Melawan Pedofil Era Milenea

Oleh Ana Rokhmatussa’diyah,
dosen Fakultas Hukum Unisma,  Penulis Buku,
Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Malang dan ketua Club Socialita Malang Raya)


Kriminolog kenamaan JE Sahetapy pernah mengingatkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Ketika masyarakat berkembang, niscaya kejahatan ikut berkembang. Sekarang dikenal sebagai era milenial, dimana relasi antar individu semakin gampang. Seseorang bisa dengan gampang berhubungan atau saling mempengaruhi dan bahkan “menjinakkan” yang lainnya berkat dukungan kemajuan teknologi komunikasi.
Kemajuan iptek di satu sisi dapat membawa pencerahan, namun di sisi lain dapat menghadirkan era kegelapan (dark era) dalam kehidupan banyak orang. Seseorang, khususnya anak-anak terbawa arus kuat dalam menikmati kehidupan milenialistik.

Era kegelapan yang dikhawatirkan itu berbentuk menjadi korban kejahatan. Keajahatan ini terjadi  dan bahkan bisa jadi mengerikan akibat kondisi tertentu di masayarakat yang rentan mendukungnya. Saat masyarakat kini semakin jauh dari atmosfir kehidupan yang bercorak menyejahterakan, atau masih berada dalam kubangan ketidakberdayaan ekonomi (economical empowerless), maka salah satu ancaman serius yang rawan mencabik-cabiknya lebih parah adalah ledakan (booming) kejahatan tertentu yang menimpanya.
Ada periset misalnya yang mengestimasi, bahwa di tengah kehidupan perekonomian nyang carut marut, dalam 1 hari,  7-8 anak belasan tahun rawan bisa dikorbankan oleh segelintir orang yang bermaksud mengambil keuntungan secara biologis dan kapitalistik.
Pedofilia merupakan salah satu jenis kekerasan atau deviasi seksual  yang dilakukan oleh orang  dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Mereka yang jadi pelaku disebut sebagai “kaum pedofil”.
Di tangan pedofil itu, mereka (anak-anak) dirampas, atau “didehumanisasikan” harkat kemanusiaannya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi, khususnya secara seksologis..  Lucunya dalih kelainan seksual dikedepankan kaum pedofil itu untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya.  Tuntutan pemenuhan kepuasan birahi yang tidak wajar diajukannya sebagai pembenaran dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasannya. Kelainan seks ini dijadikannya sebagai alasan mengeksperimentasikan anak-anak hingga ke tataran perbudakan atau pembenaran kebiadaba.
Anak-anak dibawah umur itu ada yang dijerat lewat info-info hoak yang menjanjikan keuntungan atau kesenangan sensasional, yang membuat mereka tidak bedaya dan terjerumus mengikuti ajakan kaum pedofil.
 Dalam kasus tersebut, kedudukan anak dibawah umur dinilai secara ekonomis, pragmatis dan biologis  sebagai obyek perdagangan yang menggiurkan, sehingga baik oleh para calo atau pedagang seks hanya diproyeksikan untuk memenuhi kepentingan “pasar” atau konsumen khusus, yang konsumen khusus ini bernama kaum pedofil.  
Para orang tua atau keluarga harus makin cerdas, bahwa dalam kasus tersebut, terdapat jaringan rapi yang membuat praktik pedofilia di era milanialistik ini makin sulit dibongkar, pertama, alasan hak pribadi dalam penggunaan HP misalnya dijadikan sebagai tameng kebebasan, sehingga baik pelaku maupun korban melakukan transaksi dan menyembunyikan pola-pola transaksinya, kedua, anak-anak dikondisikan secara represip dan kultutal untuk menyesuaikan dengan dunia penyimpangan seksual, sehingga anak-anak tidak cukup punya nyali untuk melaporkan keadaan dirinya kepada pihak luar, yang akhirnya cederung terseret dalam adaptasi kriminalistik.

Pola jaringan tersebut dapat diketahui dalam beberapa kasus yang sempat terungkap yang menyangkut “bisnis keperawanan” yang dilakukan oleh atau melibatkan orang tua atau keluarganya atau teman dekatnya. Ada oang tua bejat yang nekad menjual virginitas anak gadisnya.
Kasus di sejumlah daerah di Jawa sudah seringkali dibongkar yang mempertemukan hubungan antara ”bisnis keperawanan” ini dengan problem kesulitan ekonomi atau tuntutan gaya hidup. Faktor ketidakberdayaan masyarakat akibat kesulitan ekonomi, telah membuatnya terjerumus dalam opsi yang salah dan keji. Dalam ranah seperti inilah yang pernah disindir Marthin Luther, bahwa kemiskinan menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan.  
Namanya juga anak-anak dibawah umur, yang tingkat emosionalnya belum matang, ketahanan moralnya belum kuat, dan pengalaman hidupnya masih rendah, sementara kebutuhan milenialistik menghimpitnya, tentulah mereka sangat rawan menjadi korban skenario kotor dan keji yang dilakukan orang dewasa yang bertangan-tangan kotor dan keji yang bermaksud mencari keuntungan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan seksualnya.
Kalangan pembelajar tentu paham, bahwa praktik pedofilia seperti itu sepatutnya digolongkan sebagai kejahatan sangat istimewa (exstra ordinary crime), karena apa yang menimpa anak-anak bukan hanya berdampak buruk bagi pertumbuhan fisik dan keberlanjutan hidupnya, tetapi juga merusak masa depannya sebagai kader-kader bangsa.  Kondisi fisik yang dirusak oleh pedofil telah membuatnya menderita komplikasi secara psikologis maupun fisik.
Kecenderungan semakin meningkatnya anak-anak usia dini yang menderita penyakit HIV/AIDS akibat jadi korban pedofilia juga menunjukkan, kalau pedofilia merupakan “kejahatan sangat istimewa”, yang merusak dan mematikan kini dan mendatang. Apa yang dilakukan oleh kaum pedofil merupakan jenis perbudakan gaya milenialistik, pasalnya anak-anak yang dikorbankan secara biologis ini telah diperangkap memasuki zona ketidakberdayaan berlapis-lapis.
Dalam artikel 4 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) disebutkan
bahwa tidak seorangpun boleh diperlakukan dalam perbudakan (slavery) atau dalam perhambaan (servitude) dan perdagangan budak (slave trade) dilarang dalam segala bentuknya.
Deklarasi HAM tersebut sudah menunjukkan tentang larangan keras siapa saja yang melakukan segala bentuk praktik perbudakan. Pemaksaan seksual kepada anak dibawah umur merupakan bentuk perbudakan atau penghambaan modern, karena apa yang dilakukan kepada anak ini telah membuatnya  hidup dalam ketertindasan, penderitaan, dan ketidakberdayaan.
Secara khusus, dalam Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga sudah digariskan, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut
Dalam UDHR dan UU HAM tersebut jelasmemberikan garis imperatif-humanistik, yang meminta kepada keluarga atau pihak lain supaya menjadi pendidik, penjaga, pengadvokasi, atau pelindung yang baik kepada anak-anak, dan bukannya menjadikan (memanfaatkan) kerentanan anak-anak sebagai obyek perbudakan modern atau ajang komersial-seksual kaum pedofili untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan biologis.
 

Berita Lainnya :