Polemik UU MD3

Oleh : Ani Sri Rahayu
Pengajar Civic Hukum (PPKn)
Univ. Muhammadiyah Malang

 
Akhirnya serial drama panjang pengambilan keputusan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 telah berakhir. Alias kini UU MD3 yang telah tersyahkan pada rapat paripurna. Realitas itu merupakan UU pertama yang disahkan pada kepemimpinan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Hingga akhir-akhir ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan public.

Birokrasi Hak Atas Kesehatan


Benarkah masyarakat Indonesia dewasa ini sudah mendapatkan hak-haknya di bidang kesehatan, baik yang berkaitan dengan hak layanan kesehatan maupun jaminan perlindungan terhadap hak hidup sehatnya secara makro?  Sudahkah birokrat-birokrat kesehatan di negeri ini kapabel dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar layanan dan penegakan hak atas kesehatan masyarakat?

Berlomba Memberikan “Surga” untuk Anak

Oleh  : Ana Rokhmatussa’diyah
Dosen Fakultas Hukum Unisma,  Penulis Buku,
Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Malang dan ketua Club Socialita Malang

 
Fenomena yang terbaca, bahwa para “predator” seks masih  menjalankan aksi akselerasi kekerasan seksualnya di tengah masyarakat. Produk yuridis seperti norma yang mengatur tentang hukuman kebiri belum dianggap sebagai produk negara yang menakutkan bagi pelaku.
Kita perlu belajar pada sejumlah negara yang giat dan gigih memberikan “surga” (proteksi dan responsibilitas) atau menyampaikan reaksi luar biasa (exstra ordinary) terhadap pelaku beragam perilaku dehumanisasi pada anak, seperti kekerasan seksual atau berbagai modus perilaku kejahatan yang bermodus memperdagangkan dan menyakiti anak.