Kedudukan DPR dan DPRD Hasil Pemilu 2019

Oleh Sulardi
Dosen Hukum Tata Negara
Universitas Muahhamdiyah Malang


Pada Hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan, yakni pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPD, dan Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Khusus mengenai DPR dan DPRD, pada umumnya khalayak beranggapan dan bependapat bahwa DPR dan DPRD itu identik  dan sebangun,yang membedakan DPR ada di pemerintahan pusat, sedang DPRD baik Provinsi, atau pun Kota/kabupaten berada pada pemerintahan daerah. Asumsi bahwa DPR dan DPRD sebangun disebabkan DPR dan DPRD dibentuk melalui mekanisme yang bersamaan yakni pemilihan umum berdasar padaPasal 22 E (2)  Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ( UUD Negara RI tahun 1945). Pasal tersebut berbunyi : “ Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Prsiden dan wakil Presiden  anggota DPR, DPD dan DPRD .

Memilih Pemimpin Langit

Oleh Abdul Wahid
Pengajar  Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
dan pengurus APHTN/HAN


Mao Tze Tung pernah mengingatkan, bahwa perang itu pertarungan politik yang berdarah, sedangkan politik itu perang yang tidak berdarah. Artinya, pemilu  2019 merupakan ranah pintu gerbang politik untuk mendapatkan sosok pemimpin yang ditempuh melalui jalan pertarungan yang tidak berdarah.
Jabatan sebagai pemimpin apa itu dari jalur eksekutif (presiden dan  wapres maupun legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)  memang menggiurkan. Bayangkan saja, ia kemana-mena harus ditemani pengawal atau tenaga khusus, pelayanan prima, dan terpenuhi berbagai kebutuhan istimewa lainnya. Ia layaknya manusia paling sempurna di muka bumi, yang bisa menikmati apa yang orang lain “mustahil” bisa menikmatinya.

Milenial, Tentukan Posisimu!


    Tak terasa, satu hari lagi pemilihan umum legislatif dan presiden beserta wakilnya akan menggema di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hiruk-pikuknya sudah tak terbendung lagi sejak berbulan-bulan yang lalu. Kedua pasangan calon (paslon) baik nomor urut 01 ataupun 02, masing-masing saling berebut suara agar memperoleh suara simpatisan yang banyak. Suara yang paling banyak diincar adalah suara para milenial. Tampak dari kedua paslon ini saling menggandeng generasi milenial di setiap kesempatan kampanye-kampanye mereka. Misalnya, menempatkan milenial sebagai kader-kader partai yang mendukung mereka, tim sukses, bahkan juru bicara dari masing-masing paslon juga berasal dari generasi milenial.
     Lantas, bagaimana respon generasi milenial terhadap pemilu kali ini? Bagaimana pula peran generasi milenial dalam menentukan posisinya dalam pemilu kali ini? Kepedulian apa yang seharusnya dimiliki oleh generasi milenial?
    Sejauh ini, banyak generasi milenial yang masih belum tahu perannya dalam pemilu kali ini, walaupun ada sebagian yang masih sangat peduli terhadap pemilu yang akan berlangsung pada bulan April ini. Pada akhirnya, bagi generasi milenial yang tidak memiliki kepedulian terhadap fakta hari ini, mereka juga tidak akan mampu merespon dengan baik apa yang sedang terjadi. Bahkan untuk mendengarkan debat pilpres di setiap sesinya, juga tak begitu diminati.
Padahal, di setiap sesi debat pilpres pasti ada informasi yang dapat digunakan dalam menentukan perannya dalam pemilu kali ini. Alasan demi alasan selalu diungkapkan generasi milenial yang “tidak memiliki kepedulian” agar tak perlu berkecimpung dalam proses politik. Mulai dari pemikiran bahwa politik itu kotor, menjijikkan, sarangnya koruptor, dan “embel-embel” yang sejenisnya. Bahkan ada pula yang sudah putus asa dengan sistem pemilu yang telah diterapkan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun ini. Mereka yang berputus asa dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini menganggap bahwa walaupun sudah berganti-ganti pemimpin, tetap saja masalah yang begitu banyaknya yang terjadi di Indonesia tidak akan pernah usai.
    Generasi milenial seharusnya memiliki kepedulian yang tinggi di setiap kesempatan, bukan hanya menjelang pemilu saja. Alasan pertama yang perlu diketahui adalah karena sejatinya setiap individu pasti memerlukan kehidupan bermasyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan bermasyarakat pasti memiliki seperangkat aturan dan aturan tersebut tak bisa lepas dari politik.
Sekuat apapun seorang individu berusaha untuk menghindarkan dirinya dari urusan politik maka dapat dipastikan bahwa ia tak mampu melakukannya. Bahkan, kata Bertolt Brecht, seorang penyair dan dramawan Jerman, “buta paling buruk adalah buta politik”. Di setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pasti juga akan berdampak kepada rakyatnya. Sehingga, tidak akan mungkin seseorang hidup tanpa ada imbas dari kebijakan politik yang diambil. Jadi, sikap yang seharusnya diambil adalah “melek” politik.
Alasan kedua adalah generasi milenial adalah generasi terbanyak yang menguasai perkembangan teknologi yang sangat pesat. Bahkan, generasi milenial digadang-gadang oleh masyarakat akan membawa kontribusi positif terhadap berbagai masalah di negeri ini. Generasi milenial juga seharusnya memiliki kontrol sosial yang positif terhadap perubahan yang akan dilakukan. Dan seharusnya, generasi milenial juga mampu memberi solusi yang solutif terhadap masalah yang sedang dihadapi negeri ini.

Sebagai seorang muslim, alasan yang paling mendasar adalah menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi negeri tempat ia berpijak. Jika ada yang salah, maka harus ada sikap amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan). Manakala ada yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka diserukan agar kembali kepada Allah.
Nah, karena saat ini mendekati pemilu dengan hiruk-pikuknya, maka yang perlu diperhatikan adalah visi dan misi yang dibawa oleh masing-masing paslon. Sebagai seorang milenial, jelas, akan selalu berpikir dan mempertimbangkan kebijakan apa yang akan diambil oleh salah satu paslon yang terpilih. Apakah aturan yang akan diterapkan kepada rakyat sesuai dengan peran politiknya ataukah tidak? Sebagai pengawal kepemimpinan, seharusnya seorang pemimpin haruslah menjalankan perannya sesuai dengan perintah Allah. Itulah yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati.
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dengan mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang membawa kebenaran dan bisa dibuktikan dengan akal manusia. Islam adalah penyempurna syari’at terdahulu, dan saat ini pun hingga nanti, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Termasuk aturan untuk memilih seorang pemimpin.
Pemimpin di dalam Islam disebut dengan istilah khalifah. Khalifah memimpin setiap wilayah kaum muslim dan non muslim yang mau diatur dengan Islam yang wilayah ini kemudian disebut dengan istilah khilafah Islamiyah. Dengan penerapan Islam secara kaffah (keseluruhan), maka Islam akan benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan, secara fakta, Islam pernah menguasai   bagian dunia. Islam juga pernah diterapkan selama 13 abad lamanya dan tampak keberhasilannya di berbagai bidang, sehingga Islam dijadikan mercusuar peradaban.
Siapa yang tidak ingin hidup dengan kegemilangan dan penjaminan yang sangat luar biasa ini? Seharusnya setiap insan pasti ingin hidup di dalam naungan Islam yang sangat sempurna dan paripurna. Lantas, bagaimana kondisi pemimpin pada era saat ini? Apakah sudah mumpuni dalam pengaturan urusan rakyat yang sangat luar biasa ini? Maka, seharusnya sebagai milenial muslim harus segera menentukan pilihan dan posisinya. Segera bangkit untuk membawa perubahan yang hakiki, bukan hanya periodik atau parsial saja.
Tentunya dengan memilih pemimpin yang berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi laranganNya. Standardnya mudah saja, melakukan segala perbuatan harus dilihat dari halal ataukah haram menurut syari’at Islam. Siapapun orangnya, ketika dia mampu dan mau menerapkan Islam secara menyeluruh, maka dapat dipilih sebagai pemimpin. Namun, jika sistem pemerintahannya tidak mendukung untuk diterapkan Islam, maka siapapun orangnya juga tidak akan mampu menerapkan Islam secara menyeluruh. (* )

* Oleh Maulinda Rawitra Pradanti,
mahasiswa Matematika Universitas Negeri Malang)