Survei Politik, Politik Survei

    Lembaga survei politik memang bisa bermain politik. Artinya bisa saja lembaga survei kongkalikong dengan pihak pemesan survei. Kalau sudah begitu, bisa jadi pilihan metode, teknik pemilihan responden, margin error, dan beragam taktik survei akan dibuat sedemikian rupa sehingga hasil yang didapat menggembirakan pemesan. 
    Hasil survei yang direkayasa sesuai pesanan ini biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga survei abal-abal. Lembaga survei yang tak patuh pada syarat-syarat survei yang benar. Beberapa lembaga survei yang memihak pemesan (partisan) cenderung mengabaikan prosedur akademis saat melakukan survei. Survei menjadi tak independen dan memihak. Hasil survei lebih untuk memengaruhi opini publik agar tingkat elektabilitas sosok tertentu terkatrol.
    
Ekstrapolasi Elektabilitas
    Salah satu data yang dimunculkan dalam survei Litbang Kompas adalah data ekstrapolasi. Data ekstrapolasi selama ini tak banyak ditampilkan oleh beberapa lembaga survei lain. Dalam survei Litbang Kompas bulan Maret 2019 yang sempat memicu kontroversi itu ditampilkan nilai ekstrapolasi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf sebesar 56,8 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 43,2 persen.
    Ekstrapolasi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memroyeksikan data ke depan berdasarkan pola kecenderungan data yang tersedia saat survei dilakukan. Ekstrapolasi bisa dimaknai semacam prediksi hasil akhir. Kalau berdasarkan ekstrapolasi survei Litbang Kompas, terdapat selisih ektrapolasi antara pasangan 01 dan 02 sebesar 13,6 persen. Angka senjang ini terbilang cukup besar.
    Mencari angka ekstrapolasi dilakukan dengan mengasumsikan kelompok yang belum memutuskan pilihannya (undecided voters) akan terbagi secara proporsional menurut perolehan suara. Dengan mengasumsikan undecided voters akan terbagi secara proporsional menurut perolehan survei. Ekstrapolasi dilakukan dengan menggunakan data yang ada kemudian diolah menjadi suatu pola berdasarkan kecenderungan dari survei sebelumnya.
    Beberapa lembaga survei yang cukup ternama seperti LSI Denny JA, SMRC, Indikator, Charta Politika, ternyata dalam survei di waktu yang tak terlalu berbeda namun memiliki hasil survei yang berbeda. Hal inilah terutama bagi masyarakat awan muncul penilaian bahwa beberapa lembaga survei diduga telah bermain politik. Karena angka ekstrapolasi itu sifatnya prediktif, maka bisa jadi prediksi ekstrapolasi lembaga survei bisa mungkin condong ke arah pasangan atau kelompok tertentu.
    Kepentingan politik yang dimainkan lembaga survei sering mengorbankan nilai-nilai akademis survei. Hasil survei yang menyesatkan hanya akan menjejali masyarakat dengan informasi yang tak konstruktif. Kalau survei dilakukan untuk kepentingan internal parpol atau kandidat tertentu maka hasilnya harusnya tidak diumumkan secara terbuka. Hasil survei cukup disampaikan pada internal pihak yang memesan dan mendanai saja.
    Tak banyak orang paham tentang metodologi survei, margin error, besaran populasi, sample, dan beragam instrumen dalam melakukan survei. Tak semua orang well informed terhadap angka-angka data survei. Untuk itu beberapa lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya hendaknya disertai dengan penjelasan yang terbuka mengenai beberapa hal teknis metode survei hingga pihak yang mendanai lembaga survei tersebut. Kejujuran pada pelaku survei sangat diperlukan guna turut mewujudkan pilpres dan pileg yang demokratis.
    Bagi sebagian orang atau pihak tertentu, momentum pemilu bisa jadi musim panen uang. Namun hendaknya tidak demikian bagi lembaga survei. Para penyelenggara survei yang berorientasi bisnis kecenderungannya tak mampu obyektif, netral, dan independen. Padahal menjunjung integritas, independensi, dan kredibilitas  adalah harga mati bagi sebuah lembaga survei. Semoga masyarakat tidak tertipu dengan gimmick lewat beragam sajian data survei yang dimainkan beberapa lembaga survei abal-abal. Tidak semua lembaga survei mencerahkan, beberapa menyesatkan. Waspadalah!. (*)

Berita Terkait