Menggagas Pola Pembelajaran SKS Yang Efektif

Oleh : Mishad,  Guru dan Tim Litbang di Penjaminan Mutu MAN 3 Malang

Belajar di SMA tidak perlu lama. Dua tahun saja, kalau bisa, siswa sudah lulus. Sistem pembelajaran yang digunakan mirip dengan yang ada di bangku kuliah. Yakni, menggunakan sistem kredit semester (SKS). Di Malang pembelajaran pola SKS sudah dilaksanakan di berbagai tingkatan sekolah, terutama, SMP/MTs dan SMA/MA.
Ada dua jenis pola pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) yang ditawarkan, yaitu pola SKS regular (6 semester) dan pola SKS akselerasi (4 semester). Pada Permendikbud nomor 158 tahun 2014 dijelaskan bahwa anak dengan kecepatan belajar di atas rata-rata (ditandai dengan hasil task commitment & creativity test yang tinggi) dapat menempuh satu jam pembelajaran dengan durasi 30 menit, sementara kelas regular durasi per jam pelajaran 40 menit (SMP) dan 45 menit (SMA). Dengan demikian anak-anak kecepatan belajarnya di atas rata-rata dapat menempuh pendidikan selama 2 tahun (4 semester).

Dalam implementasinya di lapangan pola pembelajaran SKS menghadapi tantangan baru. Tantangan tersebut adalah adanya wacana tidak boleh dibedakannya ruang kelas antara pola SKS akselerasi 4 semester dan pola SKS regular 6 semester. Artinya dalam satu kelas diberi peluang adanya siswa yang memiliki pola SKS berbeda. Perbedaan pola SKS dalam satu kelas ini yang membutuhkan metode dan teknik pembelajaran yang tepat. Dalam satu kelas kita harus melayani siswa dengan materi pelajaran dan kemampuan/potensi akademik yang berbeda. Lahirlah gagasan penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) atau modul belajar untuk mengatasi keberagaman siswa di kelas. Penggunaan UKBM dianggap sebagai solusi tepat untuk mengelola kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan kecepatan dan kemampuan akademik yang berbeda. Artinya siswa yang lebih cepat belajarnya dapat mengajukan tes lebih dahulu, kemudian jika tuntas bisa mengajukan UKBM baru.
Untuk efektifitas pembelajaran pola SKS di sekolah perlu dilakukan beberapa langkah: Pertama. Konsep RPP dan UKBM harus menciptakan kemandirian belajar siswa.  Penggunaan UKBM di lapangan yang rencananya diterapkan pada tahun pelajaran 2017/2018 ini perlu perencanaan dan strategi yang tepat. Apalagi perancangan UKBM berbasis  Rencana Progam Pembelajaran (RPP). RPP yang kita buat pada umumnya berlaku untuk siswa yang sama dan materi yang sama dalam satu kelas. Sedangkan RPP untuk pembelajaran pola SKS ini diterapkan pada siswa dan materi yang beragam dalam satu kelas. Tentu metode dan teknik mengajar pada pembelajaran pola SKS ini akan berbeda. Ini yang harus menjadi fokus pembahasan kita untuk menyukseskan implementasi RPP dan UKBM pembelajaran pola SKS ini.

Keberagaman materi dan kemampuan siswa menuntut RPP dan UKBM yang bisa memandirikan siswa dalam belajar di kelas. RPP yang diterapkan langkah-langkah pembelajarannya lebih mengarah pada penguasaan meteri yang terdapat di UKBM. Dominasi belajar mandiri yang telah diskenariokan di RPP menuntut UKBM yang bagus dan menarik. UKBM yang bagus indikatornya adalah memuat materi pembelajaran yang valid dan lengkap. UKBM harus valid dan lengkap karena pada pola pembelajaran SKS siswa sangat tergantung pada UKBM sebagai sumber belajarnya, walaupun tetap menyerap dari sumber belajar lainnya. Sedangkan UKBM yang menarik indikatornya adalah bisa memancing siswa untuk mau membaca dan berlatih. UKBM harus menarik karena di kelas pembelajaran pola SKS akan jarang menerima penjelasan guru secara klasikal. Sehingga siswa harus rajin  mempelajari dan mengerjakan uji kompetensi di UKBM dan mengkosultasikannya kepada guru jika ada kesulitan.
    Kedua. Kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Guru dibantu tenaga kependidikan adalah senjata utama keberhasilan implementasi pembelajaran pola SKS. Perancangan RPP dan UKBM yang tidak seperti sebelumnya membutuhkan semangat juang guru. UKBM yang bagus, valid, serta menarik membutuhkan kerja keras dan kreatifitas guru untuk membuatnya. Pelaksanaan ulangan harian berdasarkan kesiapan siswa, sehingga siswa bisa mengajukan waktu ulangan kapanpun akan membutuhkan kesiapan guru. Manajemen pelaporan hasil belajar yang dilaksanakan  3 bulan sekali serta sarana dan prasarana yang baik membutuhkan kesiapan tenaga kependidikan/tata usaha sekolah yang baik. Jika aturannya memungkinkan, idealnya, pembelajaran pola SKS, satu kelas diajar lebih dari satu guru karena harus melayani beragam kemampuan dan materi pembelajaran. Semua itu butuh kesiapan guru dan tenaga kependidikan.
    Ketiga. Dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan khusus. Rata-rata sekolah yang tidak ingin membuka program SKS terkendala oleh masalah teknis diantaranya adalah tidak adanya kebijakan-kebijakan khusus pemerintah untuk mendukung program ini. Sebagai contoh penerapan SKS ini membutuhkan kebijakan pengaturan jam mengajar guru yang elastis. Kalau jam mengajar dipatok harus 24 jam per minggu, maka guru pengajar di pola SKS, terutama di kelas 4 semester sangat terganggu karena adanya selisih jumlah jam antar semester dalam 1 tahun pada mapel tertentu. Ini yang menyebabkan ada temuan guru yang tidak cair tunjangan profesi-nya, karena terimbas oleh masalah ini. Lebih parah lagi kalau pola SKS menggunakan sistem buka—tutup (ada pelajaran yang semester ini ada semester depan tidak ada). Sehingga di semester tertentu ada guru yang tuprof-nya tidak cair.  Ini yang menyebabkan sekolah lebih aman tidak ikut pola SKS walaupun sistem kontinyu tapi tetap ada yang pola 4 semester. Ide satu kelas lebih dari satu guru dalam jam yang sama (team teaching) yang sangat ideal untuk penerapan UKBM di kelas juga belum terwadahi aturannya karena jam mengajarnya hanya diakui untuk satu guru. Hal-hal tersebut yang membutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung pembelajaran pola SKS.
    Pada prinsipnya pola pembelajaran SKS ini baik diterapkan di sekolah.  Pola pembelajaran ini istimewa karena memfasilitasi kemampuan murid yang memiliki kecepatan belajar yang tidak sama. Tetapi implementasinya di lapangan butuh banyak dukungan masyarakat dan pemerintah lebih-lebih lagi dukungan dari kalangan internal civitas akademika serta stake-holder sekolah.

Berita Lainnya :