Militansi Perempuan 2019

Oleh Ana Rokhmatussa’diyah
Dosen Fakultas Hukum Unisma Penulis Buku,
Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Malang dan Ketua Club Sosialita Malang Raya


Membaca perempuan Indonesia tahun 2019, logis jika setiap elemen bangsa, khususnya kaum perempuan untuk  banyak bertanya, bagaimana kelayakan pendidikan perempuan negeri ini? sudah egalitariankah pendidikan perempuan dengan kaum laki-laki?  Kerugian macam apa yang akan ditanggung atau membebani bangsa ini jika pendidikan perempuan masih tertinggal atau terperosok dalam ketidakberdayaan (empowerless) atau ketermarjinalisasian?
Banyak pertanyaan seperti itu yang ditujukan pada perempuan negeri ini. Secara umum,

mereka ditempatkan sebagai sosok yang mempunyai peran berpengaruh besar terhadap maju mundurnya bangsa, sehingga wajar saja kalau perhatian masyarakat terhadap kondisi pendidikan perempuan tidak kecil, setidak-tidaknya menanyakan dan meminta perempuan jangan sampai kalah dengan kaum laki-laki dalam urusan sekolah atau jadi manusia terlatih, terampil, atau terdidik.
Sayangnya, hingga sekarang pendidikan perempuan masih tergolong memprihatinkan. Dari sisi mendasar dunia pendidikan, seperti sekolah dasar kondisi perempuan masih memprihatinkan, padahal perempuan merupakan ibu yang mengawali proses pembelajaran anak.
Kalau ibu ini tidak terdidik atau mengidap penyakit ketidakberdayaan edukasi, bagaimana anak-anaknya sendiri atau anak-anak bangsa  bisa diantarkan menjadi generasi terdidik sejak dini?
Kondisi ketidakberdayan edukasi memang masih menjadi bagian memprihatinkan dari perjalanan hidup perempuan dunia maupun Indonesia. Banyak laporan sebuah lembaga pendidikan yang menyebut, bahwa setidaknya, sebanyak ratusan juta orang usia 15 tahun ke atas hidup tanpa memiliki keterampilan keaksaraan dasar. Sebagian besar dari mereka, khususnya berada di sub Sahara Afrika, Asia Barat, Selatan, Timur, dan Pasifik, dengan kondisi kaum perempuan yang melek aksara lebih rendah dari pada laki-laki.
Masalah penyakit edukasi tersebut menjadi persoalan yang terjadi hampir di semua negara, khususnya negara berkembang yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakberdayaan masyarakatnya.  Namun demikian, masalah pemberantasan penyakit edukasi (seperti kebodohan atau kebutaksaraan) di banyak negara masih terganjal oleh rendahnya komitmen para pemimpin negara untuk memasukkan pembiayaan tersebut sebagai prioritas. Dalam kenyataannya, banyak negara mengalokasikan hanya  1 % anggaran dari anggaran negara untuk pembiayaan pembangunan pendidikan.

Laporan tersebut sejatinya menekankan tentang pentingnya para pemimpin politik atau elemen strategis negara pada tingkat tertinggi berkomitmen untuk membuat kebijakan yang jelas tentang keaksaraan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pertama, terlebih secara khusus pada perempuan.

Berita Lainnya :