Menggagas Jurusan Anti-Korupsi

Oleh : Adi Munazir,mahasiswa Twinning Program FAI-Hukum UMM dan Aktivis IMM Tamaddun Malang Raya

Maraknya kasus korupsi yang menyeret pemangku jabatan merupakan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Korupsi menyerang dari hulu sampai hilir, tiga lembaga kekuasaan yang terbagi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif terseret arus deras korupsi. Para hakim, anggota DPR, para Menteri bahkan Kepala Desa dengan sangat liciknya menjadi lakon korupsi. Jabatan telah menjadikan mereka mati hatinya bergejolak nafsunya dalam rangka mengespresikan korupsi dengan beragam bentuk.
Di tengah-tengah suasana finansial negara yang sulit, namun ironis korupsi tumbuh subur tanpa mengenal musim paceklik kebangsaan. Mereka yang terjerat didalamnya adalah golongan yang  taraf hidupnya lebih dari cukup berlimpah kemudahan untuk menunjuk apa-apa yang diinginkan. Fenomena ini sungguh sinting dan  keterlaluan, menipu rakyat dengan jabatan adalah perkelakuan bejat sang lakon yang tertawa menyaksikan rakyatnya  berderai air mata.

Meski lembaga antirasuah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun korupsi terus bergelora menjalar dan menjamah dalam keseharian anak bangsa. Berapa banyak kasus korupsi menghiasi pemberitaan nasional sehingga sangat sulit membedakan manusia yang bertopeng malaikat dengan yang bertopeng iblis.
KPK yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk bertindak secara profesional, intensif dan berkesinambungan, nampaknya juga terlihat lebay dan bermain politik dalam upaya pembenahan dan penguatan sebagai lembaga penanganan korupsi. Kita tentu sedang menanti hasil pansus angket KPK yang tengah dilakukan oleh DPR. Harapan besarnya adalah DPR tidak menjadi hakim yang sewenang-wenang dalam menjalankan salah satu wewenang dan fungsinya serta KPK bersikap kooperatif dalam proses angket yang sedang berlangsung.
Sebaran kasus korupsi di Indonesia begitu massif dan korosif. Telah merusak sendi-sendi kehidupan menjadi kebiasaan yang dianggap normal dalam pola aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam bahasa agama kondisi tersebut bersesuain dengan salah satu kaidah usuhulliyyah al’adah al muhakamah (kebiasaan yang berlaku). Korupsi di kemas dengan istilah uang pelumas, uang lelah, uang administrasi, dan istilah-istilah lainnya. Maka sungguh tepat jika penggolongan korupsi di Indonesia adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa), dengan demikian penangangannya pun haruslah extraordinary (luar biasa).

Prinsip koruptif sebenarnya sudah tertanam secara alamiah pada alam bawah sadar setiap manusia sehingga cenderung mengambil keuntungan dalam setiap peristiwa yang sedang dihadapi. Saya merujuk kepada salah satu pengalaman pribadi pada saat  membantu jasa pengetikan surat-menyurat  di Jasa Pelayanan Hukum (JPU) di salah satu pengadilan di Kota Malang. Pada suatu ketika salah satu klien yang hadir mencoba menyogok saya untuk mendahulukan antrian berkas yang sudah dimasukkan di meja antrian. Sontak saja saya menolak halus, karena nurani saya mengarahkan untuk mengalahkan niat jahat sang klien.
Pengalaman tersebut adalah merupakan gambaran kecil bagaimana budaya koruptif hampir merata dalam setiap tarikan nafas kehidupan masyarakat. Jika selama ini implementasi mengenai pendidikan anti korupsi yang digawangi oleh KPK, Ormas dan beragam LSM melalui beragam kegiatan patutlah mendapatkan dukungan yang sepenuh hati. Akan tetapi langkah tersebut belumlah cukup meminimalisir sebaran korupsi yang menggejala dalam perangai kehidupan. Perlu sebuah formalisasi yang ditanam dalam dunia pendidikan yang khusus membahas korupsi secara mendalam.
Setidaknya saya mengusulkan alangkah tepat jika kehadiran Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai wewenang luas dalam mencetak kaum terpelajar (educted people) untuk menelurkan Jurusan Anti Korupsi. Jurusan tersebut haruslah mendapatkan desain kurikulum yang matang yang menganalisa korupsi dari akar persoalan yang kemudian diwujudkan dalam pemberantasan. Jurusan tersebut dapatlah dimasukkan dalam bagian keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang selama ini konsentrasi membahas sosial, politik dan pemerintahan. Gagasan ini tentu bukan tanpa alasan mengingat korupsi butuh penanganan yang mendesak dan masuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa agar para bajingan berdasi itu tidak lagi memperkaya diri sambil tertawa hahahihi.   
Publik sudah jengah dengan korupsi yang berakibat massif secara langsung dan tidak langsung terhadap kepentingan nasional. Sejarah telah mengingatkan bagaimana jerati kasus korupsi impor sapi, korupsi pengadaan alat kesehatan, korupsi pembangunan wisma atlet, korupsi proyek pengadaan alquran, korupsi proyek E-KTP, korupsi kasus Bank Century, korupsi sengketa pilkada, korupsi dalam pemenangan tender proyek reklamasi,  korupsi dana bantuan sosial bahkan kasus kepala desa yang masuk bui.  banyak sendi-sendi kehidupan bangsa yang mampu disumbat oleh korupsi, terhambatnya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, bantuan yang tidak tepat sasaran hingga riuh rendah soal sandang dan pangan yang selama ini kita hadapi harus segera diselamatkan mulai dari ekonomi negara,
Jurusan Anti Korupsi adalah penanganan jangka panjang yang dapat menguatkan lembaga anti korupsi yang selama ini sudah bekerja. Kasus demi kasus terus bermunculan sehingga menyelamatkan anak bangsa untuk terhindar dari korupsi harus mulai dikenalkan sedini mungkin. Jurusan Anti Korupsi memang masih perlu mengalami pendalaman sehingga kajian-kajian melalui seminar, lokakarya serta sosialisasi intensif oleh para intelektual dan aktivis pegiat anti korupsi harus terus digalakkan.
Kita menyadari bahwa korupsi terjadi secara berjamaah maka penanganannyapun haruslah berjamaah agar apple to apple dalam mendiagnosa penyakit dan tepat dalam memberi obat. Meskipun baru sebatas gagasan namun implementasi ini haruslah terus disuarakan sebagai salah satu usaha dalam menuntaskan kasus korupsi. Saya selalu meyakini bahwa Tuhan tidak akan hadir membantu terhadap hambanya yang tak mau berusaha!

Berita Lainnya :