Mengibarkan Daya Beli Kawasan Perdesaan

Oleh Dhanny S. Sutopo,  dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya

BPS (Badan Pusat Statistik) menghidangkan data penurunan Nilai Tukar Petani (NTP). Pada akhir tahun kemarin atau Desember 2017 NTP sebesar 103,06 atau turun 0,01 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Provinsi Gorontalo mengalami penurunan paling tajam yakni 1,05 persen dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya (BPS, Januari 2018).
Dan bila NTP tersebut terus mengalami penurunan episode selanjutnya adalah tertekannya daya beli. Kubangan persoalan yang dihadapi petani selama ini masih begitu pekat mulai dari persoalan pupuk, fluktuasi harga, musim, persaingan global dan konversi lahan. Persoalan penyusutan areal tanam ini, dapat dilihat dari sedikitnya luas lahan per kapita masyarakat yang hingga kini hanya mencapai 0,25 hektare per kapita per tahun. Nila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kita akan mengalami ketimpangan. Malaysia, Thailand, serta Vietnam mereka rata-rata mencapai 3,5 hektare per kapita.

Padahal ketika dekade 1980-an Indonesia merupakan pemain besar sektor pertanian. Saat itu disamping telah bisa swasembada beras, beberapa  komoditas penting dalam jumlah yang besar, seperti gula, kedelai, dan jagung.  Dapat memasok kebutuhan negara-negara lain lewat ekspor yang dilakukan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Oleh sebab itu jika daya beli ranah perdesaan ini tidak dikerek, maka petani dan kelompok rentan lainnya (nelayan, sektor informal, dan buruh) kondisinya akan semakin terpuruk sehingga berpotensi menggelembungkan kemiskinan.
Peta kemiskinan jika kita gelarkan belum banyak beranjak dari kondisi sebelumnya. 63% kubangan kemiskinan masih terpotret dari desa. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) ada 17,098 juta orang miskin tinggal di desa dari total 27,77 juta orang miskin di Indonesia (BPS, Maret 2017).
Bahkan hal ini semakin mencemaskan jika melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan yang mencapai angka 2,49 per Maret 2017, angka ini diatas bulan September 2016 yang masih berapa pada 2,32. Angka ini dua kali lipat diatas kota sebesar 1,24 pada Maret 2017. Hal ini memaklumatkan bahwa himpitan persoalan kemiskinan didesa lebih berat dibanding kondisi perkotaan.
Maka kondisi NTP yang masih murung, coba dijawab dengan kebijakan baru pemerintahan Jokowi. Momentum kedigdayaan Dana Desa kembali diuji dengan program Padat Karya Cash (PKC) adalah kebijakan yang bertujuan mendongkrak daya beli masyarakat dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa. Tahun ini Dana Desa yang telah dipatok pemerintah sekitar Rp 60 triliun, tidak kurang dari  Rp12 triliun atau sekitar 20% dari total Dana Desa akan dikucurkan untuk mensukseskan program tersebut. Memang gema dari keberhasilan penyerapan Dana Desa tahun kemarin masih memantul.
Dan bila dilacak memang mulai awal atau pada tahun 2015 peran Dana Desa pada panggung pembangunan desa terus mengeliat. Sekitar  80% penggunaan dana desa untuk infrasturktur desa berupa jalan usaha tani, embung, irigasi tersier, dan sebagainya. Sebagai gambaran, dalam tiga tahun ini telah terbangun 126 ribu kilo meter jalan desa yang dibiayai dana desa.

Ya setelah pencapaian pembangunan fisik yang cukup melesat sudah saatnya Dana Desa ambil porsi yang lebih nyata serta manfaatnya benar-benar dirasakan bagi masyarakat yang masih berada di”ruang tunggu” kesejahteraan.
kebijakan PKC memang perlu kita apresiasi, sebagai salah satu rute untuk mengikis angka kemiskinan. Kemiskinan bukanlah persoalan individual semata, oleh sebab itu keberpihakan sebuah kebijakan untuk menuntaskan hal tersebut layak dilakonkan oleh pemerintah. Dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurutnya, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan.  Kondisi kaum papa bukan hanya karena pendapatan rendah atapun kekurangan uang, namun banyak hal lain yang turut mendonorkan kondisi tersebut seperti tingkat pendidikan rendah, kesehatan, ketidak adilan serta ancaman.
Bahkan Henri Levebvre (1968), seorang pendukung awal Marxisme kritis dan humanis, berargumentasi bahwa aktivitas produksi dalam masyarakat agraris atau pedesaan yang terikat pada tanah dan ruang turut mendonorkan angka kemiskinan. Mereka yang bersandar pada proses bercocok tanam dan meladang nyaris tidak bisa member nilai tambah ketika musim tanam telah usai dan musim panen belum tiba. Dengan demikian, program PKC bukan menggeser aktivitas masyarakat, melainkan menambah daya beli karena ada sumber pendapatan lain yang tidak mengganggu pekerjaan pokoknya. Ideal sekali, tentu tinggal menunggu seperti apa implementasi di lapangan.
Karena memang trayek-trayek untuk mengentaskan kemiskinan tidak jarang merdu diawal namun lunglai pada saat pelaksanaan. Mulai dari program IDT (Inpres Desa Tertinggal), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) hingga BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ya ini semua jejak sejarah kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini.
Pemerintah boleh saja mendesain program-program ad-hoc untuk meningkatkan daya beli serta pengurangan kemiskinan, seperti PKC ini. Namun keberadaan program tersebut kurang memiliki dimensi jangka panjang.
Langkah paling realistis yang dapat dilakukan adalah memerkuat pembangunan sektor pertanian dan industri (berbasis pertanian, termasuk maritim) karena kedua sektor itulah telah terbukti menjadikan kita pemain komoditas kelas dunia.
Bila mengutip Paul Krugman, sang peraih Nobel Ekonomi 2008, dalam bukunya yang berjudul “End this Depression Now” yang diterbitkan lima tahun lalu. Dia menulis pernyataan yang menarik, bahwa pemerintah masa lalu bolehlah gagal dalam tata kelola perekonomian, namun pemerintahan “jaman now” merupakan keganjilan jika pemerintah gagal mengurus perekonomian karena telah mewarisi dua hal pokok: ilmu pengetahuan dan sejarah. Memang setiap jaman membawa tantangannya sendiri dan tentu lebih komplek, namun berbicara tentang kebijakan  pembangunan desa selama ini tidak kunjung memajukan desanya serta mensejahterakan warganya (khususnya petani).
Maka  kebijakan pembangunan desa di masa lalu adalah modal sejarah sebagai kisah pahit yang tidak perlu kita ulang.

Berita Lainnya :