Merdeka Dari Keganasan Hedonisme

Oleh : Ana Rakhmatussa’diyah,
Dosen FH Unisma Malang, Penulis Buku, Ketua Pokja 1 PKK Kota Malang dan Ketua Sosialita Grop


Berita Kompas 30 Juli 2017 berjudul “Negara Dirongrong Narkoba” menyebutkan, bahwa narkotika dan obat-obatan berbahaya makin merongrong ketahanan negara serta merambah ke pelosok negeri. Penyalah guna narkoba bukan hanya generasi muda, melainkan sudah merasuk ke aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Indonesia menjadi sasaran empuk karena penegakan hukum dinilai masih lemah.

Membaca berita itu, penulis ingat pernyataan Futurolog kenamaan John Neisbith dan isterinya Patricia Aburdene yang pernah meramalkan paska tahun 2000 akan banyak terjadi perubahan, mulai dari perubahan gaya berpolitik, berkeluarga, bergaul, bercinta, membangun lembaga, hingga menata budaya. Rupanya ramalan ini terbukti, setidak-tidaknya dapat terbaca dalam pergumulan gaya hidup  kaum pemuda.
Apa yang disebut oleh Futurolog itu sebagai sinyal kuat, bahwa di era globalisasi informasi dan budaya ini, masyarakat dunia harus siap menghadapi, menyikapi, dan menyeleraskan atau mengadaptasikan dirinya dengan akselerasi revolusi gaya hidup.
Masyarakat dunia, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa atau para kader bangsa sejatinya pun dituntut untuk semakin “memerdekakan” dirinya dengan cerdas dan profesional dalam menyikapi perubahan besar di tengah lingkungannya.
Kalau mereka tidak mampu membaca dan menyelaraskan diri dengan kecerdasan dan kebeningan moral dan intelektualnya, jangan diharapkan akan tetap bisa menjadi subyek masyarakat dan bangsa yang sukses memproduk aktifitas bermakna di muka bumi ini, terutama di lingkaran komunitasnya.
Era globalisasi ini makin gencar menawarkan berbagai kultur atau perubahan bersikap dan berperilaku, yang jika gagal membacanya dengan cerdas, maka siapapun orangnya, termasuk kalangan muda bisa kehilangan kesejatian kemerdekaan dirinya atau terperosok dalam kehancuran akibat jadi obyek perusakan berlapis dan berlanjut.
“Jika dalam diri seseorang masih memberi tempat liberal bagi hedonisme (pemujaan kesenangan), maka para penjahat akan terus menjadikannya sebagai lahan empuknya”, demikian pernyataan Syafik A. Hasan (2015) yang sebenarnya mengingatkan setiap elemen sosial supaya tidak gandrung dengan perburuan kesenangan seperti kepuasan instan.
Sayangnya, tidak sedikit ditemukan elemen sosial di negara ini yang lebih memilih dan menyukai pendewaan kesenangan atau perburuan kepuasan sesaat, meski kepuasaan sesaat ini jelas-jelas menyesatkan dan potensial menghancur leburkan diri dan orang lain.
Sudah sangat banyak anak-anak bangsa yang dihancurkan oleh keganasan pemujaan gaya hidup hedonistik. Ada putra mantan Wakil Presiden, ada anak penyanyi dangdut kenamaan, dan sejumlah elitis bangsa yang menjadi korbannya. Gaya hidup ini telah menjadikan narkoba sebagai instrument atau “menu” istimewanya.
Komunitas anak-anak muda yang mayoritas menjadi korbannya itu merupakan elemen bangsa, yang sejatinya adalah “kekayaan fundamental” bangsa ini. Di usia yang masih poduktif, kondisinya ini memang rentan tergoda menikmati gaya hidup yang serba hedonis atau memuaskan kepentingan sesaat dan instan.
Kasus “keterjajahan” anak-anak muda itu menunjukkan, bahwa kepentingan hedonisme ditempatkan dalam ranah privilitas. Mereka ini seperti tidak berkutik ketika penjahat menjual dan menyebarkan narboba sebagai “teror” yang mematikan  dirinya. Dirinya seperti sudah menyerah pasrah “diracuni” dan dijadikan obyek mainan oleh para produsen dan distributor narkoba.

Mereka yang menyerah di tangan pebisnis narkoba itu tak ubahnya mayat hidup di belantara kapitalisasi para mafia. Konsekuensi sebagai mayat hidup ini adalah  menerima diperintah oleh pihak-pihak yang menguasainya. Mereka kehilangan kecerdasan moral dan intelektualnya, tidak bisa dan tidak terbiasa melakukan penolakan saat para pebinis narkoba menguasanya atau menjadi subyek berbangsa yang tidak merdeka. Konstruksi pikiran dan gerakannya selalu mengikuti rumus-rumus kapitalisme kriminalitas atau doktrin-doktrin jagat bisnis sesat yang dikonstruksi pihak yang mencengkeramnya.
Mereka pun tampak sangat gampang “diperbudak” atau dijadikan lahan empuk oleh pebisnis narkoba. Mereka terseret dalam lingkaran ajakan dan desakan revolusi gaya hidup yang menghancurkan masa depannya.
Mengapa produsen dan pengedar narkoba demikian akseleratif dalam menjadikan Indonesia sebagai pasar pengedaran atau penyalahgunaan? Bukankah sudah demikian banyak para pelaku produksi dan pengedaran narkoba yang dihukum mati?
Memang faktanya, sudah demikian banyak pelaku pengedaran narkoba yang berhasil dijerat oleh aparat penegak hukum  dan dijatuhi hukuman mati oleh para hakim, akan tetapi putusan hakim yang sudah “mematikan” hak hidupnya, tetap saja belum membuat akselerasi penyalahgunaan narkoba berkurang, apalagi berhenti.
Bibit-bibit penyalahguna tetap tumbuh berkembang, akibat berelasi dengan praktik pemanjaan yang diberikan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum yang memberikan beragam “praktik kotor” seperti putusan yang bisa diatur  atau “dibarterkan”.
Putusan rehabilitasi misalnya merupakan jenis putusan yang diduga rawan dibarterkan. Katakanlah terdakwa pengedar, yang semestinya bisa dijatuhi putusan hukuman puluhan tahun atau hukuman mati, digeser (direkayasa) menjadi putusan rehabilitasi.  
Soal benar tidaknya tuduhan itu, yang jelas sindikat (mafia) narkoba menjadikan lubang-lubang birokrasi peradilan dan lemahnya aparat penegak hokum sebagai open the way   untuk melakukan dan mengamankan jalur pengedaran narkoba.
Terbukti lagi, negeri ini semakin lama semakin nyaman bagi pebisnis narkoba. Mereka tak pernah jera karena para pilar negeri yang semestinya menjadi “pembasmi” pengedaran narkoba ini masih saja gampang dan gemar bermain-main dengan hukum.
Jaringan pebisnis narkoba juga menjadi kian liberal dan akseleratif akibat dirinya merasa diberi kondisi yang rentan untuk bisa meliberalisasikan dan barangkali “mengabsolutkan” diri dan kelompoknya dalam  menjajah negeri ini. Jaringan pebisnis ini misalnya sudah demikian kuat merambah anak-anak.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam mengatakan Sholeh setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah pengedar narkoba anak meningkat hingga 300 persen. Kita butuh sinergi dalam jihad besar melindungi anak Indonesia, pasalnya anak yang menjadi pengedar itu terus meningkat.
Beberapa tahun lalu, Indonesia cuma menjadi negara transit oleh sindikat internasional. Namun, label itu telah lama luntur dan Indonesia berubah wajah menjadi destinasi penjualan. Indonesia bahkan mulai dikenal sebagai sentra produksi narkoba itu.
Kalau sudah begitu kondisinya, maka menjadikan pengedaran narkoba sebagai musuh bersama (common enemy) menjadi mutlak hukumnya. Produsen dan pengedar harus diperlakukan oleh setiap elemen bangsa ini sebagai kumpulan para neokolonialis.
Anak-anak Indonesia harus dimerdekakan dengan cara dididik supaya tak sebatas paham soal hukum yang meregulasi larangan penyalahgunaan narkoba dan ancaman hukumannya yang bersifat pemberatan, tetapi juga diperkuat ketahanan moralnya supaya tidak terseret dalam penahbisan gaya hidup hedon, di samping sehari-hari dan di tengah pergaulannya berani lantang mendakwahkan penolakan ketika mencoba dijadikan “proyek” eksperimen kalangan pebisnis narkoba.

Berita Lainnya :