UU Pemilu Baru dan Klaim Penguatan Demokrasi

 
Setelah melalui drama panjang, akhirnya Undang-Undang Pemilu 2019 resmi disahkan oleh DPR. Beberapa politisi mengatakan jika undang-undang baru tersebut sebagai bentuk komitmen politik dalam mengupayakan konsolidasi demokrasi, khususnyamelalui Presidential Thrasehold –selanjutnya disingkat PT– atau ambang batas suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, patut dicurigai bila ungkapan para politisi yang menghendaki PT dengan pemanis konsolidasi demokrasi merupakan omong kosong belaka.
Penggunaan   klaim guna konsoliadasi demokrasi merupakan omong kosong, jauh-jauh hari juga pernah dilontarkan oleh pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Saat itu, UU pemilu masih berstatus RUU dan mengalami perdebatan panjang di DPR. Timbulnya polemik  dipicu terkait jumlah PT yang terlalu tinggi. Diduga hal itu merupakan strategi politik dari rezim penguasa untuk menganulir lawan politiknya melalui peraturan resmi. Dengan menyaratkan pencalonan Presiden dengan ambang batas 20% kursi parlemen atau 25% perolehan suara nasional, berarti semakin memperkecil peluang partai-partai kecil untuk berpartispasi dalam pencalonan Presiden. Melihat hal itu, maka apa yang dikatakan oleh Margiobisa jadi sepenuhnya benar.
Adanya pengetatan aturan melalui UU baru tersebut, klaim untuk memperkuat demokrasi justru terlihat kabur. Alih-alih memperkuat, elit politik penguasa malah coba membatasi peluang berkembanganya demokrasi.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia selalu melakukan perubahan undang-undnag mengenai pemilu tanpa menghasilkan dampak positif yang berarti. Tercatat, sejak reformasi, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan yang terbaru UU pemilu untuk 2019. 
 
Paradoks Prinsip Ideal
Peraturan perundang-undangan untuk sistem pemilu hampir selalu menyisahkan cela bagi suatu kelompok untuk memainkannya. Tentu, yang paling mungkin melakukannya adalah kelompok yang paling kuat di dalam struktur yang ada atau dalam hal ini rezim penguasa.Hal itu dipertegas degan pendapat Andrew Reynolds yang mengatakan bila institusi membuat aturan main pelaksanaan demokrasi, dan sistem pemilu seringkali dianggap sebagai instrumen politik yang paling mudah untuk dimanipulasi, baik untuk hal hal positif atau sebaliknya.
Klaim atas upaya konsolidasi demokrasi kemudian dapat diuji dengan melihat prinsip-prinsip ideal dalam penyelengaran pemilu yang demokratis.Beberapa hal itu ialah,pertama,pemiluyang mampu mewadahi aktualisasi kewarganegaraan (citizenship), terutama penyelenggaraan hak hak politik warga negara. Melalui itu, kualitas pemilu bisa diukur dari sejauh mana ia memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan yang dimiliki warga negra untuk menggunakan hak-hak politiknya, termasuk tidak adanya intimidasi, diskriminasi, serta akses informasi. Kedua, kondisi  iklim yang terbuka atas kompetisi (competitiveness). Prinsip demikian mengandaikan bila para aktor politik dapat melakukan persaingan secara kompetitif dalam mendulang suara masyarakat. Berdasrkan prinsip yang fair, hal itu juga menjadi akses informasi baru untuk para pemilih.

Berita Lainnya :