Perebutan Wapres Nasional(is)-Agamis

Belum jelas secara pasti siapa sosok yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Namun beredar spekulasi, Jokowi sudah mengantongi nama-nama kandidat yang bakal mendampingi dirinya. Nama-nama itu adalah; Airlangga Hartanto, Mahfud MD, Tuan Guru Bajang (TGB), Sri Mulyani Indrawati, Susi Pudjiastuti, Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj dan mantan Panglima TNI, Moeldoko.
Bahkan, ada pula yang secara terang-terangan mendesak Jokowi dengan mewanti-wanti dirinya, dilakukan beberapa ketua umum partai jauh hari berkampanye memasang foto poster dirinya di kota-kota dan wilayah, seraya mengancam apabila tak dipilih sebagai cawapres, akan menarik dukungannya.
Pihak oposisi kemungkinan akan tetap mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. Nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Sohibul Imam disinyalir memiliki potensi besar berpasangan. AHY putra sulung SBY beberapa hari ini kian gencar diisukan mendampingi Prabowo. Spekulasi itu dipertegas dengan pertemuan antara SBY dan Prabowo di Mega Kuningan, Jaksel, Selasa, 24/07/2018.

Manuver Politik
Sudah bukan rahasia lagi, proses penjaringan pemilihan wapres adalah hak setiap partai politik pendukung dan kesepakatan bersama. Manuver politik baik kubu Jokowi maupun Prabowo sudah makin jelas arahnya. Karena itu saya menyebutnya sebagai politik sama cair, kawan bisa jadi lawan, begitupun lawan bisa jadi kawan. Secara resiprokal budaya politik kita tak bisa ditebak, satu sisi memprihatinkan, kebablas, sisi lain sangat menguntungkan.
Dalam tulisan ini saya akan menguraikan figur apa yang dapat mengantar Jokowi supaya terpilih kembali. Walaupun dalam realitasnya pemilihan presiden yang dilihat adalah kualitas calon presiden, namun bukan berarti mengesampingkan cawapres. Secara tupoksi cawapres bukan saja berperan besar dan dapat menutupi kekurangan capres. Ketepatan pemilihan cawapres tentu dapat mengantar menjadi pasangan yang benar-benar solid. Dan itu faktor dari keterpilihan.
Lihat, 2014 pemilihan sosok Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi terbukti sangat ampuh mendongkrak elektabilitas yang secara nasional sosok Jokowi masih belum teruji. Dengan pertimbangan alot dan pelibatan dukungan publik, akhirnya JK-lah yang terbaik dari terbaik. Pemilihan ini juga dilandasi pertimbangan pemilih non-Jawa, dan itu mampu mendulang suara pemilih di daerah-daerah bagian Indonesia timur.
Saya berpendapat, bahwa sesungguhnya ada dua sisi pertimbangan yang tidak selalu paralel dalam menentukan cawapres. Pertama, sisi kepentingan umum warga negara, dan kedua sisi politik. Dari sini dapat diidentifikasi, bahwa sisi kepentingan umum rakyat menginginkan sosok pemimpin negara yang memiliki rekam jejak jelas, bersih, anti-korupsi dan mampu bekerja sama. Cawapres ini juga datang dari yang belum lanjut usia, yang nantinya juga diprioritaskan bertarung kembali di pemilihan 2024.
Kedua, sebenarnya sosok yang demikian tidaklah susah disaring. Karena pada realitanya banyak sosok yang memenuhi syarat ini. Bisa diambil dari (mantan) pejabat di lembaga negara atau kepala daerah yang telah membuktikan integritas, kapabilitas dan ethos-kerja yang baik. Tapi akan ironi, bila Jokowi merasa keterpilihannya tidak merubah "siginifikasi" suara ideal. Atau kata lain, keterpilihannya tidak bergatung cawapres dirinya.

Nasionalis-Agamis
Dengan persoalan isu agama yang terus menghantam sendi kebangsaan. Bukan tidak mungkin Jokowi juga berpikir ulang atau memprioritaskan cawapres yang memiliki basis keagamaan kuat. Cawapres dengan sifat dan lakon berdasarkan sosok agamis juga dianggap perpaduan paling cocok Jokowi "nasionalis-agamis." Dalam artikelnya di media nasional, 06 Juli 2018, Abdillah Toha membagi enam dari tujuh kategori proses pemilihan cawapres Jokowi.
Pertama Jokowi akan memilih cawapres yang memiliki basis dukungan kuat dari ormas-ormas besar, seperti NU dan Muhammadiyah. Kedua, pilihannya akan jatuh kepada petinggi atau ketua partai pendukung apabila Jokowi meyakini mesin partainya akan sangat efektif membantu dirinya mendukung keterpilihannya.
Anomali politik kedua ini berisiko sangat tinggi. Pasalnya partai-partai yang sudah berbaiat penuh mendukungnya sejak keterpilihannya di 2014 bukan tidak mungkin, satu persatu meninggalkan dan berdampak pada sikap mereka di DPR nantinya. Idealis yang kuat tidak serta merta membuahkan hasil yang sesuai harapan, sebab itu Jokowi benar-benar dihadapkan pada persoalan berpikir obyektif yang matang.
Ketiga, seperti saya sebutkan di atas pertimbangan Jawa dan luar Jawa tak kalah pentingnya. Meski tak selalu bergantung pada kualitas cawapres, suara luar Jawa cenderung memilih calon dari suku non-Jawa karena presidennya sudah dari Jawa. Keempat, Jokowi bisa mempertimbangkan dari TNI maupun Polri. Versi ini berangkat atas maraknya ancaman transnasional (teroris) kepada negara.
Kelima, hak preogatif Jokowi sendiri, misal hubungan personal secara baik. Keenam, berada di luar itu semua, mencari sosok yang mampu mendistorsi akar permasalahan mulai ekonomi, penegakan hukum, dan radikalisme agama. Cawapres yang dapat menguasai seluruh akar masalah tersebut akan cukup membantu Jokowi saat kampanye terbuka nanti. Perpaduan itu adalah "nasionalis-agamis."

Komitmen Partai Pengusung
Perbagai pertimbangan nama-nama di atas, pembaca barangkali bisa meraba-raba, memastikan siapa yang berhak mendampingi Jokowi 2019. Seraya berharap bahwa partai-partai pendukung lebih menonjolkan sikap kenegarawanan daripada menekankan pada kepentingan elite politik masing-masing.
Saat pendaftaran calon presiden pada 4-10 Agustus dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan pada 5-13 Agustus 2018. Partai-partai yang tergabung dalam oposisi akan tetap berusaha memecah suara dukungan Jokowi dengan menawarkan posisi-posisi strategis. Total dukungan sembilan partai pengusung koalisi Jokowi (PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PPP, PKPI, PSI, Perindo) bukan tidak mungkin satu atau dua partai akan berpaling.
Wilayah seperti di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan juga harus lebih diperhatikan bila menelisik perolehan suara di pilkada serentak Juni lalu. Mengindikasikan bahwa lampu kuning Jokowi menanti, dan ini akan jadi bomerang bila tidak ditanggapi. Di sinilah, sosok Jokowi diuji, dengan karakter kepemimpinan yang merakyat, Jokowi harus punya alternatif lain guna mereduksi masalah partai pengusungnya.
Dengan demikian, siapa saja nanti yang berhasil mendampingi Jokowi sebagai cawapres 2019, ada siasat yang tidak boleh dihindarkan, yaitu masalah degradasi moral dan ujaran kebencian perlu dipikir matang. Jangan sampai demi cawapres di pilpres 2019 mempertaruhkan NKRI dan Persatuan. Bukankakah seperti itu? (*)

Oleh: Robeth Fikri Alfiyan
Pemerhati Politik dan Mahasiswa Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Berita Lainnya :