Memperingati HPN 2018: Pers di Tahun Elektoral

 
Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini dipusatkan di Padang, Sumatera Barat. Momentum HPN tahun ini dapat dijadikan sarana bagi insan pers berkaca diri atas segala peran yang telah dimainkan. Peran pers kembali diuji dalam perhelatan hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Pemilihan Calon Legislatif (Caleg), dan Pemilu Presiden (Pilpres). Pers dituntut agar mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi di tahun elektoral ini.
Saat ini pers dihadapkan pada situasi sulit, terutama sejak lahirnya media sosial (medsos). Pola konsumsi masyarakat akan informasi telah bergeser pada medsos. Informasi yang belum tentu kebenaraanya dalam wujud hoax dan berita palsu (fake news) dipercaya dan disebarkan para pengguna medsos. Kini siapa saja bisa jadi produsen dan distributor informasi. Lalu lintas informasi berlangsung super padat, bahkan mengarah pada tsunami informasi.
Informasi muncul berlimpah ruah, mengalir tak terbendung. Inilah era banjir informasi, dimana informasi muncul melalui siapa saja, tidak harus jurnalis yang bekerja dalam sebuah institusi media. Informasi bisa lahir dan viral bermula dari akun-akun medsos, status seseorang, atau tulisan rekaan yang belum teruji kebenarannya. Tidak sedikit informasi muncul dari sumber yang anonim, tidak jelas siapa yang mengirim dan bertangungjawab.  
 
Verifikator Informasi
Penyebaran berita hoax, berita bohong (fake news), ujaran kebencian, fitnah, provokasi, agitasi, anti pluralisme, anti kebhinekaan, hingga adu domba dan politik hitam frekuensinya sangat tinggi di medsos. Apalagi jelang Pilkada, Pileg, dan Pemilu Presiden. Perbincangan terkait isu politik yang negatif sangat ramai di medsos. Disinilah pers Indonesia harus hadir sebagai pelindung masyarakat dari terjangan badai informasi yang menyesatkan.
Pada tahun elektoral ini diprediksi banyak kalangan kerawanan politik akan banyak muncul lewat medsos. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang pernah dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu silam bahwa tidak ada provinsi yang tingkat penggunaan medsosnya rendah terutama terkait pembincangan tema Pilkada.
Tidak sedikit masyarakat yang belum bisa memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana pula yang abal-abal. Ketidaktahuan masyarakat ini perlu dijawab insan pers dengan menyajikan informasi yang sebenarnya. Pers idealnya muncul sebagai verifikator terhadap kesimpangsiuran informasi. Pers harus hadir sebagai penjernih informasi (clearance of information) disaat yang benar dan yang abal-abal sulit dibedakan.
Kelahiran internet yang merupakan media baru (new media) membawa konsekuensi serius bagi kerja insan pers tanah air. Kalau dulu orang hanya memenuhi kebutuhan informasinya lewat koran, majalah, radio, dan televisi. Kini tidak sedikit orang berpaling dari media arus utama (mainstream media) itu dan berpindah ke medsos. Produk informasi yang tersaji di medsos bukanlah karya jurnalistik. Informasi di medsos akurasi dan kredibilitasnya dipertanyakan.
Perlawanan pers pada merebaknya informasi bohong di medsos harus diawali dari diri sendiri. Jangan sampai pers yang idealnya jadi referensi masyarakat justru mengecewakan karena produk pers yang tersaji ternyata bersumber dari hoax. Salah satu yang membedakan produk hasil kerja insan pers dengan medsos adalah soal akurasinya. Kalau pers ikut-ikutan menyajikan sesuatu yang palsu tentu akan ditinggal audiennya.
Hingga saat ini produk pers masih lebih kredibel dibandingkan informasi yang disebarkan medsos. Ini tantangan bagi insan pers agar terus mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat. Jangan sampai produk pers yang justru merujuk pada informasi di medsos yang belum jelas kebenarannya. Tugas pers hendaknya bisa menghentikan lingkaran setan informasi viral yang menyesatkan. 
Merujuk ungkapan jurnalisme senior Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya “Blur” mengungkapkan bahwa ketika banjir informasi seperti saat ini, memahami derasnya laju informasi saja sudah membingungkan. Apalagi informasi itu berupa berita bohong, hoax, ujaran kebencian, fitnah, adu domba, dan provokasi tentu semakin membuat banyak orang terombang-ambing.
 
Profesionalisme Pers
Tahun 2018 dan 2019 diprediksi banyak pengamat bakal jadi tahun yang gaduh. Hiruk pikuk politik akan terjadi dalam kadar yang tinggi. Hal ini terkait dengan momentum Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Situasi ini menuntut kerja pers yang profesional. Profesionalisme pers bisa dibangun melalui akurasi informasi yang tersaji, independensi, dan netralitasnya. 
Ada sejumlah persoalan serius yang bisa menjadi penghambat peran pers berjalan ideal. Pertama, faktor kepemilikan media yang berimplikasi pada produk jurnalisme. Ada beberapa media yang dimiliki politisi parpol tertentu dan menjadikan medianya sebagai tunggangan politik. 
Kedua, faktor kompetensi jurnalis yang mempunyai kemampuan kerja yang terstandar. Menurut catatan Dewan Pers, hingga kini baru sebanyak 11.811 wartawan yang tersertifikasi. Angka ini tentu terbilang kecil kalau dibanding dengan jumlah jurnalis yang diestimasikan Dewan Pers berkisar 80.000 orang. 
Ketiga, pertumbuhan media massa yang sangat masif, terutama media yang menggunakan ranah daring. Percepatan pertumbuhan media ini tidak dibarengi dengan pelaksanaan standar kerja jurnatistik yang berdasar pada kode etik. Alhasil, kasus-kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) masih kerap terjadi. Pertumbuhan media baru belum sejalan dengan sumber daya profesional yang memadai.
Keempat, faktor keberpihakan pers. Sejatinya memang tidak ada pers yang tidak berpihak. Namun keperpihakan itu hendaknya tertuju kepada masyarakat, kepada kebenaran informasi. Keberpihakan bukan kepada sang pemilik media, kelompok tertentu, pemberi dana, dan banyak faktor lain. Ruang redaksi harus benar-benar steril dari berbagai intervensi dari siapa dan dari manapun.
Saat tahun elektoral sekarang ini, pers benar-benar akan diuji. Peristiwa politik yang sarat dengan intrik dan permainan ini harus dikabarkan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Menjunjung profesionalisme adalah harga mati bagi tegaknya peran pers sebagai salah satu penjaga pilar demokrasi. Selamat Hari Pers Nasional, 9 Februari 2018. (*).
 
Oleh SUGENG WINARNO, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang
Oleh SUGENG WINARNO, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Lainnya :