Quick Count, Percaya atau Tidak?

Oleh  Dewi Permata Sari, mahasiswa Universitas Brawijaya

Pesta demokrasi telah warga Indonesia jalani. Sejarah Indonesia akan diresmikan oleh KPU, siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam lima tahun ke depan. Baik pasangan nomor 01 maupun 02, semua telah rakyat tentukan melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) pada masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sebanyak 387.250 TPS telah menyelenggarakan pemungutan suara bagi warga negara di seluruh wilayah Indonesia (KPU, 2019). Sarana pemerintah berikan dengan sangat baik untuk memfasilitasi hak memilih warga negaranya. Proses penyelenggaraan Pilpres berjalan dari pagi hingga sekitar pukul 13.00. Tak lupa, di akhir kegiatan dilakukan perhitungan suara yang disaksikan oleh warga yang memberikan  hak suaranya pada TPS mereka masing-masing.

Penting untuk diketahui, perhitungan suara memiliki alur resmi yang berawal dari perhitungan di masing-masing TPS hingga tercatat pada KPU Nasional. Setelah warga negara melakukan hak pilih mereka, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengumumkan bahwa tahap pencoblosan pada TPS tersebut telah selesai. Kemudian, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Hal itu tertuang dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Setelah itu, petugas KPPS juga akan mencatat jumlah suara ke dalam formulir model C1. Formulir model C1 ini adalah sertifikat hasil penghitungan suara, yang terbagi salah satunya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Berikutnya, kotak suara dan administrasi lainnya diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilanjutkan pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, kemudian rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU provinsi. Setelah itu, terakhir rekapitulasi dilakukan di tingkat nasional oleh KPU RI dan akan dipublikasikan secara resmi kepada masyarakat Indonesia. Proses perhitungan suara hingga ke tingkat nasional oleh KPU RI membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.
Sebelum dilakukan perhitungan oleh KPU RI, beberapa lembaga survei resmi telah memublikasikan hasil quick count atau hasil hitung cepat prosentase pemilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 dan 02. Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Hamdi Muluk, menjelaskan bahwa quick count atau bisa disebut dengan Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan cara yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI). Cara ini digunakan untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS). Melalui quick count, hasil Pemilu dapat diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika Pemilu diadakan. Lembaga survei yang diaudit sudah melakukan pengambilan sampel sesuai kaidah ilmiah meskipun ada variasi dalam pengambilan sampelnya (Ketua Dewan Etik Persepi, Haru Wijayanto).
17 April sore, sudah bermunculan prosentase pemilih untuk masing-masing kandidat dan telah ramai pada media massa, baik televisi, koran, dan sebagainya. Masyarakat mulai menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Bahkan, kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta pendukung mereka juga memberikan tanggapan yang berbeda. Percaya atau tidak, sebenarnya itu tergantung dari masing-masing pihak. Hasil quick count atau hitung cepat ini pun bukan sebagai hasil resmi dari Lembaga KPU RI. Masih banyak sekali tahap yang harus dilewati seperti yang dijelaskan sebelumnya. Masih ada perhitungan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan berakhir di pusat. Semua proses dan tahapan ini memerlukan waktu dan tenaga sehingga wajar saja apabila quick count atau hitung cepat ini diadakan. Hal ini dapat menjadi pandangan masyarakat bagaimana hasil perhitungan suara dari beberapa sampel di seluruh wilayah Indonesia.

Setiap saat, media massa akan selalu memberikan kabar terkini mengenai hasil quick count atau hitung cepat dari lembaga-lembaga survei resmi. Memang hasil perhitungan quick count belum bisa memastikan siapa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam lima tahun ke depan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa hasil quick count dengan hasil real count dari KPU RI tidak akan berbeda jauh. Bahkan banyak tokoh dan lembaga resmi telah yakin bahwa hasil quick count telah menentukan siapa nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam lima tahun ke depan dengan prosentase pemilih yang tidak akan berbeda jauh. Oleh sebab itu, media massa akan selalu update hasil terbaru sehingga masyarakat dapat melihat dan membandingkan kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan hasil quick count sendiri, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia menyikapinya? Haruskah kita percaya atau tidak? Atau mungkin tergantung siapa jagoan kita. Jika jagoan kita percaya, maka kita harus percaya, jika jagoan kita tidak percaya, maka kita juga harus tidak percaya.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, percaya atau tidak terhadap hasil hitung cepat atau quick count adalah hak masing-masing warga negara yang telah memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Warga negara memiliki hak percaya atau tidak dengan bebas, namun jangan sampai hanya ikut-ikutan, apalagi hanya mengikuti apa tanggapan dari masing-masing jagoan mereka tanpa berpikir sungguh-sungguh. Jangan mudah terprovokasi dengan beragam hal yang ternyata itu menyimpang dan merupakan hoaks. Semua pasti ada bukti dan maksudnya, oleh sebab itu masyarakat harus pintar-pintar dalam memahami berbagai berita di media massa, terutama selama perhitungan quick count hingga perhitungan resmi dari KPU RI selesai nanti.
Selain itu, percaya atau tidak, pasti perbedaan pendapat akan tetap ada demi membela jagoan mereka masing-masing. Namun, jangan biarkan perbedaan pendapat menjadi perpecahan. Hal ini telah terdapat pada Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, masyarakat harus mengutamakan persatuan agar tidak terpecah belah dan menjadi bangsa yang besar dengan tujuan yang sama. Persatuan ini harus ditumbuhkan agar pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Bukan hanya itu saja, setelah pesta demokrasi selesai, masyarakat harus menghilangkan perbedaan “cebong dan kampret”. Dalam menghadapi hasil quick count atau hitung cepat itu sendiri, berarti perselisihan juga harus dihilangkan. Hal ini juga telah terdapat pada Pancasila sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Melalui sila tersebut, kita sebagai warga negara yang cinta Indonesia harus siap menerima siapa Presiden dan Wakil Presiden kita selanjutnya dengan tetap mengawal proses perhitungan suara dari hitung cepat atau quick count sampai real count yang diresmikan oleh KPU RI. Jayalah Indonesia, bersatulah warganya!