Stop Jalan Rusak, Stop Money Politics

Oleh Filianti,
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Malang


Bagi sahabat aspal, yakni masyarakat yang setiap hari mengendarai motor maupun mobil, pasti sudah menjadi hal biasa jika tiba-tiba “kejeglong” di jalan berlobang. Hal ini wajar sebab hampir sepanjang jalan di setiap sudut, baik di Kota maupun Kabupaten Malang berlobang. Sebagai contoh di Kota Malang terdapat di Jalan Saxophone dan untuk di Kabupaten ada di banyak jalan di Kecamatan Pakis, Singosari dan banyak lagi.
Netizen media sosial akhir-akhir ini juga ramai sekali membicarakan banyaknya jalan rusak di wilayah Malang Raya. Kebanyakan masyarakat menyesalkan mengapa kerusakan jalan tidak segera diperbaiki.

Padahal kondisi itu telah banyak menelan korban, sebagai contoh yang terjadi pada beberapa hari lalu di Jalan Raya Langsep, seorang bapak terpleset hingga badannya terluka akibat menghindari jalan rusak.
Belum lagi berbagai kerusakan motor yang ada. Banyak mesin hingga bodi motor rusak diakibatkan sering“kejeglong”. Sebagai salah satu bentuk protes, beberapa masyarakat melakukan aksi mengumpulkan koin untuk diberikan kepada pemerintah agar dijadikan modal memperbaiki jalan.
Pada Rabu, 27 Maret 2019 saat melakukan konferensi pers di Gedung DPRD Kota Malang, Badan Pekerja MCW (Malang Corruption Watch) Divisi Advokasi, Intan menjabarkan permasalahan jalanan rusak berkaitan erat dengan adanya indikasi pengurangan volume pada proses pengerjaan jalan. Modus seperti demikian sejatinya sering ditemukan pada setiap pengerjaan proyek jalan. Kerugian dari kasus tersebut pun bernilai cukup fantastis, yakni mencapai angka Rp. 2,1 M selama kurun waktu 2015-2017.
Tindakan korupsi pengadaan APBN yang salah satu aliran dananya untuk melakukan pengadaan dan perbaikan jalan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi saat ini. Saat ditelusuri lebih lanjut, para anggota DPR saat melakukan kampanye membutuhkan modal yang sangat besar. Dana-dana tersebut digunakan untuk melakukan suap kepada masyarakat agar memilihnya, membayar para joki pencari “jari masyarakat”, mencetak baliho dan masih banyak pengeluaran lainnya.
Pengeluaran selama masa kampanye tidaklah sedikit, jika dibandingkan dengan gaji DPR tentu tidak seimbang. Bagi wakil rakyat yang sejak awal telah menjadikan profesi anggota DPR sebagai mata pencaharian, maka langkah paling rasional selanjutnya adalah melakukan korupsi dalam setiap kesempatan yang ada. Tidak peduli nilainya seberapa, asal modal awal kampanye terbayar lunas saat menjabat.

Pertanyaan-pertanyaan berdasarkan logikapun muncul kepada masyarakat luas. Pada kasus jalan rusak akibat dananya dikorupsi oleh anggota DPR dan jajaran pejabat lainnya yang bersangkutan, pernahkah masyarakat merasa “ngenes” saat tiba-tiba “kejeglong”di jalanan yang rusak? Mungkin ada yang hanya sampai perutnya sakit karena tiba-tiba terhentak, ada pula yang sampai terjatuh hingga berdarah, bahkan sampai kerusakan motor yang dimilikinya. Penulis rasa, masyoritas sahabat jalan pernah merasakan hal-hal tersebut.
Korupsi oleh anggota DPR memang banyak merusak dan menghancurkan kemakmuran masyarakat. Hak-hak masyarakat terus digerus dan dialihkan pada kepentingan pribadi dan golongan. Maka pesan penting bagi seluruh masyarakat dalam menghadapi pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019 adalah jangan sampai memilih calon wakil rakyat yang melakukan praktik money politics.

Berita Lainnya :