Jangan Lagi ada "Kegilaan"

Oleh: Abdul Wahid
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan pengurus AP-HTN/HAN

“Menghitung orang-orang gila di suatu negeri lebih sulit daripada menghitung orang-orang yang berakal”, demikian ungkapan  Canaries Birds yang sejatinya bukan ditujukan pada orang-orang yang sedang tidak sehat atau menderita kelainan jiwa (gila) di rumah sakit jiwa (RSJ), melainkan ditujukan pada orang-orang yang sehat atau akalnya tidak terganggu, namun pikiran, sikap, dan perilakunya menunjukkan “kegilaan’.
“Kegilaan” yang dimaksudkan dalam ranah ini merupakan wujud pikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan diri sebagai sosok manusia yang suka merancang, melakukan, dan mengembangkan disharmonisasi atau kekacauan sosial dimana-mana, sehingga atmosfir sosial lebih menampakkan masifikasi horor.
Manusia seperti itu tidak  senang kala ada saudara, teman, atau pihak yang berbeda dengan dirinya hidup dalam atmosfir kedamaian.

Siaran TV yang Hilang

Oleh: Sugeng WinarnoPegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

    Siaran TV yang hilang. Ini bukan judul sinetron televisi. Bukan pula episode FTV yang judulnya sering lebay itu. Ini adalah fakta. Sejumlah stasiun televisi nasional yang biasanya boleh mengudara di Malang Raya tiba-tiba menghilang. Para penonton setia Metro TV, TV One, Trans TV, dan Trans 7 tak bisa lagi menikmati tayangan favorit mereka di keempat stasiun televisi ini. Hilangnya beberapa siaran televisi nasional ini karena Balai Monitor (Balmon) Kelas I Surabaya menertibkan siaran beberapa stasiun yang belum berizin.
    Televisi, seperti halnya radio, merupakan media yang menggunakan frekuensi dalam siarannya. Frekuensi adalah milik publik. Esensinya, sang pemilik frekuensi adalah publik.

Desa Kuat, Indonesia Hebat!

Oleh Talitha Zerlina Surya Dewa
GenBI Malang, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Sejak enam tahun terakhir, terjadi perubahan orientasi pembangunan Nasional, dengan merubah intensifikasi pembangunan yang bersifat bottom-up, yaitu memulainya dari Desa. Hal ini dimanifestasikan dalam reformasi kebijakan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat desa diberikan otoritas berupa kewenangan, serta pengakuan terhadap hak asal-usul (rekognisi), pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, demokrasi, kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan.
 Melalui  Nawacita, poin ketiga, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Serta, kenaikan alokasi anggaran Dana Desa  setiap tahunnya, menjadi indikasi adanya political will (komitmen) pemerintah untuk menjadikan pembangunan Desa sebagai program prioritas.