Transparansi Penanganan "Utang Kasus"

Di negara berdasarkan atas hukum ini, secara konstitusional setiap perbuatan apapun dan diduga dilakukan oleh siapapun, yang dikategorikan pelanggaran atau diindikasikan berlawanan dengan norma yuridis, wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Jika ini bisa diwujudkan, maka penegakan hukumnya layak distigma berkualitas.
Kalau berpijak pada identitas konstitusionalitas Indonesia sebagai negara hukum itu, semua problem besar bangsa yang berelasi dengan kasus-kasus hukum, haruslah diselesaikan secara transparan berbasis egalitarian.
Penanganan berbasis egalitarian bermakna penanganan oleh aparat tanpa memilah atau memilih kasusnya,  sehingga siapapun pencari keadilan atau seseorang dan sekelompok orang yang bermasalah dengan hukum, mendapatkan perlakuan berkeadilan dan berkeadaban.

Ketika suatu kasus digelar dalam sistem konstruksi sistem peradilan pidana (criminal justice system) secara transparan, maka kasus apapun, apalagi yang bersifat kejahatan istimewa (exstra ordinary crime), konsekuensinya siapapun dan berada dalam kondisi apapum, haruslah menerima.
Sayangnya, tidak setiap orang mau menerima, karena menerima perlakuan non diskriminatif atau pengimplementasian  keadilan untuk semua (justice for all) bisa berdampak tidak menyenangkan, khususnya seseorang yang dituntut pertanggungjawaban yuridis, termasuk lembaga penegakan hukum yang belum menunjukkan kinerja maksimalnya .
Siapa saja  elemen penegak hukum yang memahami ruh konstitusi, yang diantaranya mengajarkan prinsip persamaan derajat di depan hukum (equality before the law), tentulah akan berpikiran kritis, bahwa kinerjanya merupakan penentu perjalanan  kasus.
Ketika banyak kasus yang statusnya masih  menjadi “utang” dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, maka indikasinya berarti manajemen penanganan atau pengelolaan perkaranya belum profesional atau layak diduga masih ada pola kinerja yang tidak berlandaskan etik profetisnnya.
 Kalau memang mengacu pada konstitusi Indonesia dan instrumen HAM internasional, idealnya paradigma kinerja transparansi berbasis egalitarian penanganan perkara harus digunakan oleh komunitas penegak hukum dari institusi manapun..
Siapapun  berhak atas perlakuan egaliter dan berkeadilan dalam ranah penegakan criminal justice system. Kalau keadilan bisa ditegakkan, kata Mayers, “negara dan pemerintahan apapun jenisnya, bukan hanya bisa diselamatkan, tetapi juga bisa diantarakan menuju masa depan mencerahkan dan berkeadaban”.
Dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Right (UDHR) disebutkan, bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
Deklarasi HAM itu juga sudah dibahasakan dalam konstitusi Indonesia pasal 27 (UUD 45), bahwa segala warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan.
Atas dasar itu, setiap aparat penegak hukum mempunyai amanat dalam membumikan prinsip agung konstitusi dan negara hukum bukan sebagai instrumen pembelaan kepentingan eksklusif seseorang atau sekelompok orang dan bukan karena desakan sejumlah orang, melainkan demi tegaknya kebenaran dan keadilan.
Penulis buku-buku filsafat hukum dan moral, Franz Magnis Suseno pernah mengingatkan, bahwa secara moral politik ada empat alasan utama  orang  menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: pertama, kepastian hukum,  kedua, tuntutan tuntutan perlakuan yang sama,  ketiga, legitimasi demokrasi, dan  keempat, tuntutan akal budi.
Pikiran Magnis Suseno itu menunjukkan pada kita, bahwa jaminan kepastian dan perlakuan yuridis bernafas egaliter sangatlah menentukan konstruksi negara berkedaulatan hukum. Negara tak akan dikenal dan dijadikan rumah besar oleh rakyat, ketika penerapan atau penegakan hukum tidak memberikan kepastian dan perlakuan berbasis kesederajatan.
Rakyat (pencari keadilan) merupakan  pilar sakral dan fundamental yang menentukan syarat berdirinya negara. Ketika rakyat tak mendapatkan kepastian yuridis mengenai kasus-kasus serius yang masih menjadi “utang” aparat penegak hukum, adalah pantas rakyat menunjukkan sikap reduksi kredibilitas padanya.

“Utang kasus” yang berelasi dengan “pemangsaan” kekayaan publik, atau  kasus berpola “subversi” atas perekonomian bangsa (korupsi), merupakan ekspektasi besar yang ditunggu oleh rakyat untuk diselesaikan (dituntaskan).
KPK misalnya yang diharapkan mampu memanggul beban berat bangsa di ranah pemberantasan korupsi secara obyektif dan egaliter, adalah institusi penegakan hukum ad hoc yang sangat ditunggu pembuktiannya dalam membayar “utang kasus”.
Beberapa kinerja positip di bidang pengungkapan korupsi memang  ditunjukkan KPK,  akan tetapi masih banyak kasus lama yang belum terdengar kelanjutan penanganannya.
KPK memang terus memburu koruptor yang ditandai dengan keberhasilannya melakukan banyak OTT, tapi berbagai perkara korupsi elitis yang sudah sekian lama mengendap di KPK, seperti Century dan Hambalang, serta BLBI belum terdengar kabar penanganannya secara transparan.
Itu menunjukkan, bahwa pelaksanaan criminal justice system dalam kasus korupsi terbaca belum dijalankan dengan prinsip egaliter atau bersih dari pola tebang pilih. Di tangan KPK, kasus korupsi yang sejak awal muncul sebagai kasus istimewa yang menyita perhatian masyarakat, dalam perjalanan waktu dan adanya booming kasus tersangka dugaan korupsi produk OTT KPK, menjadi tidak jelas, dan bahkan ditengarai oleh publik telah bergeser menjadi kasus mengambang (floating case).
Untuk menghindari kesan buruk itu, kasus-kasus korupsi berkategori exstra ordinary crime  harus dilakukan gelar terbuka oleh KPK supaya publik bisa menyikapi dengan lebih cerdas tentang siapa saja para “bandit berdasi” (white collar crime) yang telah menjarah atau menggarong uang negara.
KPK memang dihadapkan pada eksaminasi kinerja serius berkaitan dengan “utang kasus” itu, pasalnya yang dihadapi oleh KPK bisa jadi orang kuat di ranah eksekutif, legislatif, dan eksekutif, akan tetapi sesuai garis yuridis,  KPK tidak boleh tereduksi integritas, independensi, dan  militansi.
Bisa saja di ranah poros kekuatan negara (eksekutif, legislatif, dan eksekutif) itu, ada saja “tangan-tangan gaib” (the invisible hands), yang berusaha terus menciptakan hambatan yang berupaya menghalanginya.
Kesuksesan KPK dalam melakukan OTT memang layak diapresiasi publik, akan tetapi keberhasilan ini belum keberhasilan fundamental jika “utang kasus” korupsi tidak dijadikan kinerja unggulannya.
KPK bisa saja akan bermarwah buruk bilamana kinerjanya tidak diprogresifitaskan pada  penyelesaian “utang kasus” korupsi. Jika KPK sekarang memang tetap mempunyai sikap keseriusan dan militan dalam penanganan “utang kasus” korupsi, maka KPK berkewajiban memenuhi hak publik itu.
Pemenuhan informasi kinerja KPK secara transparan itu merupakan bagian dari  hak keadilan yang ditunggu publik, karena koruptor merupakan “pemangsa” hak publik, sehingga publik secara konstitusional harus mengetahui dan memahami tentang dinamika objektifitas penanganannya. (*)

Oleh  Anang  Sulistyono
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan penulis buku-buku Hukum dan Konstitusi

Berita Lainnya :

loading...