Pengkajian Ulang Gagasan  Full Day School

Oleh Masyhud - Pengajar FKIP Bahasa Inggris
Universitas Muhammadiyah Malang
Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengkaji ulang gagasan  yang dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui Permendikbud No.23 Tahun 2017 yang sampai saat ini rupanya belum usai mendulang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara mendasar peraturan itu dimaksudkan untuk mengatur secara teknis pelaksanaan sekolah 8 jam sehari 5 hari seminggu, atau lazim dikenal dengan istilah Full Day School (FDS). Urgenisitas yang tak kalah pentingnya kelahiran Permendikbud ini didasarkan atas kepentingan penguatan pendidikan karakter pada siswa sekolah. 
 
Full Day School Vs Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter sebagai bagian dari program Nawacita ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian paripurna sehingga perlu didukung oleh banyak pihak, termasuk melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga dan unsur masyarakat. Atas dasar itulah penguatan pendidikan karakter diperlukan Peraturan Presiden. 
Melalui FDS ini pula pendidikan karakter siswa dapat lebih baik, kualitas meningkat, dan anak didik tidak menjadi liar di luar sekolah. Selain itu, alasan yang dijadikan back up argumen hanya berkutat pada alasan orangtua (pekerja kantoran) sedang bekerja. Karena itu FDS praktis bisa menjadikan juga sekolah sebagai tempat penitipan anak sementara hingga orangtua yang segmennya pekerja kantoran itu pulang kerja. Gagasan itu dilemparnya sejak 2016. 
Berangkat dari situlah pro-kontra mulai bergulir di tengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengkaji ulang rencana tersebut dengan memperhatikan secara cermat aspirasi dan kritik-kritik yang lahir dari kalangan publik. Belajar dari pemendingan kebijakan FDS kali ini, sekiranya ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dan siapkan oleh pemerintah terkait FDS ini.
Pertama, kebijakan yang baik seharusnya dapat diterapkan oleh semua pihak dan di semua wilayah. Apalagi terkait dengan pendidikan yang berimplikasi serius mempengaruhi masa depan peserta didik. Gagasan FDS adalah kota sentris yang menganggap orangtua bekerja 8 jam dan fasilitas sekolah memadai, nyaman bagi anak didik sepanjang hari. Faktanya, ribuan sekolah kurang layak untuk proses belajar mengajar; fasilitas minim dan bangunan reyot.
Kedua, menyangkut soal kompetensi guru. Rata-rata skor 5, dari total 10. Padahal uji kompetensi masih teoritis. Rendahnya pedagogi guru kita yang masih rendah hingga saat ini, ditambah jam sekolah yang terlalu lama, apa yang akan dihasilkan? Alih-alih ingin menghasilkan lulusan yang penuh keajaiban, justru yang paling dekat malah depresi dan stres yang menghantui siswa.
Ketiga, dukungan fasilitas belajar mengajar dan tunjangan yang belum ideal bagi guru yang berdampak pada motivasi pengajar, bisa-bisa murid bukannya jadi senang dengan sekolah, sebaliknya jadi bosan bahkan bisa jadi tambah stress.
Keempat, Permendibud hanya menjelaskan tentang Hari Sekolah yang dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; penggunaan hari sekolah untuk melaksanakan beban kerja guru; hari sekolah dilaksanakan dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta hal-hal teknis lainnya. Sekali lagi, sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan antara pendidikan karakter dengan kebijakan 5HS. 
Ada banyak hal yang dibentur dari kebijakan FDS, dari meningkatnya beban kerja guru yang nantinya juga berpengaruh pada anak, hingga direnggutnya waktu bermain anak dengan lingkungannya (khususnya untuk anak bukan dari kalangan keluarga pekerja kantoran). Praktis bahwa ini hanya akan berakhir pada anak yang akan menjadi korban kebijakan pendidikan yang tak berpihak pada mereka. Pertanyaan, bukankah pendidikan seharusnya menempati posisi strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. 
Soekarno (1963) dalam tulisannya ”Menjadi Guru di Kala Kebangunan” berkata, ”Sebuah bangsa hanya dapat mengajarkan apa yang terkandung di dalam jiwanya sendiri. Bangsa budak belian akan mendidik mental anaknya ke dalam roh penghambaan dan penjilatan. Bangsa orang merdeka akan mengajarkan anak- anaknya menjadi orang-orang merdeka.” Tentu saja, kesimpulan 5HS sebagai implementasi kebijakan karakter ini malah justru kontraproduktif dengan pendidikan karakter itu sendiri.
 
Idealitas pendidikan karakter
Pendidikan karakter merupakan model pendidikan ideal yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan kepribadian yang mumpuni. Pendidikan karakter mempersyaratkan adanya seperangkat nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan pendidikan, bahkan pada tingkat tertentu adanya figur ideal di lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter itu sangat holistik, dibutuhkan berbagai pendekatan dan strategi, sehingga untuk mewujudkan pendidikan karakter diselenggarakan tanpa batas, tidak mengenal waktu dan tempat tertentu.
Saat ini jika kita bersama mampu menggeser perhatian bahwa bukan saatnya lagi sekarang ini kita berkutat pada isu kebijakan dan penerapan 5HS, tetapi kita perlu untuk merevitalisasi pendidikan karakter sebagai kebutuhan kita bersama maka insya Allah tidak akan ada lagi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan 5HS sama sekali tidak identik dengan pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak harus diimplementasikan dalam 5HS. Sisi penting inilah yang setidaknya harus difahami ketika merancang Keputusan Presiden yang memperkuat pendidikan karakter itu.
Melalui pendidikan karakter diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter dan kepribadian yang paripurna, sehingga perlu mendapatkan dukungan dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Pendidikan memang urusan semua orang. 
Pelibatan publik merupakan conditio sine qua non bagi perbaikan kualitas pendidikan nasional. Pelibatan publik hanya efektif dan efisien bila akhirnya setiap kebijakan pendidikan ialah hasil dari dialog pemikiran dengan masyarakat. Sebab, pada hakikatnya pendidikan karakter menjadi hajat dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu, kebijakan pendidikan karakter perlu dikomunikasi dan didialogkan dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Berita Lainnya :