado di warung, namun yang disediakan warung hanya ada Soto dan Rawon. Demokrasi terlihat sangat memprihatinkan. Bahkan yang sudah jelas tersangka (Calon Wali Kota Malang), yang kemungkinan besar menjadi penghuni lapas pun menjadi opsi dalam pemilu mendatang.
Tulisan ini tidak bermaksud mengangkat salah satu calon dari pada calon lain yang akan bertanding nanti. Namun, penulis bermaksud ingin mengabadikan kritikan dan setidaknya masyarakat paham atas perhelatan demokrasi di tanah tercinta ini yang tampak dalam kondisi tidak sehat. Dengan harapan, momentum pemilu benar-benar menjadi agenda yang membawa kepentingan besar masyarakat secara luas. Agar keadilan dan kesejahteraan rakyat benar-benar bisa terwujud.

Kedaulatan dalam Pemilu
Walaupun banyak persoalan yang mengganjal, kesuksesan Pemilu serentak 27 Juni 2018 mendatang juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Sebagai bentuk dari kedaulatan, kuasa itu harus disadari dengan baik. Sehingga, apa yang di katakan M. Busyro Muqqodas beserta dampaknya di atas tidak terulang dikemudian hari. Pemilu juga menjadi momen penentu kemajuan suatu daerah. Maka, masyarakat harus memanfaatkan kebebasan itu dengan bijak. Salah satunya dengan memilih pemimpin yang kredibel, mampu mengawal kemajuan dan sanggup mengakomodasi segala kepentingan masyarakat.
Lagi-lagi, kepentingan yang harus diutamakan oleh para calon kepala daerah bahkan calon presiden mendatang ialah kepentingan rakyat. Bukan kepentingan individu, partai politik, kelompok pemodal, atau golongan tertentu. Kedaulatan dalam Pemilu harus kembali kepada rakyat. Rakyat layaknya bebas untuk memilih pemimpin secara objektif atas nilai yang dijunjung konstitusi. Karena sejatinya rakyatlah yang berkuasa atas demokrasi itu sendiri. Disamping itu, segala upaya positif perlu dilakukan agar good governance and clean government dapat menjadi kenyataan. (*)

Oleh Ode Rizki Prabtama
 aktivis AMM, ketua Korkom IMM Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Lainnya :