Syarat DPD, Masa Jabatan Wapres dan Presidential Threshold

 
Mahkamah Konstitusi (MK) telah lulus uji integritas dan menjaga demokrasi untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan menambahkan persyaratan calon anggota DPD yang harus mengundurkan diri dari Kepengurusan dan anggota partai politik. Dalam putusan MK  nomor 30/PUU-XVI/2018 telah ditegaskan , bahwa  dilarangnya  pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.
Saat ini, MK masih   diuji integritas dan keperpihakannya terhadap kepentingan bangsa dan Negara melalui dua permohonan uji materi  yang diajukan kepadanya, yakni dua Pasal  dalam UU No 7 tahun 2017  tentang Pemilu, pertama pasal 169 huruf n, dan kedua pasal 222. Pasal 169 n, mengatur  tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sedangkan  pasal 222 tentang persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan  oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasioanal dalam pemilihan anggota DPR. 
Putusan MK atas permohonan uji materi kedua Pasal tersebut sangat ditunggu tunggu oleh partai politik, publik, dan juga ahli politik dan hukum tata Negara. Putusan MK sangat mempengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Dimana pendaftan calon Presiden dan Wakil Presiden akan dimulai tanggal 4 Agustus dan berakhir pada tanggal 9 Gustus 2918 mendatang.
Bila MK menerima dan mengabulkan permohonan uji materi pasal 169 huruf n UU No 7 tahun 2017, maka akan terbuka lebar bagi Jusuf Kalla untuk maju lagi mencalonkan diri sebagi Wapres, terbuka kemungkinan juga mengenai masa jabatan Presiden. Putusan MK sangat ditunggu tunggu oleh partai politik, public, dan juga ahli politik dan hukum tata Negara. Putusan MK sangat mempengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. 
Akan tetapi putusan ini pasti akan direspon secara negative oleh para pendukung reformasi tahun 1998 lalu, kecuali pendukung reformasi yang telah lupa dengan tujuan reformasi itu. Dikabulkannya permohonan uji materi Pasal 169 huruf n ini, akan membuka kembali kesempatan untuk seseorang menjabat presiden berkali-kali, dan ini berpotensi lahirnya lagi rezim otoriter. Mudah-mudahan putusan MK sebaliknya, menolak permohonan para pemohon. Sebab, MK berpandangan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cara untuk mencegah pemerinatah yang absolut dan otoriter. 
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua kali masa jabatan merupakan keputusan bangsa dan Negara ini yang sifatnya final. Semoga MK, mampu melalui ujian integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa dan Negara ini, dengan sebaik-baiknya.
Terkait uji permohonan tentang Presidential Threshold ( PT ) saat ini Proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah mendekati di minggu minggu terakhir, yakni tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018. Tetapi tanda tanda ramenya pendaftan calon presiden dan wakil presiden malahan  di media massa. Justru yang ramai  siapa yang akan mendampingi Joko Widodo sebagai wakill presidennya pada pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Seperti telah disebut di atas bahwa pada pilpres tahun depan di Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat ketentuan bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai jumlah kursi di DPR sebesar 20 persen, atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu DPR. Terkait putusan MK, ada dua kemungkinan bila MK mengabulkan permohonan ini, maka kompetsi pilpres semakin semarak, masing masing partai politik bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.
Masyarakat akan diuntungkan dengan ketersediaannya alternatif pilihan untuk  calon presiden dan wakil, hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yakni kopetisi. Dengan demikian, pilpres menjadi berkualitas, terhindar dari polarisasi masyarakat ke dalam dua kubu, kubu pendukung pemenang dan kubu pendukung yang dikalahkan. Hal itu akan terus berlanjut meski pilpres telah usai.
Akan tetapi, bila MK menolak permohonan uji materi pasal 222 UU Pemilu ini, maka MK telah membuka Pandora untuk terbangunnya demokrasi yang tidak demokratis. Menutup kemungkinan calon calon pemimpin bangsa kaena tidak mungkinnya partai politik memcalonkan putra bangsa untuk ditawarkan kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden di lima tahun ke depan.
Lagi pula, MK sebaiknya ingat bahwa PT  sesungguhnya telah diatur dalam Pasal  6 A ayat (3) UUD Negara RI tahun 1945, bahwa  “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  yang mendapatkan suara lebih dari lima piluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di lebih setengah jumlah provinsidi Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” . 
Secara demikian, Presidential Threshold di Indonesia diberlakukan dua kali. Pertama sebagai persyaratan pencalonan dan persyaratan perolehan suara. Dua Presidential Threshold ini hanya terjadi di Indonesia, di Negara lain kawasan Amerika Selatan misalnya, Presidential Threshold hanya dipersyaratankan pada perolehan suara yang bervariasa ada yang 40 persen, 50 persen, asal berselisih minimal 10 persen dari calon terkuat kedua. Bahkan di Filippina tidak dikenal Presidential Threshold, baik sebagai persyaratan pencalonan, maupun perolehan suara. Semoga MK, memahaminya. (*)
 
Oleh: Sulardi

Berita Lainnya :