Mengikis Pesimisme Masyarakat Terhadap Pemilu

Oleh Filianti, mahasiswi Jurusan Manajemen  Universitas Negeri Malang

Pada 2019, Indonesia disibukkan dengan berbagai hal. Salah satu kesibukan tersebut adalah persiapan pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) serentak pada 17 April 2019. Pada pemilu tersebut untuk kali pertama dalam sejarah, masyarakat Indonesia akan memilih DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu yang bersamaan.
Hingga kini Indonesia telah melakukan beberapa kali agenda pemilu. Dari pelaksanaan tersebut terdapat berbagai fakta yang menarik. Fakta yang dimaksud seperti semakin menurunnya antusiasme masyarakat dalam menentukan pilihan. Selain itu juga banyak ditemukan berbagai kecurangan, baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, peserta pemilu hingga simpatisan peserta pemilu.

Kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu dalam demokrasi RI, termasuk banyaknya fakta kecurangan di dalamnya membuat masyarakat semakin apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Banyak sekali masyarakat yang belum paham apa saja yang akan mereka pilih dalam pemilu bulan April nanti. Adanya peserta pemilu yang akhirnya terpilih namun mengkhianati janji manisnya saat masa kampanye juga turut membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan perubahan melalui pemilu.
Padahal dalam demokrasi, pemilu merupakan suatu ajang perubahan. Ajang mengganti wakil dewan hingga rezim. Para wakil dewan dan rezim inilah yang kemudian akan menjadi mesin pabrik peraturan. Dalam kehidupan negara tentu berbagai peraturan akan berimbas pada apakah akhirnya masyarakat disejahterakan atau justru sebaliknya. Ini adalah salah satu masalah besar bagi RI. Pemilu merupakan aspek yang penting dan akan berdampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat namun harus diakui, justru masyarakat sebagai objek dari yang akan disejahterakan merasa acuh terhadap pemilu.
Dari sikap acuh masyarakat, kemudian memunculkan inspirasi bagi para peserta pemilu yang memang haus akan kekuasaan. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai alat mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Merekalah yang kemudian mencari berbagai ide untuk melakukan kecurangan terhadap pemilu. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi, yakni banyak ditemukan blanko E-KTP dan ide mengikutsertakan orang gila untuk turut menentukan pilihan. Belum lagi aktivitas jual-beli suara juga masih marak terjadi.

Akhir-akhir ini juga banyak ditemukan peserta pemilu yang melakukan tindakan tidak terpuji, seperti melakukan tindakan mesum, membawa kabur harta yang bukan miliknya, hingga menista agama Hal-hal semacam itulah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah ketika partai mencalonkan seseorang untuk menjadi wakil rakyat tidak melakukan fit and proper test terlebih dahulu? Kemudian, apakah selama di partai mereka tidak diberikan edukasi secara matang mengenai bagaimana calon wakil rakyat yang baik itu?
Adanya kampanye yang tidak berkualitas juga turut menjadikan masyarakat tidak lagi respek dengan politik. Banyak sekali tim kampanye peserta pemilu yang hobi menggunakan masalah-masalah tidak penting untuk menyerang pihak lawan, seperti misalnya menyerang masalah pribadi lawan. Aktivitas bagi-bagi uang dan sembako juga masih kerap terjadi.
Penggunaan kardus untuk menghimpun surat suara padahal wilayah Indonesia sangat luas dan kondisi lingkungannya sangat kompleks juga semakin menjadi tantangan bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu pada bulan April mendatang. Jika dikatakan dengan jujur, apa yang terjadi saat ini bukanlah kondisi ideal untuk mewujudkan pemilu yang bersifat luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Maka perlu adanya perubahan sesegera mungkin. Kurang dari empat bulan ini seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu harus melakukan instropeksi dan meninggalkan hal-hal buruk yang dapat menambah pesimisme masyarakat terhadap pemilu.

Berita Lainnya :