Kartini Era 4.0

Era yang digegap gempitakan adalah era revolusi industri 4.0, disebut sebagai era industri digital yang menuntut kemampuan setiap elemen bangsa manapun di muka bumi, khususunya kaum perempuan untuk menjawab dengan segala kemampuannya. Pemerintah sendiri bertekad akan menggenjot pendidikan sumber daya manusia (SDM) lokal, termasuk perempuan,  guna mendukung pengembangan Revolusi Industri 4.0 di dalam negeri. Kompetensi atau kecakapan antar SDM lokal sangat dibutuhkan agar Indonesia tak hanya menjadi penonton dalam Revolusi Industri 4.0.

Beramal dengan Tulisan

 
Menurut KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, membuat surat) dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang. Kemampuan seseorang dalam menuangkan isi hatinya ke dalam sebuah tulisan sangatlah berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang penulis. 
Dengan demikian, mutu atau kualitas tulisan setiap penulis berbeda pula satu sama lain. Namun, satu hal yang penting bahwa terkait dengan aktivitas menulis, seorang penulis harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan pembacanya. (http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-menulis-dan-tujuan-menulis.html)

Dilema Krisis Pilkada

Reformasi telah membawa angin segar bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan yang bisa ditemukan pasca reformasi adalah dijaminnya hak warga negara untuk bebas aktif dalam kehidupan berpolitik, termasuk di dalamnya hak untuk memilih dan dipilih. UUD NRI Tahun 1945 juga telah memberikan dasar hukum dan menjamin hak-hak berpolitik warga negara Indonesia. Termasuk didalamnya hak untuk memilih secara langsung kepala daerah di wilayah masing-masing. Landasan penyelenggaraan Pilkada berpedoman pada ketentuan dalam beberapa produk hukum, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1-5 Tahun 2017 tentang Pilkada Serentak.