Fatamorgana Dana Desa

Oleh Dhanny S. Sutopo
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya

Dana desa adalah salah satu formula cespleng terhadap pembangunan desa. Di balik peran besar yang bisa dilakukan oleh dana desa rupanya terhidang kenyataan pahit tentang serapan dan pengelolaannya.
Rezim pemerintahan Jokowi, meletakkan mahkota  pembangunan nasional pada perdesaan. UU Desa dan Kementrian Desa, seolah menjadi ramuan andalan dan ikrar suci  bagi kemakmuran rakyat yang selama ini berada di ruang tunggu kesejahteraan.
Namun ketika asa baru terhadap pembangunan desa semakin dikibarkan, tak surut beberapa kekecewaan pun terbit.
Beberapa waktu lalu laku tak elok diduga dilakukan pejabat tinggi di lingkungan Kemendes. Melakukan kolaborasi kotor dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementrian yang selama ini menjadi bidan pembangunan desa rupanya untuk mendapatkan rapor biru, kementrian tersebut berbuat cela dengan menyuap pejabat BPK, yang berwenang menilai kinerja kementriannya.

Dijajah "Dajjal"

Oleh : Abdul Wahid
Wakil Direktur I program pascasarjana Universitas Islam Malang,
Pengurus Pusat APHTN-HAN



Kita sepakat siapapun yang sikap dan sepak terjangnya merugikan (mendestruksi) atau mendehumanisasikan sesama, merampas hak rakyat, atau mempredatori kekayaan negara, layak kita perlakukan mereka sebagai kumpulan manusia bermental kolonialis, minimal sebagai penyakit  serius. Selama ini kita gampang menemukan sosok manusia seperti itu. Mereka berbaju dan bahkan bersumpah setia membela Indonesia, tapi perilakunya berpolakan merampas dan menghancurkan hak-hak sesame.

Jalan Kita Masih Panjang

 
Kami menyerahkan segenap raga dengan serela-relanya kepada tanah air dan bangsa... juga kami adalah berusaha ikut mengembalikan hak tanah air dan bangsa atau peri kehidupan yang merdeka. Tiga ratus tahun, ya walau seribu tahun pun, tidaklah bisa menghilangkan hak negeri Indonesia dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan itu. (Soekarno, Indonesia Menggugat: 1930).