Survei Politik, Politik Survei

Oleh Sugeng Winarno,
Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMM


Awalnya survei politik menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Sekarang beberapa lembaga survei telah terseret pada arus bisnis. Alhasil, beberapa lembaga survei tidak bisa dipercaya karena hasil surveinya lebih untuk memenuhi keinginan penyandang dana. Lembaga survei politik yang semula sebagai sarana pendidikan politik kini justru digunakan untuk mendukung praktik politik kelompok tertentu. Beberapa lembaga survei turut bermain politik praktis.
    Semakin dekat hari pencoblosan, perang survei politik semakin sengit. Sejalan dengan hal itu, penolakan terhadap beberapa hasil lembaga survei juga terus terjadi. Penolakan masyarakat tak saja pada lembaga survei yang abal-abal, namun beberapa lembaga survei yang selama ini dikenal kredibel dan netral juga diragukan sebagian masyarakat.

Munculnya hasil beberapa lembaga survei tak jarang justru membingungkan masyarakat karena hasilnya berbeda-beda.
    Penolakan terhadap hasil survei berasal dari beberapa pihak. Dalam beberapa kesempatan capres cawapres nomor urut dua Prabowo-Sandiaga dengan tegas menolak beberapa hasil dari lembaga survei tertentu. Beberapa lembaga survei dinilai berpihak (partisan) pada kelompok tertentu. Beberapa lembaga survei telah menjadi salah satu alat membangun opini tertentu terutama terkait tingkat elektabilitas kandidat tertentu yang sedang ikut berkontestasi pilpres 2019.

Lembaga Survei Bermain Politik?
    Survei terkini yang dilakukan Litbang Kompas menyatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 37,4 persen, dengan 13,8 persen responden merahasiakan pilihannya. Selisih di antara kedua pasangan calon sebesar 11,8%. Survei ini dilakukan pada 22 Februari-5 Maret 2019 dan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini plus minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen
    Hasil survei Litbang Kompas tersebut memicu kegaduhan di masyarakat. Pemilik Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mempertanyakan survei yang dilakukan Litbang Kompas tersebut. Denny seperti meragukan hasil survei Kompas dengan mempertanyakan patutkah hasil survei itu dipercaya dan apakah Kompas bermain politik?
    Litbang Kompas dan LSI adalah dua lembaga survei yang selama ini dikenal kredibel dan netral. Lantas mengapa sampai terjadi seteru antara LSI dan Litbang Kompas? Situasi ini cukup berpengaruh pada munculnya beberapa politisi dan masyarakat yang tidak mempercayai hasil lembaga survei politik karena dinilai beberapa lembaga survei telah bermain politik praktis.

    Munculnya perang lembaga survei selalu mewarnai setiap gelaran pemilu. Beberapa lembaga survei muncul saat pilkada, pilgub, pileg, dan pilpres. Beberapa lembaga survei itu secara periodik memublikasikan temuan hasil surveinya. Namun tak jarang masyarakat awam dibuat bingung karena hasil beberapa lembaga survei itu berbeda-beda. Kenyataan ini memunculkan keraguan masyarakat akan kebenaran dan netralitas terhadap beberapa lembaga survei.

Berita Lainnya :