Survei Politik, Politik Survei

Oleh Sugeng Winarno,
Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMM

Awalnya survei politik menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Sekarang beberapa lembaga survei telah terseret pada arus bisnis. Alhasil, beberapa lembaga survei tidak bisa dipercaya karena hasil surveinya lebih untuk memenuhi keinginan penyandang dana. Lembaga survei politik yang semula sebagai sarana pendidikan politik kini justru digunakan untuk mendukung praktik politik kelompok tertentu. Beberapa lembaga survei turut bermain politik praktis.
    Semakin dekat hari pencoblosan, perang survei politik semakin sengit. Sejalan dengan hal itu, penolakan terhadap beberapa hasil lembaga survei juga terus terjadi. Penolakan masyarakat tak saja pada lembaga survei yang abal-abal, namun beberapa lembaga survei yang selama ini dikenal kredibel dan netral juga diragukan sebagian masyarakat.

Stop Jalan Rusak, Stop Money Politics

Oleh Filianti,
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Malang

Bagi sahabat aspal, yakni masyarakat yang setiap hari mengendarai motor maupun mobil, pasti sudah menjadi hal biasa jika tiba-tiba “kejeglong” di jalan berlobang. Hal ini wajar sebab hampir sepanjang jalan di setiap sudut, baik di Kota maupun Kabupaten Malang berlobang. Sebagai contoh di Kota Malang terdapat di Jalan Saxophone dan untuk di Kabupaten ada di banyak jalan di Kecamatan Pakis, Singosari dan banyak lagi.
Netizen media sosial akhir-akhir ini juga ramai sekali membicarakan banyaknya jalan rusak di wilayah Malang Raya. Kebanyakan masyarakat menyesalkan mengapa kerusakan jalan tidak segera diperbaiki.

Merakyatkan Strategi Pencegahan

Oleh  Anang Sulistyono,
Doktor Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas HUkum Universitas Islam Malang


Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. (Najwa Shihab)

Pernyataan Najwa Shihab itu sebenarnya sebagai suatu ajakan serius yang ditujukan pada seluruh rakyat negeri ini agar tidak menjadikan korupsi sebagai hal yang “biasa” atau  sebagai kritik keras atas praktik sebagian elit kekuasaan yang tererumus “membiasakan” korupsi dalam hidup bernegara ini.
Najwa Shihab membuat pernyataan semacam itu juga sama dengan sebagian rakyat Indonesia yang berada di garis lurus yang nota bene tidak menyukai cara-cara mengelola kekuasaan dengan mengandalkan korupsi.
Setiap elemen bangsa yang berpikiran normal, tentulah tidak ada yang merelakan negeri ini berada dalam genggaman korupsi.