Peta Kemiskinan Indonesia

Oleh  Novi Puji Lestari
Pengajar Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Malang
 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini relatif baik, tetapi jika dilihat dari kemajuan indikator sosial sangatlah mengecewakan. Fakta itu bisa terlihat dari meningkatnya jumlah angka kemiskinan di negeri ini yang terus meningkat. Fakta tersebut terbuktikan dari data Badan Pusat Statistik mengumumkan naiknya angka kemiskinan nasional. BPS mencatat total penduduk miskin mencapai sebanyak 27,77 juta orang. 
 
Kalkulasi kemiskinan
Merujuk dari data Badan Pusat Statistik meningkatnya angka kemiskinan yang terdeskripsikan dari garis kemiskinan periode tahun ini mencatat kenaikan sekitar 3,45 persen menjadi Rp374.478 per kapita per bulan, padahal enam bulan sebelumnya garis kemiskinan berada di level Rp361.990 per kapita per bulan. 
Garis kemiskinan adalah sebuah indikator yang dijadikan patokan pemerintah dalam memberi cap apakah penduduk tergolong miskin atau tidak miskin. Saat ini penduduk dinyatakan miskin apabila pengeluarannya sebesar Rp374.478 per kapita per bulan. Adapun pengeluaran terbesar untuk konsumsi bukan makanan meliputi biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi.
Bertambahnya angka penduduk miskin dipicu peningkatan pengeluaran atau belanja, tetapi tidak diiringi kenaikan pendapatan yang signifikan, hanya bergeser sedikit. Merujuk dari angka pengeluaran penduduk miskin tersebut, BPS membagi dua, yakni konsumsi makanan sebesar Rp274.544 atau 73,31 persen dari total pendapatan dan konsumsi bukan makanan senilai Rp99.933 atau 26,69 persen dari pendapatan. 
Bahkan yang mengejutkan lagi dari konsumsi makanan, sebagaimana dipaparkan pihak BPS, pembelian rokok kretek filter menempati urutan kedua setelah beras, lalu diikuti telur ayam ras, daging ayam, miinstan, kopi, dan bawangmerah. Selain itu penyaluran beras sejahtera (rastra) yang terlambat juga berkontribusi dalam penambahan penduduk miskin. 
Berdasarkan data BPS, beras merupakan kontributor utama penyebab kemiskinan di perkotaan dengan porsi sekitar 20,11 persen dan sebesar 26,46 persen di perdesaan. Keterlambatan penyaluran rastra terjadi sepanjang Januari, Februari hingga Maret 2017 dan sempat mencuat dalam rapat Kabinet Kerja yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget.
Sementara itu, indeks kesenjangan pengeluaran penduduk atau rasio gini cenderung stagnan. Rasio gini tercatat mengalami penurun tipis sekitar 0,001 poin dari sebesar 0,394 pada September 2016 menjadi sekitar 0,393 pada Maret 2017. Lebih terperinci lagi, rasio gini di perkotaan tercatat sebesar 0,407 pada Maret 2017 atau turun 0,002 bila dibandingkan dengan rasio gini September 2016 yang sebesar 0,409. Sebaliknya penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 181.290 orang menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017 jika dibandingkan dengan September 2016 yang tercatat sebanyak 17,28 orang. 
 
Target pemerintah
Melihat perkembangan angka kemiskinan awal 2017, timbul pertanyaan apakah target pemerintah menurunkan angka kemiskinan bisa tercapai? Tahun ini pemerintah optimistis menekan angka kemiskinan hingga mencapai 10,4 persen, bahkan tahun depan target dipatok hingga di bawah 10 persen.
Sebaliknya rasio gini di perdesaan tercetak sebesar 0,320 pada Maret 2017 atau naik 0,004 bila dibandingkan dengan rasio gini September 2016 sebesar 0,316. Tingkat kesenjangan pengeluaran tertinggi berdasarkan wilayah ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan rasio gini sebesar 0,432.
Adapun rasio gini terendah dialami Bangka Belitung sekitar 0,282. Semakin tinggi angka rasio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam antara orang kaya dan miskin dalam suatu negara. Untuk menurunkan angka rasio gini memang tidak semudah membalikkan tangan, tetapi bukan tidak bisa, namun dibutuhkan upaya kerja keras dan fokus.
Mirisnya lagu dari semua itu kenaikan angka kemiskinan kali ini juga diikuti dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 1,97 pada Maret 2017. Padahal, tahun sebelumnya masih di kisaran 1,75. Sementara indeks kemiskinan juga naik dari 0,44 menjadi 0,54 dalam setahun terakhir.
Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak atau senjang antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis pengukuran. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi pula kedalaman kemiskinannya. Sementara indeks keparahan kemiskinan mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin timpang pengeluarannya, semakin tinggi pula keparahan kemiskinannya.
Mengidentifikasi penyebab naik turunnya angka kemiskinan secara teknis bisa dikatakan mudah dilakukan. Kita tinggal melihat apakah garis kemiskinannya bergeser naik atau turun. Kemudian menggolongkan penduduk mana saja yang tingkat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tersebut. Semakin tinggi kenaikan garis kemiskinan, semakin tinggi pula kemungkinan naiknya angka kemiskinan.
Sebenernya persoalan yang paling substansial negeri ini adalah bagaimana mengentaskan orang miskin yang jumlahnya masih puluhan juta untuk memperpendek jarak kesenjangan di tengah masyarakat antara yang kaya dan miskin. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya didasarkan pada angka-angka pertumbuhan saja, tetapi juga berapa angka riil tenaga kerja yang terserap yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup berkualitas. Sebab bagaimanapun juga kesenjangan tersebut ibarat bom waktu yang bisa meletus setiap saat.
Besar harapan melalui dorongan peningkatan kapabilitas dan pembangunan manusia, diharapkan pemerataan kesempatan sosial akan terjadi dan ketimpangan ekonomi juga berkurang. Di samping itu, kemiskinan berkelanjutan dengan sendirinya juga akan diakhiri oleh penduduk yang telah berdaya dan justru menjadi aset pembangunan yang berharga. Perubahan ini tentu saja diharapkan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berjanji mengutamakan pembangunan manusia.(red)
 

Berita Lainnya :