Orang Asing Yang Tidak Asing dan Membuat Bising

Dewasa ini, bumi Indonesia tercinta tengah mengalami polemik baru yaitu, polemik serbuan tenaga kerja asing (TKA), terutama dari Tiongkok ke Indonesia. Hal demikian diperparah lagi dengan munculnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang dikeluarkan pada 5 April  lalu, dengan dalih bahwa banyak keluahan yang terlontar dari para investor atau perusahaan kepada presiden mengenai panjangnya birokrasi pengurusan pengurusan tenaga kerja asing (TKA).  
Para TKA yang ingin masuk ke Indonesia harus lapor ke KJRI, kemudian lapor lagi ke Kementerian Tenaga Kerja, kemudian harus lapor lagi ke Kementerian yang menguasai bidang-bidang tertentu. Misalnya kalau TKA tersebut dalam bidang tambang dan minyak maka harus lapor ke Kementerian ESDM, kemudian kembali lagi ke KJRI dan keluar visa TKA tersebut.
Dapat diasumsikan bahwa proses tersebut memakan waktu 4-6 bulanan. Dari rumor yang beradar dan telah dilansir di beberapa media massa, dengan keluarnya Perpres ini maka semua proses pengurusan tersebut dilakukan secara online dan diasumsikan hanya memakan waktu 30 hari dalam prosesnya.
Berangkat dari hal tersebut, sebenarnya tidak rasional jika Perpres muncul dengan dalih keluhan dalam panjangnya proses pembuatan visa. Karena jika yang dititik beratkan adalah proses pembuatan visa, maka hal tersebut bisa dilakukan melalui sebuah kebijakan dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Keputusan yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, ketika konteksnya adalah Perpres berarti ada muatan lain di belakangnya sehingga dapat memunculkan Perpres.
Padahal sangat wajar jika proses pembuatan visa untuk TKA cukup panjang karena dalam hal ini mereka adalah orang asing yang bukan warga Negara Indonesia. Dapat dikatakan, kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap TKA tidak diimbangi dengan pengawasan dan tindakan tegas atas pelanggaran keimigrasian. Jika pelonggaran TKA ini terus dilakukan bersamaan dengan masuknya investasi asing maka sebenarnya pemerintah tidak memilki keberpihakan baik untuk tenaga kerja Indonesia (lokal). Seyogianya hal demikian harus di awasi dan di identifikasi secara detail demi menjaga sensitivitas keamanan dan pertahanan Negara Indonesia.

Kebisingan
Muatan besar di belakang itu adalah sebuah model investasi management besar yang bernama Turnkey Porject Management, yakni sebuah model investasi yang ditawarkan oleh Tiongkok (RRT) kepada Negara tujuan investasi yaitu Indonesia, di mana isi paket project tersebut meliputi modal, mesin, metode, sistem, teknologi, dan tenaga kerjanya.
Dapat dikatakan paket project tersebut merupakan paket penuh yang diberikan oleh investor, dengan demikian Indonesia hanya sebagai penyedia lahan saja. Kendati demikian, sejatinya Indonesia menunjukkan jati diri sebagai Negara merdeka yang memiliki jati diri dan prinsip yakni membatasi masuknya para investor asing notabene tenaga kerjanya.
Hadirnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 disinyalir masih terjadi simpang siur. Perpres tersebut dianggap mengurangi penyerapan tenaga kerja Indonesia (lokal), dan membuka lebar kesempatan tenaga kerja asing. Hal demikian mengindikasikan terjadinya ketidakadilan secara sosial di mana semua sumber daya alam yang ada di Indonesia seyogianya dikelola Negara dan diperuntukkan kepada masyarakat luas yang ada di dalamnya. Kemudian, Perpres tersebut akan menjadi dorongan lain akan munculnya imigran-imigran gelap yang tentu saja akan menjadi pekerjaan rumah yang berat.
Disinyalir juga bahwa Perpres 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa pasal di dalam Perpres tersebut yang tidak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003. Seperti pada pasal 9 Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) merupakan izin bekerja bagi TKA.
Hal demikian dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian dalam penjelasannya RPTK merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja untuk TKA. Sisi lainnya, bertentangan juga dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pada pasal 10 ayat 1a yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham, menjabat direksi, dan anggota dewan komisaris. Hal tersebut dikotomi, di mana RPTKA dan izin merupakan hal yang berbeda.
Padahal, jika membuat suatu peraturan harus merujuk kepada hierarki hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi tetap harus melihat UUD 1945 dan juga Pancasila sebagai pedoman Negara, apakah itu peraturan yang baru dibuat tersebut berbenturan UUD 45 dan pancasila atau tidak berbenturan. Jika memang masih ada terjadi polemik ataupun irelevan antara klausul dari peraturan tersebut, maka seyogianya tidak perlu ada peraturan tersebut.
Apabila dipaksakan ada, maka dapat dikatakan ada maksud dan tujuan tertentu dibalik peraturan tersebut. Apalagi dewasa ini sedang terjadi musim panas (politik kekinian) di mana banyak upaya yang dilakukan untuk dapat attacking maupun defensive untuk kepentingan individu. Jika memang demikian, maka publik akan bertanya-tanya apakah mendatangkan banyak investor asing hanya untuk persiapan materi atas pensiun? Atau, apakah ingin menngulang kembali luka lama yang terpendam ketika mendengar kata Tiongkok? Jadi, jika memang masih bisa mengembangkan potensinya sendiri, untuk apa menggunakan orang asing yang tidak tahu diri akan Negeri ini.
Pembangunan bukan hanya terfokus pada satu sektor ekonomi semata, melainkan pembangunan akan masif jika terfokus ke berbagai berbagai sektor dan saling terintegrasi. Sedikit berkontemplasi dari Ibnu Al-Qayyim “Dunia ini ibarat bayangan. Jika dikejar maka tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badan darinya, maka dia akan mengikuti”. (*)

Oleh M. Ramadhana Alfaris
Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

Berita Lainnya :