Membaca "kanibalisasi" Ideologis

Oleh Abdul Wahid
Wakil Direktur I program pascasarjana Unisma
dan Pengurus Pusat APHTN-HAN.


Pengakuan lisan setiap elitis bangsa kalau Pancasila sebagai ideologi negara jelas tidak diragukan, namun Pancasila sebagai sumber utama pengamalan hidup dalam kesehariannya, jelas layak diragukan. Ini akibat banyaknya elitis bangsa yang terjerumus dalam penodaan Pancasila, yang membenarkan adagium “lain di lisan, lain di perbuatan”.
Ketika sejumlah elitis memilih gaya hidup, gaya bergaul, dan gaya berkuasa yang berlawanan dengan norma-norma yuridis positip, berarti mereka ini kumpulan manusia Indonesia yang gagal menempatkan Pancasila sebagai ideologi sejati dalam kehidupannya.

Begitu pula saat mereka seharusnya menjadikan ruh Pancasila sebagai pengawal hak kebebasannya, layak distigmatisasikan sebagai “predator” ideologis bilamana dalam keseharian kinerjanya ternyata diabdikan terhadap “ritualitas” kegiatan yang “menjagal” hak-hak rakyat.
“Libertas inaestimabilis res est “, demikian bunyi kata mutiara hukum dari Corpus Iuris Civilis, yang bermakna kebebasan adalah sesuatu yang tak ternilai  atau hak yang harganya tak terhitung.
Dalam ranah itu, sejatinya menyuratkan tidak ternilainya suatu  kebebasan manusia atau elitis dalam menjalani kehidupannnya di Indonesia. Sayangnya kebebasan yang menjadi hak tak ternilai ini menjadi kehilangan tereduksi kebermaknaannya akibat digunakannya untuk mendestruksi secara massif hak-hak rakyat.
Belajar dari tahun 2017 misalnya tercatat sebagai tahun
“bersejarah” buram karena terjadinya penodanan Pancasila yang mengerikan oleh sebagian elitis bangsa. Komunitas elitis ini terseret dalam pengabsolutan  kebebasan, sehingga kebebasan ini ditempatkannya sebagai jalan mewujudkan apa saja yang diinginkannya.
Kebebasan itu terbaca dengan mudah dalam kasus korupsi kepala daerah yang terbilang semakin mengerikan. Di triwulan pertama tahun 2018 ini terbaca setidaknya mengindikasikan karena banyaknya kepala daerah yang ditangkap akibat diduga melakukan korupsi.
Kasus tersebut menunjukkan terjadinya masifisme tragedi  “kanibalisasi” terhadap marwah bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya negara dengan penduduk beridentitas beragama ini ternyata elemen elitisnya kesulitan menceraikan dirinya dari penyakit mental yang dilarang oleh agama.
Kasus korupsi terus saja mengalir seolah mustahil terbendung. Dari berbagai wilayah kekuasaan, penyalahgunaan uang negara terus terjadi.  Para penyalahguna kekuasaan ini benar-benar sedang unjuk diri menantang setiap elemen pembela atau penegak Pancasila. KPK yang jadi penegak ideologi di ranah penegakan hukum terus saja ditantangnya.
Mereka itu menahbiskan dirinya sebagai kreator penyalahalamatan keuangan negara secara spektakuler. Mereka tempatkan kekayaan rakyat (negara) identik sebagai obyek jarahan absolutnya.

Tidak berlebihan saat ada pihak yang berasumsi bahwa sedang terjadi fenomena booming penodaan Pancasila yang “menusantara”. Dari satu kasus korupsi yang muncul di satu tempat (institusi), ternyata di tempat lain korupsi juga terjadi lebih serius.
Itu berelasi dengan pembenaran “ideologi” kekuasaan yang tak terpisah dengan korupsi. Artunya dimana ada kekuasaan, di situ ada  pengembangan atau pengabsolutan korupsi, sekecil apapun korupsi itu diwujudkan.
Klittgard menyatakan bahwa korupsi timbul karena adanya monopoli kekuasaan ditambah diskresi (discretion) yang, tidak diimbangi dengan pertanggungjawaban (accountability). Discretion (otoritas) merupakan kewenangan yang melekat pada setiap orang atau elite yang ketika dilantik “akan setia pada Pancasil”. Sayangnya diskresi ini diliberalisasikan, sehingga  berujung pada pada korupsi atau terjadinya penodaan Pancasila yang mengerikan.
Logika Klittgard itu sejalan dengan pernyataan paling populer dari Lord Acton yang menyebut power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely atau kekuasaan itu cenderung melakukan korupsi dan semakin absolut kekuasaan, maka korupsi juga semakin absolut. Absolutnya korupsi ini bermaknakan bahwa penodaaan ideologi negara juga mengerikan..
Para koruptor itu terus menggiring Indonesia berstigma sebagai negara yang bersifat “sekedar”-nya  dalam berlandaskan Pancasila. Mereka tidak henti menunjukkan sisi empiriknya, bahwa dirinya telah memberikan potret paradoksal mengenai korupsi yang bisa ditemukan secara gampang di seluruh kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan (pemerintahan).
Mereka itu memang bisa saja rajin upacara dan ibadah, tetapi secara das sein mereka juga “rajin” memproduksi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau melakukan penodanaan Pancasila dimana-mana
Ayat-ayat suci ideologi Negara yang seharusnya ditempatkan sebagai pengawal sikap dan perilakunya telah dilindas oleh “ayat-ayat” kepentingan diri, keluarga, dan kroni yang dikondisikan sesuai dengan selera liberalnya.
Para koruptor terbukti sangat piawai dan berani menjalankan aksinya dengan tidak lagi takut akan terjerat oleh norma yuridis yang bisa memenjarakannya bertahun-tahun,  atau tidak gentar dengan kemungkinan terkena “azab” akibat  melecehkan daulat  Tuhan.
Barangkali dalam ranah pikiran para penoda Pncasila itu, dengan meminjam pernyataan Friedrich Nietzsche  “tuhan telah mati” (the God is death), atau tuhan itu pencerminan dirinya sendiri yang sedang berkuasa, sehingga senyampang berkuasa, segaja jenis “penjarahan” kekayaan rakyat berhak dilakukan dengan cara apapun.
Benarkah Tuhan atau Pancasila memang telah mati dalam diri elitis itu? atau benarkah yang hidup dalam diri elitis bukanlah Tuhan (illah), melainkan kepentingan berburu dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda?  
Barangkali memang tidak ada yang berani menyebut kalau tuhan atau Pancasila telah mati atau “tertidur” dalam dirinya, namun indikasi  dapat terbaca, bahwa mereka sedang mendaulatkan dirinya sebagai “illah” dalam ranah keabsolutannya.
Mereka itu wujud kumpulan manusia yang telah sukses merealisasikan pikiran-pikiranya seperti dalam adagium avarus animus nullo satiatur lucro  atau pikiran rakus tidak puas dengan keuntungan berapa pun. Berapapun pendapatan yang diterima dari negara, dinilainya selalu kurang.
Mereka itu gambaran manusia yang tidak punya sensifitas kalau berjuta-juta orang di negeri ini secara ekonomi masih menjalani kehidupan dalam kondisi kemiskinan, atau masih terperangkap kompilasi ketidakberdayaan (empowerless).
Sengkarutnya kehidupan rakyat itu mengindikasikan kalau mereka itu telah memperlakukan bangsa ini sekedat obyek jarahan, dan bukan negara bermartabat dan religiusitas. Kekayaan yang seharusnya jadi hak rakyat bukan dijadikan modal menyejahterakannya, melainkan disalahalamatkan demi menyejahterakan diri, keluarga, dan kroni. Bahkan mereka terus berusaha jadikan kekuasaan di lini apapun diintervensi dan dihegemoni supaya kehilangan integritas moral, kecerdasan intelektualitas, dan komitmen religiusitasnya

Berita Lainnya :