Silaturahmi Politik dan Komunikasi Sambung Nalar

Geliat menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah bergaung, bahkan konsolidasi menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) antar komponen pun terus dilakukan. Pertemuan-pertemuan untuk merumuskan langkah ke depan inilah yang saat ini dilakukan oleh para petinggi politik. Maka, tawar menawar politik dengan janji-janji kesepakatan politik pun tentu tidak akan bisa hilang begitu saja dari dinamika tersebut.
Beberapa waktu lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Grace Natalie dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pimpinan Harry Tanoe Soedibyo bertemu dengan presiden Joko Widodo (Jokowi). Spekulasi pun bermunculan dari yang mendukung silaturahmi politik itu, sampai ada yang sinis mengapa itu dilakukan di “istana”.

Satu yang pasti, bahwa Jokowi sudah secara resmi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, kemudian menyusul PSI dan Perindo. Silaturahmi akan terus dilakukan untuk mencapai target politik yang diinginkan, oleh siapapun dan lembaga mana pun yang terlibat dalam proses politik.  
Tentu saja langkah PSI dan Perindo yang mendukung pencalonan Jokowi menimbulkan riak, geliat sampai kasak-kusuk mereka yang selama ini berseberangan dengan Jokowi. Berbagai langkah pun dilakukan apa yang harus dilakukan menyongsong Pilpres. Ibarat main kartu, Jokowi sudah menjatuhkan kartu domino, tinggal menunggu jenis kartu musuh apa yang akan dijatuhkan.

Kepentingan
Sebenarnya tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh PSI dan Perindo, sementara presiden memang menerima dua partai pendatang baru itu. Tentu saja, ini bagian dari strategi politik dua partai baru yang akan bertarung pada tahun 2019. Sebagai partai baru tentu masih meraba-raba dan belum yakin apakah pada tahun 2019 nanti mereka bisa mendulang suara sebagaimana harapan apa tidak? Sementara itu, “pangsa pasar”  kedua partai itu juga belum jelas. Kalaupun PSI misalnya mau membidik anak muda, anak muda tentu lebih banyak yang memilih partai yang berafiliasi keagamaan, nasionalis atau pengaruh sosialisasi keluarga dan pihak lain yang selama ini sudah ada, kecuali ada mobilisasi logistik sebagaimana yang juga bisa dilakukan partai lain.
PSI dan Perindo tentu berharap mendapatkan simpati masyarakat yang, paling tidak, mendukung Jokowi. Sementara itu, tentu presiden tidak akan kuasa menolak jika memang ada partai yang mau ketemu, apalagi memang secara terang-terangan mendukungnya. Tentu orientasi tahun 2019 tidak akan bisa lepas dari agenda tersebut. Jadi, PSI dan Perindo tentu sama-sama akan diuntungkan dengan kedekatan seorang kandidat presiden, apalagi presiden masih punya peluang terpilih untuk kali kedua.
Tentu saja, jika kita berbicara UU, akan susah mengatakan jika pertemuan parpol yang mendukung Jokowi itu melanggar UU. Mungkin masalahnya, penolakan pertemuan itu karena menyangkut sopan santun politik saja, mengapa pertemuan dilakukan di istana negara yang notabene itu “rumah rakyat”.

Berita Lainnya :