Bermadrasah Politik sebagai Resolusi Tahun 2019

Oleh : Faizin
Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

Maraknya tren resolusi sebelum berpindahnya tahun selaksanya dapat dijadikan titik tolak dalam semua hal. Tak terkecuali resolusi tahun 2019 yang akan memberikan sejarah baru bagi Indonesia. Sebab pada tahun tersebut KPU memiliki hajat besar yakni pemilu yang akan diselenggarakan bulan April 2019. Tak hanya itu, sebelum pelaksanaannya tentunya akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan baik oleh KPU maupun partai politik sebagai pesertanya. Salah satunya yakni kampanye kegiatan ini yang selalu menyita perhatian, dimana semua calon berlomba-lomba dalam mendapatkan dukungan serta legitimasi dari berbagai pihak. Hal ini selayaknya mendapat perhatian serius sebab dilansir di laman BBC News Indonesia diprediksikan bahwa kampanye hitam terkait SARA akan banyak menghiasi pemilu 2019 karena cara tersebut masih dianggap sensitif untuk memengaruhi perilaku pemilih. Dengan demikian sebagai masyarakat awam dan calon pemilih pada pemilu tersebut seharusnya memiliki resolusi besar yakni belajar dan mendewasakan diri dalam pelaksanaanya. Tidak hanya itu partai politik sebagai peserta dan pengusung calon hendaknya sama-sama memiliki resolusi untuk mengedukasi masyarakat degan kegiatan pemilu tersebut. Tuntunan serta pemahaman terhadap pemilu akan menjadi investasi bahwa tahun ini akan menjadikan sejarah baru bagi Indonesia dalam mewujudkan kemajuan bersama.
Fenomena-fenomena kegiatan politik yang telah terjadi demi menyongsong tahun 2019 menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan banyaknya isu-isu agama yang terlontar didalamnya. Isu tersebut bahkan dijadikan sebagai entitas isi politiknya dibandingkan dengan esensial berpolitik. Pertanyaan sederhana apakah kita berpolitik harus membawa agama atau sebaliknya agama kita tidak akan lepas dengan aspek politik?. Apapun jawabanya seharusnya agama menjadi titik kontrol terhadap nafsu birahi politik manusia yang ujungnya tak tentu bahkan bias dari aspek manfaat. Dengan demikian kata bermadrasah dalam judul menjadi resolusi serta tolak ukur bahwa berpolitik butuh tuntunan bahkan pembelajaran. Kosa kata madrasah juga menjadi esensial pendidikan yang tak akan lepas dari muatan agama didalamnya. Seharusnya kegiatan berpolitik tersebut dapat dijadikan contoh terhadap perbuatan, sikap, dan pola pikir yang baik dalam upaya mengelola dan menata sistem pemerintahan demi kepentingan kemaslahatan rakyat. Hal sebaliknya tidak diharapkan terjadi atau secara sengaja berpolitik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi rakyat tak merasakan manfaatnya.  Bermadrasah politik ini akan menuntun terhadap kegiatan- kegiatan politik yang akan menjadi sarana edukasi terhadap rakyat dalam kemaslahatan bersama. Bermadrasah tersebut mengartikan bahwa kegiatan politik ini tak lepas dengan esensial agama yang dipeluk oleh pelaku politik tersebut. Dengan demikian isu agama bukan dijadikan mutiara yang ditemukan dalam balutan politik sehingga penyalahgunaan legetimasi agama demi kepentingan politik tumbuh subur. Bermadrasah ini akan menjadikan keadaan sebaliknya bahwa agama merupakan cangkang  yang dapat mengontrol nafsu manusia terhadap ide-ide berpolitik yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Dalam hal ini agama sebagai roh seluruh kegiatan politik serta  kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan baik penuh manfaat dan bermartabat.


Tatakrama Berpolitik
Menyoal bermadrasah politik berarti membicarakan bagaimana para pelaku politik dapat belajar dengan esensial agama dalam pelaksanaanya, sehingga dapat terpikir bahwa kegiatan politik yang dilakukan bukan hanya menghalalkan segala cara dalam proses pelaksanaanya akan tetapi dapat memberikan keteladanan terhadap masyarakat yang terlibat didalamnya. Tidak hanya itu, pelaku politik seharusnya dapat menjadi tuntunan dan  menginspirasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan baik dalam kegiatan berkampanye maupun dalam kegiatan lainnya. Bermadrasah akan menjadi titik awal bahwa partai politik, para calon, dan pemilih secara bersama2 memiliki tanggung jawab dalam mengedukasi kegiatan pemilu yang santun dan berdaulat dalam pelaksanaanya. Dengan demikian agama akan dijadikan landasan dalam berfikir dan berprilaku dalam kepentingan berpolitik.  Bermadrasah inilah yang akan menyadarkan kita bahwa agama dalam politik itu menduduki fungsi sebagai roh terhadap balutan semua kegiatan politik yang harus dilakukan secara estetik dan mendidik. Sehingga hasil dari proses tersebut dapat dijadikan sebagai alat kemasalatan dan kemakmuran bagi semua elemen masyarakat.
Dengan bermadrasah tersebut pelaku politik akan sadar bahwa proses berpolitik esensialnya tidak hanya proses pelaksanaan pemilihan pimpinan serta cara bagaimana meraih dukungan dan pemenangan. Bermadrasah politik tersebut akan mengingatkan bahwa esensial pelaksanaan politik tersebut untuk kemaslahatan bersama bukan kelompok atau golongan tertentu. Hasil bermadrasah tersebut dalam pelaksanaanya tidak adanya caci maki serta seruan informasi bohong (hoaks) demi pemulusan terhadap kepentingan tertentu semata. Dalam hal ini masyarakat akan teredukasi dalam proses kegiatan politik tersebut. Sehingga kedangkalan wawasan masyrakat terhadap agama tidak dimanfaatkan segelintir atau golongan tertentu demi pemulusan rencana politik semata. Seharusnya para pelaku politik malah akan memberikan wawasan serta pengetahuan bagaimana agama menjadi landasan pelaksanaan politik yang edukatif dan memberikan banyak manfaat. Secara otomatis cara ini akan menjadi elemen pengontrol terhadap kegiatan politik yang tak edukatif, tak bermatabat, dan tak terkontrol dengan mengatasnamakan legitimasi agama. Semoga resolusi bermadrasah ini akan memberikan edukasi politik yang berlandaskan keagamaan dan dapat menjadikan sarana pendewasaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk persiapan bulan politik yang akan datang. Dambaan masyarakat rukun, berdaulat, dan sejahtera bukan  menjadi impian semata melainkan kenyataan yang akan kita raih dengan proses berpolitik tersebut. (*)

Renungan Untuk Bumi Pertiwi

Oleh Yuni Auliana Putri
Mahasiswi Jurusan Kimia UM

Berita duka kembali menyelimuti bumi pertiwi. Bencana alam tak henti-henti mendatangi negeri ini. Belum kering air mata kita dengan duka saudara-saudara kita di Palu dan Lombok, air mata justru semakin deras ketika mendengar tsunami di Banten  baru-baru ini.
Alam seolah-olah tak bosan mengingatkan kita untuk kembali taat pada Penciptanya. Tak terhitung lagi kerugian materi akibat bencana di sepanjang tahun 2018 ini. Yang semakin menyayat hati tentu ialah kehilangan orang yang kita sayangi. Seperti yang dialami oleh vokalis Band Seventeen yang kehilangan istrinya, akibat tsunami Banten. Tak hanya istrinya, teman-teman satu grup bandnya juga turut menjadi korban tewas akibat tsunami tersebut.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pemilu

Oleh Ike Dwi Ambarwati
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan 2017, Universitas Muhammadiyah Malang

Kebebasan, merupakan kata yang sangat unik jika ditafsirkan dengan segala sudut pandang. Terkhusus jika dikaitkan dengan jaminan yang melandasi warga negara di Indonesia dalam menyuarakan pilihan politik secara terang - terangan di awak media dan memberikan pengaruh kepada orang lain untuk turut dalam pemilihan. Keterlibatan yang terjadi tadi khususnya dalam masalah politik malah menimbulkan adanya keberpihakan antar satu golongan sehingga muncul yang namanya sifat ketidaknetralan yang dapat memanaskan situasi politik pada saat ini.
Dalam hal ini, kaitannya dengan pemerintahan maka subjek yang menarik terdapat pada pergerakan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaksana tugas pemerintahan.