Saatnya Berfokus Atasi Ketimpangan

Oleh : Ani Sri Rahayu
Pengajar Civic Hukum (PPKn)
Univ. Muhammadiyah Malang


Akhir-akhir ini, isu ketimpangan perekonomian nasional kembali menghangat. Realitas ini sebenarnya lagu lama dengan topik yang timbul tenggelam. Bahkan saat inipun pemerintah mengakui ketimpangan salah satu pekerjaan rumah terberat di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum merata dinikmati semua level masyarakat adalah sebuah indikator umum terjadinya ketimpangan yang meliputi berbagai lini kehidupan mulai dari desa, kota, sektor, hingga tingkat pendapatan. Banyak ukuran untuk mengungkapkan ketimpangan di Indonesia.

Masalah ketimpangan di Indonesia semakin rumit, seperti disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) karena terkombinasi dengan kemiskinan. Negara super power sekelas Amerika Serikat (AS) juga tak luput dari ketimpangan yang tinggi, tapi warga AS tergolong makmur secara ekonomi (Sindo, 10/8/2017).

Data ketimpangan
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini menunjukkan penduduk miskin bertambah 6.900 orang sepanjang periode September 2016 hingga Maret 2017. Begitu pula garis kemiskinan pada periode sama juga mencatat kenaikan sekitar 3,45 persen menjadi Rp374.478 per kapita per bulan. Padahal enam bulan sebelumnya garis kemiskinan di level Rp361.990 per kapita per bulan. Namun, jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu US$ 2 atau Rp 26.600 pendapatan/hari/orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi.
Garis kemiskinan adalah sebuah indikator yang dijadikan patokan pemerintah dalam memberi cap, apakah penduduk tergolong miskin atau tidak miskin. Saat ini penduduk dinyatakan miskin apabila pengeluarannya sebesar Rp374.478 per kapita per bulan. BPS mencatat total penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang. Dari angka pengeluaran penduduk miskin tersebut, BPS membagi dua, yakni konsumsi makanan sebesar Rp274.544 atau 73,31 persen dari total pendapatan dan konsumsi bukan makanan senilai Rp99.933 atau 26,69 persen dari pendapatan.
Bertambahnya angka penduduk miskin dipicu oleh peningkatan pengeluaran atau belanja, sementara tidak diiringi kenaikan pendapatan yang signifikan hanya bergeser sedikit. Adapun pendapatan orang miskin bekerja di sektor konstruksi dan perdagangan meningkat 2 persen, tapi tergerus oleh garis kemiskinan yang dipicu kenaikan angka inflasi.
Selain itu, penyaluran beras sejahtera (rastra) yang terlambat juga berkontribusi dalam penambahan penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, beras merupakan kontributor utama penyebab kemiskinan di perkotaan dengan porsi sekitar 20,11 persen dan sebesar 26,46 persen di perdesaan.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa turun di bawah 10 persen pada 2019. Pada Maret 2015 angka kemiskinan bertengger di level 11,22 persen dan enam bulan kemudian atau September 2015 turun di level 11,13 persen. Selanjutnya pada Maret 2016 angka kemiskinan mengecil menjadi sekitar 10,86 persen, enam bulan kemudian atau September 2016 turun lagi pada level 10,70 persen, dan pada Maret 2017 tercatat sekitar 10,64 persen.
Perlu diingat rasio gini yang dihitung BPS tersebut tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung rasio gini hanya berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tentunya, ketimpangan pengeluaran lebih rendah dari tingkat ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Solusi atasi kemiskinan
Pengentasan rakyat dari kemiskinan dan penurunan ketimpangan ekonomi selalu menjadi tugas berat setiap pemerintahan. Pelik dan rumitnya masalah kemiskinan membuat program pengurangan ketimpangan atau pemerataan ekonomi tidak bisa diharap seperti sulap. Berikut beberapa kasus yang bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk dievalusi.
Pertama, belajar dari penyaluran penerima bantuan social (bansos). Belum berhasilnya program juga belum tentu karena kesalahan perencanaan.Banyaknya penerima serta parameter yang harus dihitung membuat penyempurnaan program membutuhkan waktu dan ujian di lapangan. Fase penyempurnaan itulah yang kini sedang dihadapi program-program pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak kritik dialamatkan pada program beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH), dan kartu Indonesia pintar (KIP). Program pengurangan ketimpangan mestinya menjadikan kelompok miskin sebagai sasaran. Ironisnya, justru yang berbagai kebocoran pelaksanaan malah terjadi.
Kedua, masalah ketimpangan ekonomi pertama kali disebabkan pemerintah melupakan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan pangan pokok, misalnya, alih-alih membangun infrastruktur pengendali pasokan dan harga, pemerintah cenderung menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat memang identik dengan pembangunan infrastruktur dasar. Masalah ketimpangan dan kemiskinan di negeri ini memang pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah.
Ketiga, menerapkan skema keadilan, maka pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan tujuan. Pembangunan ekonomi harus lebih memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan secara merata, sebab pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kondisi riil, dan hanya tersaji dalam data belaka. Bila pertumbuhan ekonomi naik, belum tentu angka kemiskinan akan berkurang. Indonesia dalam kurun 15 tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya menyadari betapa berbahayanya jika ketimpangan tajam ini dibiarkan tak terkendali. Berbagai kebijakan sudah dicanangkan, seperti reforma agraria dan percepatan pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.  
Semua itu tersadari jika ketimpangan dibiarkan dinegeri ini cepat atau lambat ketimpangan menjadi bom waktu yang sangat membahayakan, dan bisa meledak kapan saja. lembaga berkaliber Credit Suisse, Oxfam, INDIF, Bank Dunia telah mengumumkan ketimpangan Indonesia sangat darurat. Segelintir orang menguasai hampir separuh aset nasional. Sungguh mengangga ketimpangan itu; kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta penduduk termiskin. Bila tidak segera diatasi, ketimpangan yang telah memasuki tahap darurat ini bakal mengancam stabilitas, dan sangat berpotensi reaktif menjadi gejolak sosial di masyarakat.

Berita Lainnya :