Kekuatan Politik Mahadata, Mitos atau Fakta?

 
Sejak memasuki tahun 2018, situasi perpolitikan di Indonesia kian memanas. Bahkan, Pemilihan Presiden (Pilpres) yang masih akan digelar pada tahun 2019 pun, saat ini sudah menjadi bahan pembicaraan publik. Mulai dari beredarnya isu tentang hastag, tagar #2019 ganti presiden hingga direspon balik oleh kalangan masyarakat yang tidak sepakat dengan hastag dan tagar tersebut. Munculnya dinamika di tahun politik saat ini menjadikan berbagai partai politik sudah berancang-ancang sejak dini untuk menyiapkan segudang strategi di Pemilihan Umum Presiden 2019 nanti. Fenomena demikian ini setidaknya banyak dipengaruhi oleh kekuatan media sosial seperti facebook,Twitter,Google,dll. 
Saat ini kita telah memasuki era data melimpah atau seringkali populer dengan istilah mahadata (Big Data) yang sangat membantu di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi dan bisnis, strategi perencanaan kota, bahkan politik. Era mahadata memang sangat membantu bagi semua lini kehidupan manusia karena mampu menyajikan data secara cepat dengan pengolahan berbagai informasi melalui rumus tertentu. Namun segala sesuatunya pasti memiliki sisi positif dan negatifnya karena dengan hadirnya era mahadata tersebut seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Dalam kancah politik, kepiawaian mengolah data sempat menggegerkan dunia ketika Donald Trump menang dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016. Kemenangan Trump pada Pilpres Amerika tersebut tidak terlepas dari tangan dingin perusahaan bernama Cambridge Analytica yang telah berhasil membuat Trump menjadi orang nomor satu di negeri Paman Sam tersebut. Cambridge Analytica juga turut andil dalam kemenangan Barisan Nasional di Malaysia. Koalisi tersebut menang dengan suara telak pada Pemilu ke-13 di negara bagian Kedah, Malaysia. Selain itu lembaga tersebut juga sukses menghantarkan partai Kenyatta menang dalam Pilpres Kenya 2017. 
 
Big Data dan Pemilu 2019
Melihat fenomena penggunaan Big data sebagai strategi ampuh dalam memenangkan panggung politik, sebagaimana yang terjadi di Amerika, Kenya, dan Malaysia tentu hal ini memberi pengaruh terhadap situasi politik di Indonesia, terutama pada Pemilu 2019 mendatang. Mengingat Indonesia memiliki pengguna Internet yang cukup tinggi, sebagaimana data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 2017 telah mencapai kisaran 143,26 juta dari total populasi penduduk Indonesia yang berada di angka 262 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa 54,68% warga Indonesia telah menjadi pengguna Internet, selain itu 97,4% persen penggunaan internet tersebut digunakan untuk membuka media sosial. 
Berdasarkan data dari APJII tersebut, media sosial jelas menjadi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lahan basah bagi partai dan para politisi untuk dapat menampilkan konten-konten politiknya. Sehingga saat ini masyarakat dengan mudah dipropaganda oleh kepentingan politik yang memanfaatkan media sosial sebagai Instrumennya.

Berita Lainnya :