Mayoritas Lulusan FH UWG Jadi Advokat



MALANG - Hampir 70 persen lulusan Universitas Widyagama Malang (UWG) berhasil menjadi advokat. Prestasi ini dicapai karena fakultas menerapkan mata kuliah hukum acara yang  memiliki paling banyak SKS daripada mata kuliah lain. Hal ini sebagai motivasi mahasiswa agar diharapkan dapat menjadi advokat kelak.
“Jadi advokatlah yang utama, selanjutnya notaris, kalau untuk profesi lainnya nomor kesekian,” ujar Dekan FH UWG Dr. Purnawan D. Negara SH MH d kepada Malang Post.
FH UWG, lanjutnya juga memiliki program pendidikan khusus profesi advokat (PKPA). Pada Sabtu, (3/2/18), PKPA angkatan ke-7 sukses digelar. Pembukaan dilakukan dekan didampingi oleh Kaprodi Ilmu Hukum, Zulkarnain SH MH di ruang peradilan semu.
PKPA yang diselenggarakan UWG bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini tidak hanya diikuti oleh alumni tetapi juga lulusan sarjana hukum universitas lain. Materi PKPA yang diberikan adalah hukum acara berupa perdata dan pidana, hukum mahkamah konstitusi, hukum perusahaan, serta materi penunjang yakni legal logika hukum dan karakter.
Menariknya, PKPA yang terselenggara tahun ini, bersamaan dengan putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 terkait penyelenggaraan PKPA yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat dan ujian profesi advokat hanya boleh diadakan oleh perguruan tinggi yang program studi ilmu hukumnya minimal terakreditasi B. Sehingga FH-UWG yang juga anggota APPTHI telah memenuhi kriteria tersebut.
Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya Kemenristekdikti pun telah mendorong bahwa PKPA agar menjadi bagian formal-integral dari pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, khususnya sebagai implementasi kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), sehingga PKPA tidak hanya dipandang sekadar kursus (non formal) yang hanya memenuhi prasyarat ujian profesi advokat.
“Jika PKPA masuk kurikulum tentu akan berdampak positif dan meningkatkan tingkat potensi alumni Hukum. Karena pada dasarnya S1 hukum adalah pendidikan profesional yang dituntut mampu menyelesaikan masalah masyarakat, baru pendidikan S2 itu pengembangan ilmu hukumnya,” bebernya lagi.
Setiap tahun UWG selalu bekerja sama dengan PERADI dalam pelaksanaan PKPA dan dua kali dipercaya menjadi tempat ujian advokat serentak di seluruh Indonesia untuk lokasi ujian di kota Malang. PKPA FH UWG ini diikuti oleh 20 peserta alumni berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur yang dibimbing oleh 25 staf pengajar dari berbagai latar belakang profesi yang mumpuni terdiri atas pengurus PERADI pusat dan daerah, dosen, serta advokat professional.
Namun pengajar PKPA tahun ini berbeda karena juga dilengkapi dengan advokat publik defender yang merupakan pembela publik dan biasanya menangani kasus yang sifatnya prodeo (gratis). Pengajar PKPA yakni Direktur LBH Surabaya dan advokat WALHI Jawa Timur serta dosen dari luar universitas widyagama Malang.
PKPA terus ditingkatkan untuk terus memperkuat eksistensi atmosfir akademik Widyagama karena PKPA tidak sekadar pendidikan profesi kursus tapi juga pendidikan hukum yang membangun karakter secara akademik.
Sesuai dengan UU No 18 tahun 2013, Sarjana Hukum yang akan menjadi advokat harus menempuh beberapa langkah. Mulai dari PKPA, mengikuti magang pada advokat senior selama dua tahun berturut-turut yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian hingga dinyatakan lulus dan diambil sumpah.
Setelah lulus maka diangkat oleh organisasi advokat sesuai pasal 2 ayat 2 UU advokat kemudian mengucap sumpah. Putusan MK no 95 thn 2017 mewajibkan PERADI menyertakan perguruan tinggi hukum yang menimang akreditas B dalam PKPA.
“Nah, kita sendiri memiliki 134 perguruan tinggi yang menjadi mitra PERADI di seluruh Indonesia,” ungkap Ketua Bidang PKPA periode 2015-2020, H. Shalih Manggara Sitompul SH MH ketika menjadi pemateri di PKPA FH UWG. (mg3/sir/oci)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...