Merawat Kebhinekaan Pasca Pemilu

Oleh Fanny Tanuwijaya
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember


Pola sikap dan perilaku yang bercorak merekahkan konstruksi kesatuan dan kedamaian bangsa masih sering mencuat akibat adanya sekelompok orang atau organisasi yang menghadirkan gaya monologis dan eksklusif yang menempatkan dirinyalah yang paling benar dan wajib diikuti, sementara seseorang atau kelompok lainnya sebagai yang bersalah dan tersesat jalan.
Itulah model seseorang dan sekelompok orang yang sejatinya tidak paham kebhinekaan, sehingga pemikiran dan perilakunya harus direkonstruksi secara terus menerus. Mereka wajib diedukasikan supaya menjadikan Indonesia tetap sebagai “rumah” besar yang memayungi keragaman etnis, golongan, agama, politik, budaya, dan lainnya.

 Pengedukasian itu bukan hanya menjadi wujud pengakuan terhadap eksistensi hak keberagaman, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penguatannya.  Langkah ini penting sebagai wujud gerakan riil deradikalisasi dan viralisasi kecerdasan nurani berbasis pemedulian kemanusiaan. Filosof Cicero menyatakan, mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo atau Hati nurani saya bernilai lebih banyak daripada semua khotbah.
Cicero secara tidak langsung mengisyaratkan, bahwa pemosisian model intoleransi dan eksklusifisme  sebagai wujud gerakan pembeneran radikalisme oleh seseorang dan segolongan orang harus dijawab dengan memperbanyak pencerdasan nalar, pembeningan nurani, atau aksi-aksi deradikalisasi dengan mengedukasikan pemahaman dan model perilaku demokratisasi dan inklusifitas  secara bekelanjutan di tengah multikulturalisme ini.
Pengedukasikan sikap dan perilaku kebinekaan itu juga dapat dikorelasikan dengan kondisi riil masyarakat multicultural Indonesia. Artinya realitas keindonesiaan tidaklah bisa dipaksakan harus berada dalam payung hegemoni keseragaman.
Mantan Ketua PBNU A. Hasyim Muzadi pernah menyebut bahwa Indonesia adalah suatu negara yang multikultural terbesar di dunia. Stigma demikian berangkat dari etnografis Indonesia yang begitu beragam dan dari sisi geografisnya yang begitu luas.  Misalnya Indonesia mempunyai bentangan wilayah sekitar 13.000 pulau besar dan kecil yang dihuni oleh penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, yang terdiri tidak kurang dari 300 suku, yang menggunakan hampir 200 bahasa daerah yang berbeda, dan menganut agama-agama resmi (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu), di samping beberapa kepercayaan yang diyakini oleh sebagian penduduk.  
Kondisi multikultral itu menjadi kekayaan masyarakat Indonesia. Jika kekayaan ini diposisikannya sebagai sumberdaya strategis, maka berbagai langkah pengembangan atau pemajuan HAM tidak sampai mengalami kesulitan, dan bahkan dapat menjadi kekuatan untuk mencegah terjadinya radikalisme.
Di era milenial ini, setiap subyek hidup bermasyarakat dan berbangsa ini justru harus terus menerus dididik atau dibentuk di ranah apapun, seperti dimulai dari keluarga. sekolah dasar hingga perguruan tinggi supaya mereka bukan hanya menjadi manusia-manusia yang rela menjadi subyek penegak hak kebinekaan, tetapi juga berupaya membentuk dirinya dimanapun dan saat kapanpun untuk menjadi kekuatan yang militan dalam mewujudkan sakralitas dan fundamentalitas hak keberkebinekaan secara meluas (universalitas).

Militansi dalam berkebinekaan di era melinial ini harusnya memang mengalami progresifitas di dada setiap subyek bangsa, pasalnya di ranah meluasnya keberagaman, setiap subyek dituntut menalar dan mengadaptasikan diri secara cerdas seiring dahsyatnya akselerasi perubahan, sementara realitas kondisi  obyektif masyarakat sendiri sudah pluralitik atau multikltural.
Akselerasi itu juga semakin terasa pasca Pemilu 2019. Terbukti, tidak sedikit subyek politik yang terseret dalam euforia “memanaskan”  stigma kemenangan, diantaranya dengan menabur klaim-klaim yang tidak obyektif atau ujaran-ujaran kebencian, padahal semestinya mereka berkewajiban menjaga harmoni di tengah keragamannya.
Mereka tentu bisa membaca, bahwa khusus agama-agama dan kepercayaan saja tersebar di semua wilayah  Indonesia. Meskipun ada perbedaan (keragaman) dalam jumlah  prosentase penganutnya. Secara general penganut agama Islam memnag tersebar sekitar 87 %, namun ada beberapa propinsi yang didominasi penganut agama lain, seperti propinsi Bali yang penduduknya 82% beragama Hindu, Nusa Tenggara Timur (NTT) menganut agama Katholik (sekitar 80%), dan Irian Jaya yang penduduknya mayoritas 75%) menganut Kristen Protestan.
Keragaman itulah yang idealitasnya membuat kita, khususnya komunitas elitis “pemain” politik pemilu berkewajiban menjalankan  dan memprogresifitaskan hak kebinekaan dalam beragama atau bermasyarakat dengan cerdas dalam bingkai kemanusiaan.
Kecerdasan nalar dan etik akan bisa terbaca dalam relasi inklusif dan berkeadaban antar pemeluk agama, produsen budaya,  paedagog, pelaku politik, dan lainnya. Perbedaan mesti ditoleransi dan didemokratisasi secara rasional dan lapang dada. Artinya perbedaan dalam segala aspek kehidupan mesti disikapi secara rasional dan konstruktif untuk mewujudkan kesatuan dalam keberagaman
Jaminan hak kebebasan berkebinekaan secara yuridis juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi ini, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (State Parties) yang terikat dengan isi ICCPR. Kovenan ini menetapkan hak setiap orang mempunyai atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18).
Radikalisme terbukti telah menjadi jenis kekerasan memprihatinkan yang membuat terjadinya disharmonisasi sosial dan rentannya hubungan lintas agama yang diwarnai serba praduga bersalah (presumption of guilt).
Tidak jarang subyek sosial dan agama melakukan radikalisme hanya demi menunjukkan kalau diri dan kelompoknya yang paling benar, sementara seseorang atau pihak lainnya sebagai obyek yang bersalah, dan terkesan dituntut menyingkir dari konstruksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Dalam ranah inilah, akhirnya berbagai bentuk pelanggaran HAM keberagaman yang bersifat serius rentan terjadi dan meluas.
Seharusnya seseorang atau sekelompok orang dari pihak atau golongan apapun pasca pemilu ini berusaha terus menerus mengembangkan dirinya sebagai subyek pelindung dan pengadvokasi hak keberagaman. Progresifitas ini menuntutnya guna menciptakan dan membumikan kultur saling menghormati atau mengapresiasi antar masing-masing orang dalam keragamannya.
Kalau prinsip mulia  itu bisa diwujudkan, maka negeri ini akan menjadi kuat  dan progresif dalam kultur kebinekaan dan sedikit demi sedikit mampu mereduksi pola-pola pembenaran berlaku radikalisme, disamping  prinsip mulia itu akan mengedukasikan masing-masing subyek sosial, politik, agama, budaya, dan lain sebagainya  “berkompetisi” dalam menabur kebajikan untuk semua. (*)

Berita Lainnya :