Izin Kampus Asing Bentuk Penjajajahan Baru


 
MALANG - Izin kampus asing masuk Indonesia memantik respon beragam. Jika regulasinya tidak tegas, dikhawatirkan justru akan merugikan kampus di Indonesia. Rektor UIN Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag menanggapi kebijakan tersebut dari dua sisi. Ia mengatakan bahwasanya dengan masuknya kampus asing ke Indonesia melalui kemitraan akan mendorong PTN dan PTN yang ada di Indonesia untuk bersaing dalam pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dari sisi positif. Sementara dari sisi negatif, bagi PT yang tidak siap akan gulung tikar.
“Memandang kebijakan ini, PTS yang akan bermitra tentu akan melakukan kualifikasi dengan PT asing. Agar dalam kerja sama yang berjalan tidak ada yang dirugikan,” ujar Haris kepada Malang Post.
Ia menjelaskan lebih lanjut, kemitraan tersebut dikarenakan pendidikan Indonesia dihadapkan dengan persoalan dunia, bukan hanya lokal saja. Sehingga ketika PTA dari luar membuat inovasi, PT di Indonesia dirasannya juga harus menyiapkan yang lebih bagus. Dengan begitu, PT di Indonesia tidak akan tergilas karena PTA menjadi tuan di negeri orang.
“Pemerintah juga tidak bijak kalo semena-mena mendatangkan PTA kalau tidak ada support banyak terhadap PT di dalam negeri. Tak hanya itu, secara umum orang akan bangga jika bisa masuk PTA atau bisa dikatakan latah hanya mengikuti. Padahal belum tentu PTA tersebut lebih berkualitas,” bebernya.
Dengan begitu, dikatakannya, pemerintah harus benar-benar bijak dan sebaliknya bagaimana PT yang ada di Indonesia bisa ditawarkan di luar negeri. Karena setiap PT pasti memiliki karakteristik, distingsi dan keunikannya sendiri. 
“Jadi semua tidak impor, dan saya kuatir ini bentuk penjajahan baru,” ungkap Haris.
Terpisah Wakil Rektor I Unisma Prof. Drs H Junaidi M.Pd Ph.D. menuturkan, kebijakan ini akan membawa dampak bagi seluruh PT. Sehingga konteks kerja sama yang akan dilakukan harus benar-benar dikaji. 
“Kemitraan yang akan dilakukan harus dikaji, jangan sampai PTA berada di atas dan membuat PT di Indonesia menjadi sub ordinat. Intinya harus ada kesetaraan dalam kemitraan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor I Universitas Widyagama Malang, Prof. Dr. Ir. Sukamto, M.S mengungkapkan jika kebijakan masuknya kampus asing ke Indonesia tahun ini merupakan peluang sekaligus tantangan. 
“Ini peluang, yang artinya masyarakat bisa memilih PT yang terbaik yang ada di dalam negeri. Tantangannya, PT di Indonesia yang tidak siap bakal menjadi persoalan,” ungkapnya.
Selain itu, dengan masuknya PTA dipastikan akan membawa budayanya ke Indonesia dan akan membawa efek negatif maupun positif. Dari situ, Sukamto menekannya perlunya adanya kewaspadaan dan mengkaji terlebih dari kemitraan yang akan dilakukan.
Apalagi, ditambahkannya, masalah teknologi atau ilmu pengetahuan yang dimiliki PTA apakah sudah sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Terutama dengan adaptasi di bidang sosial, budaya, agama dan adat-istiadat. Sementara itu, untuk UWG yang rencana tahun 2025 akan menjadi kampus digital mengatakan masih belum ada penawaran kemitraan dari PTA.
“Sampai saat ini masih belum ada penawaran kemitraan seperti yang dimaksud, namun kami telah melakukan kerja sama di seperti riset dan pembelajaran. Jika ada tawaran kerja sama, pihak kami sendiri akan melihat profil dan melakukan seleksi,” bebernya. (eri/oci) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...