Menolak Radikalisme dengan Radikalisme

Oleh : Husamah,
pengamat pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang


Bola “panas” topik lima hari sekolah (five days school) atau lebih dikenal dengan full day school (FDS) semakin menggelinding membahayakan. Tidak hanya karena munculnya berbagai penolakan yang bahkan dilakukan secara sistematis dan instruktif, tetapi lebih karena upaya dan gaya penolakan itu dilakukan dengan cara-cara yang menyedihkan. Aksi penolakan justru dilakukan dengan cara yang tidak mendidik, pembunuhan karakter, ujaran kebencian, dan bahkan ancaman-ancaman tertentu.

Terbaru, publik berpikiran jernih dikejutkan dengan viralnya video berdurasi singkat (kurang lebih 1:03 menit di Youtube. Video itu menggambarkan sejumlah anak menggunakan baju koko, sarung, dan kopiah yang melaksanakan demonstrasi menolak FDS. Hal yang menjadi masalah bukanlah aksi demonstrasi tersebut, namun apa yang dilakukan anak-anak tersebut. Sembari membentangkan spanduk dan membawa bendera seraya meneriakkan takbir, mereka juga dengan lantang dan memekikkan ucapan "bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga."

Aksi tersebut disayangkan banyak pihak. Inilah kemungkinan dampak dari edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya, dimana ormas tertentu menyeru para simpatisannya untuk melakukan berbagai cara untuk membatalkan (tepatnya menggagalkan) FDS. Muncullah seruan menolak kunjungan Mendikbud, pengajian untuk menolak, memberi label-label tertentu, dan berbagai aksi serupa.

Sebagai respon tanggap, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022, Sitti Hikmawaty mengeluarkan release yang kini juga viral di media sosial. Sebagaimana yang tertulis dalam informasi WhatsApp, atas hal itu KPAI menyatakan sikap,  yaitu Pertama, bila benar adanya, KPAI menyayangkan dan prihatin atas pelibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi yang diduga untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, masih ada cara lain yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi atas suatu kebijakan.

Kedua, ucapan atau ujaran kasar yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut sangat tidak patut dan berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Pasalnya, anak-anak dididik dan disekolahkan agar nantinya mereka dapat lebih beradab dan berkasih sayang untuk hidup bermasyarakat.

Ketiga, KPAI melihat dengan adanya ucapan atau ujaran kasar sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan etika dan moral kebangsaan kita.  Apalagi hingga berteriak "membunuh" hanya untuk menolak suatu kebijakan. Membunuh tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama apapun, bertentangan dengan tata aturan perundang-undangan, dan bukan cerminan murni jiwa anak-anak.

Keempat, dengan adanya ucapan tidak patut dari anak-anak tersebut, KPAI prihatin adanya fihak-fihak yang sengaja memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu, seolah rasa kasih sayang di antara sesama anak bangsa sudah mulai luntur. Kelima, karena itu, KPAI mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak memanfaatkan anak untuk kegiatan atau aktivitas yang sangat membahayakan tumbuh kembangnya.

Keenam, sebaiknya saluran aspirasi penolakan atas suatu kebijakan diganti dari melakukan aksi turun ke jalan, menjadi dialog untuk mencapai kesepakatan. KPAI percaya negara mendengar setiap aspirasi warga negaranya asalkan disampaikan dengan santun dan membuka diri untuk berdialog.

Tentu saja, respon KPAI ini patut menjadi renungan dan warning bagi banyak pihak, terutama pihak-pihak yang sejauh ini telah kebablasan. Patut diakui inilah imbas dari “semangat” berlebih yang mereka munculkan. Anak-anak dalam hal ini sangat mungkin melakukan ujaran kasar karena mencontoh dan menonton bagaimana tokoh-tokoh tersebut menyampaikan aspirasinya (yang dengan mudah dapat disaksikan di media elektoronik). Anak-anak sangat mudah terinspirasi, terlebih oleh tokoh besar. Dalam konteks ini, ada baiknya kita membaca ulang riset-riset yang pernah dipublikasikan oleh Brandon Centerwall dari Universitas Washington dan Ron Solby dari Universitas Harvard.

Dalam tingkatan yang lebih parah, anak justru akan menganggap perbuatan mereka itu sebagai sebuah kewajaran, kebiasaan, dan sangat layak dilakukan karena dicontohkan (bahkan dianjurkan) oleh tokoh panutan. Bisa jadi dianggap menjadi amalan yang baik (ibadah). Bukankah ini justru akan melahirkan radikalisme baru? Maka wajar jika kita mengatakan bahwa bisa jadi demo anti FDS adalah upaya menolak radikalisme (yang dicurigai oleh pimpinan ormas akan menjadi-jadi apabila FDS diterapkan) dengan radikalisme (ajakan membunuh atas nama agama). Berkaca dari itu, wajar jika ada yang mengatakan bahwa beberapa tokoh kini melegalkan radikalisme merasuk di dunia pendidikan, demi kepentingannya.  Sesuatu hal yang selama ini justru dikecam.

Ali Amiruddin (2015) sebenarnya telah dengan tegas mengingatkan. Konflik kepentingan dengan mengatasnamakan idealisme kelompok dan aliran secara sempit akan turut memperkeruh suasana yang terjadi. Dan yang cukup memprihatinkan lagi, jika radikalisme ini menyusupi kawasan edukasi yang semestinya dihindari. Anak-anak sekolah (dalam arti luas) semestinya dijauhkan dari paham ini sebelum menjadi bom waktu yang akan banyak memakan korban.

Kita tentu sudah tidak perlu berdebat mengenai perlu tidaknya implementasi FDS dan hubungan FDS dengan radikalisme. Toh, ternyata di antara sekolah yang sudah lama menerapkan FDS adalah sekolah dari ormas tersebut. Lupakah dengan SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang. Lantas apakah SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang memunculkan generasi radikal? Lalu bagaimana MINU Islamiyah yang berdiri di bawah naungan LP. Ma’arif NU Sidoarjo dan Departemen Agama. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Islamiyah menerapkan Sistem Pembelajaran FDS yang dikuatkan dengan pembelajaran Al-Qur’an metode qiraati. Sistem ini dilauncing sejak tahun 2007. Tidak ingatkah dengan SD Islam (SDI) Kota Blitar? Lalu bagaimana MI Maarif NU Sunan Drajat? Sekolah ini juga berada di bawah naungan LP. Ma’arif. Selanjutnya ada SMA Full Day Sunan Ampel Banyuwangi. Dengan menerapkan konsep FDS, sekolah-sekolah tersebut berhasil menjadi sekolah unggulan, bukan sekolah radikal!

Kita juga masih ingat statemen kepala sekolah SMK Unggulan NU Mojoagung Jombang Jawa Timur, dalam artikel berjudul “SMK Unggulan NU Mojoagung, Berkarakter dengan Pendidikan ala Pesantren” yang dimuat di www.nu.or.id edisi Senin, 30 November 2015. Ia mengemukakan bahwa istilah FDS atau islamic boarding school yang kini mulai marak adalah sejatinya meniru model pesantren. Hanya istilah saja yang berbeda, namun esensinya adalah mencontoh pendidikan ala pesantren. Jadi, bukankah pesantren yang justru paling FDS?

Akhirnya, sangat naif bila kita kemudian tidak mengatakan (untuk tidak menyebut menyimpulkan), bahwa aksi anti FDS ini bukan merupakan gerakan kepentingan hegemoni, unjuk kekuatan sebagai “yang paling”, dan tendensi politik. Jika ini benar, mungkin itu wajar saja. Namun, sekedar mengingatkan, jangan sampai kampanye anti FDS malah menjadi ajang yang justru menghalalkan radikalisme. Mari baca kembali artikel Moh Affan (2015) yang dimuat di laman  gusdurian.net,  bahwa radikalisme atas nama agama tidak akan pernah usai, jika orang yang dikatakan mengerti agama dan lembaga yang mengurusi agama mengkomersialisasikan agama dan menjadikan agama tumpuhan hidupnya”. Bukankah jika melihat kondisi kekinian sudah begitu keadaanya? Wallaahu a’lam.
 

Berita Lainnya :