Menghormati Konstitusi Kita

Oleh : Bambang Satriya,
Guru Besar Universitas Kanjuruhan Malang

Tullius Cicero (Romawi) dalam bukunya  “De Legibus” pernah  menyebut, bahwa hukum itu perwujudan akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Sudah beberapa kali terjadi relasi KPK dengan Kepolisian kurang harmonis akibat ada elemen KPK yang diperiksa penyidik Polri. Mengacu pendapat Cicero itu, seharusnya tidak ada yang perlu dipersoalkan, karena keduanya merupakan institusi peradilan, yang nota bene adalah institusi yang paling paham kesejatian norma-norma yuridis, sehingga dengan mudah mampu mencari solusi berdasakan pengetahuan dan keahlian pengetahuan yuridisnya.

Merokok dan Abnormalitas

Oleh : M. Fakhruddin Al-Razi, mahasiswa  Pendidikan: Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hasnida & Kamala (2005) tentang hubungan antara stres dan perilaku merokok pada remaja laki-laki menunjukkan,  terdapat hubungan positif yang signifikan antara stres dan perilaku merokok pada remaja laki-laki. Ancaman khusus rokok terhadap kelompok tertentu utamanya di usia remaja merupakan suatu hal yang tidak bisa disepelekan, karena merokok merupakan sebuah simbolisasi bagi kaum remaja. Siswa yang berada dalam masa remaja akan merasa dirinya harus lebih banyak menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok sebaya daripada norma-norma orang dewasa. Dalam hal ini remaja menganggap merokok sebagai lambang pergaulannya terutama bagi para siswa laki-laki disejumlah sekolah beranggapan bahwa rokok adalah suatu tuntutan pergaulan bagi mereka.

Stop Utang, Demi Kedaulatan Ekonomi

Oleh : Novi Puji Lestari
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Malang

Belakangan ini sorotan terhadap utang pemerintah semakin tajam. Berbicara soal utang memang selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik perhatian khalayak, apalagi berbicara seputar utang pemerintah baik utang luar negeri (ULN) maupun penerbitan surat berharga negara (SBN) yang terus meningkat sejak pemerintahan dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sorotan masyarakat terhadap peningkatan utang pemerintah dalam tiga tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar karena faktanya memang demikian. Pemerintah justru harus melihat dari sisi positif sebagai sebuah peringatan supaya arah kebijakan pengelolaan utang senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, dan jangan sampai pengalokasiannya melenceng dari sektor produktif.