Pilpres 2019, Mahasiswa Bisa Apa?

Oleh Andi Akbar Tanjung,
instruktur Bahasa di Language Center – Universitas Muhammadiyah Malang)

Tanggal 17 April mendatang pesta demokrasi terbesar di Indonesia akan dilaksanakan, Pilpres 2019. Berbagai upaya dan usaha sudah dilakukan. Tenaga dan materi sedang dikerahkan hingga strategi pamungkaspun siap diluncurkan.Sampai saat ini, tim pemenang dari kedua kubu terus memutar otak untuk memikirkan metode kampanye paling jitu agar bisa menarik pemilih yang sangat beragam mulai dari wong cilik di pedesaan, kalangan milenial di media sosial, masyarakat mapan di kota-kota besar, hingga kaum intelektual (mahasiswa) di kampus dan warung angkringan.
Dengan kerja keras yang telah diusahakan oleh masing-masing tim pemenang dari kedua kubu, sedikit banyak telah memberikan dampak pergeseran jumlah pemilih.

Akan tetapi, ada satu momok yang selalu ditakuti oleh kedua kubu yaitu pemilih golput. Fakta ini tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat pada Pemilihan Presiden 2014, jumlah pemilih golput menyentuh angka 30,8% dari 250 juta lebih masyarakat Indonesia.Bilven Sandalista, seorang pegiat literasi asal Bandung, mengkategorikan orang golput ke dalam empat golongan berdasarkan alasannya yaitu karena masalah teknis, persoalan administratif, kesadaran politik, dan apatisme politik. Untuk masalah pertama dan kedua tentu itu di luar dari area kontrol kita sehingga pada tulisan ini, penulis mencoba untuk berfokus pada persoalan tentang apatisme terkhusus di kalangan mahasiswa.
Apatisme Kaum Intelektual
Di tahun 2014, saat penulis masih berstatus mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Pemilu Raya Fakultas (KPRF), sebuah lembaga penyelenggara pemilu mahasiswa ditinggat fakultas. Dalam perjalanannya penulis melihat secara nyata tentang fenomena maraknya apatisme kaum intelektual kampus terhadap pemilu. Pada saat itu jumlah mahasiswa yang memiliki hak pilih di fakultas saya sekitar 4.000 lebih mahasiswa. Namun, setelah berbagai upaya seperti sosialisasi, ajakan langsung, hingga meminta dorongan dari pihak dekanat untuk mengeluarkan surat imbauan, tetap saja pada hari pelaksanaan pemilu tidak lebih dari 1.000 mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.

Sebagai penyelenggara pemilu, saat itu saya berharap bahwa ini hanya terjadi di lingkup pemilu kampus. Ternyata fakta berkata lain, bahwa penyakit apatisme mahasiswa terhadap pemilu juga terjadi di Pilpres 2019. Penulis mengambil contoh dari data mahasiswa luar Kota Malang yang seharusnya mengurus pemindahan hak pilih. Di UB sendiri terdapat sekitar 60.000 mahasiswa dimana sekitar 24.000 diantaranya berasal dari luar Malang. Berdasarkan data dari KPU Kota Malang, dari hasil rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap awal di bulan Februari 2019, hanya 5.931 orang yang mengajukan pindah hak pilih. Tentu ini sangat jauh dari jumlah yang seharusnya. Belum lagi jika kita menghitung dari kampus lain seperti UMM dengan mahasiswa sebanyak 30.000. Maka tentu, fakta akan potensi golput itu semakin besar.
Realitas tentang kondisi mahasiswa hari ini yang banyak apatis akan ruang-ruang pengambilan kebijakan juga diaminkan oleh Deni Ahmad Haidar, Ketua PW GP Ansor Jawa Barat. Dalam sebuah seminar, Deni menyampaikan bahwa kondisi mahasiswa hari ini tidak lagi bisa muncul sebagai elemen yang menawarkan narasi alternatif ditengah ributnya perbincangan tentang cara memenangkan kedua Capres. Sehingga, pembicaraan soal bagaimana agar negeri ini lebih baik pada akhirnya terdegradasi. Bahkan untuk sekedar sayup-sayup perbincangan di media sosialpun, kalangan mahasiswa masih kalah oleh teriakan “keceb*ng” dan “kampr*t” dari pendukung kedua Paslon Capres 2019.

Berita Lainnya :