magista scarpe da calcio Ketua RT dan Ketua MK


Ketua RT dan Ketua MK

Oleh : Sulardi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


Pada sesi diskusi di ruang WhatsApp, ketika menyoal sisi negarawan ketua MK yang mendapat sorotan berbagai pihak dan kelompok,   terjadi dialog dalam sekali. Salah satu kolega saya mengirim komentar seperti ini “ Etika dan moral relative. Akhlaq bisa dengan mudah direlatifkan , kejernihan qolbu dan terbebasnya institusi dari pamrih keduniawan menjadi penuntun kejujuran nurani dalam menyikapi kasus “ Negarawan MK itu.”  Dan saya mengomentarinya secara pendek, “dicari negarawan sejati”. Komentar saya ditanggapi lagi, bahwa negarawan sejati itu tidak ada. Sepanjang masih mendaftarkan diri ( untuk menjadi hakim Konstitusi ) bahkan bercita- cita saja sudah kehilangan negarawan sejatinya.

Dari komentar terakhir, bahwa negarawan sejati Itu tidak ada, saya justru berpendapat sebaliknya, negarawan sejati itu masih ada. Di kampung-kampung, di pelosok pelosok desa masih banyak negarawan bertebaran di sana. Mereka adalah para Ketua RT. Mengapa ketua RT itu negarawan sejati? Hal ini berkaitan dengan tanggapan di atas, spanjang masih mencalonkan diri, atau bahkan bercita cita maka itu bukan lah negarawan sejati.

Di setiap lingkungan masyarakat terkecil, dibentuk Rukun tetangga, yang tediri dari kurang lebih 50 sampai dengan 100 KK, diantara warga itulah mereka memilih Ketua RT. Ketua RT, biasanya ditunjuk atau dipilih secara musyawarah mufakat, beberpa RT sudah dipilih dengan cara pemungutan suara. Dengan berbagai cara itu ada kesamaan, bahwa figure yang dipilih menjadi ketua RT itu tidak ada ambisi menjadi ketua RT. Ketua Ketua RT terpilih biasanya oleh warga dianggap sebagai sosok yang  peduli dengan lingkungan. Harus dipahami bahwa tidak ada keinginan dari Ketua RT itu untuk dipilih kembali, akan tetapi sepanjang masih sehat dan kuat, maka pastilah warga akan tetap menghendaki terus menjadi ketua RT.
Belajar Bernegarawan dari Ketua RT

Tugas ketua RT itu mengurusi semua keperluan warga, dari surat menyurat kependudukan, masalah lingkungan, kenakalan remaja, kejahatan, kebersihan keamanan, kesehatan, olah raga, rekreasi bahkan menyelesaikan urusan perselingkuhan warganya. Dari sisi waktu, jam kerja Ketua RT tidak terbatas. Mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi siap melayani warganya. Perkara gaji jangan ditanya berapa, gaji ketua RT dibayar tiga bulan sekali. Pada umumnya  gaji Ketua RT itu  dimasukan ke dalam kas RT. Dengan demikian , menjadi ketua RT itu tidak berbayar.
Ketua RT tidak bisa mengeluh betapa berat tugasnya, harus dijalani dengan keikhlasan. Bila semua berjalan baik, maka ya seperti itulah harapan warganya, tetapi bila ada yang tidak bener, maka Ketua RT harus siap mendapat cemohan dan kritikan dari warganya. Rapat rapat warga harus tetap secara rutin dijalankan, dengan halnya rapat rapat koordinasi dengan Ketua Rukun Warga (RW) pun harus tetap diikuti.
Menjadi ketua itu itu tanpa pamrih, harus memiliki integiratas dan moralitas yang tinggi, supaya bisa menjadi panutan warganya. Ketua RT adalah contoh warga negara yang mempunyai jiwa kenegarawanan yang tinggi, walau di lingkup yang paling kecil di belantara negara Indonesia ini.  Ketua RT itu ujung tombak semua program pemerintah.
Dengan begitu besar tugas dan tanggungjawabnya, begitu tanpa pamrih dalam menjalaninya, begitu banyak urusannya, maka menjadi Ketua RT tidak bisa disejajarkan dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Jaraknya terlalu jauh. Namun ada sisi yang dapat dijelaskan di sini. Untuk menjadi hakim konstitusi itu harus bergelar doktor, dan memiliki sikap kenegarawanan. Berbeda dengan Ketua RT. Untuk menjadi ketua RT itu tidak ada persyaratan apapun. Persyaratan utama adalah dikehendaki oleh warganya.
Pengawas perilaku Ketua RT adalah warganya, bila warga berpendapat Ketua RT telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai ketua RT, maka warga dapat dengan mudah mengganti pada pemilihan Ketua RT berikutnya. Namun, pada umumnya menjadi ketua RT itu jabatan yang tanpa batas, walau dalam Perda di masing –masing Pemkot atau pemkab jabatan ketua RT adalah 3 tahun. Sepanjang warga masih berpendapat Ketua RTnya masih layak maka akan dipilih lagi untuk memimpin di  lingkungan RTnya.
Secara demikian, bila saat ini  berbagai kalangan akademis, di Yogya , Malang, Jakarta, Surabaya, dan daerah lain  mendorong kepada ketua MK untuk mundur  disebabkan telah dua kali mendapat sanksi dari Dewan Etika Mahkamah Konstitusi.  Berbagai kalangan itu mempunyai pandangan yang hamper serupa, bahwa  mundurnya Ketua MK sebagai hakim konstitusi, untuk menunjukan sikap satria sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat kepada MK.
     Saran untuk mundur dari jabatannya akan berbanding terbalik dengan Ketua RT, bila jabatan ketua RT oleh warga diminta   untuk mundur, pastilah dengan senang hati, lapang dada, ikhlas sang Ketua RT mundur dari jabatannya. Bagi ketua RT, mundur dari jabatan ketua RT sungguh amat menyenangkan. Berbeda halnya dengan anjuran untuk mundur hakim konstitusi, pastilah harus dipikir seribu kali untuk meletakan jabatan hakim konstitusi yang mulia itu. Bila ketua RT langsung saat itu juga akan mundur dari jabatannya, tetapi ketua MK ternyata bergeming. Masyarakat sudah  memberikan penilaian tersendiri, bahwa dengan dua kali sanksi, tetapi tidak mundur maka diragukan sikap kestarianya, sekaligus sikap mulianya. Memang ketua RT dan hakim konstitusi itu tidak sama.

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang