Teliti APBD, Raih Doktor

 
SIBUK sebagai wakil rakyat, tak menghalangi Ya’qud Ananda Gudban, SS, SST.Par, MM anggota DPRD Kota Malang meraih gelar doctor. Nanda, begitu ia biasa disapa, resmi menyandang gelar doktor usai mengikuti wisuda periode VIII tahun akademik 2017/2018 di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya Malang, Sabtu (10/02). Sebagai Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana UB, Nanda berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan jangka waktu 3 tahun 10 bulan.
Selama menyusun dan melewati ujian disertasi doktoral, dirinya harus membagi waktu di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan. Perempuan yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang ini sempat mengalami kesulitan dalam mengerjakan disertasinya.
Pasalnya, untuk mendapatkan berbagai data, nara sumber yang ditemuinya tak bisa membedakan dirinya sebagai mahasiswa dengan anggota dewan. Bukan sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. 
“Itu kendala yang harus saya jalani, karena tidak melihat saya sebagai peneliti murni dan masih menganggap sebagai anggota dewan,” kenangnya.
Tak hanya itu, untuk menyelesaikan disertasinya merupakan tantangan tersendiri bagi Nanda. Karena pada saat tertentu ia harus memprioritaskan dirinya sebagai mahasiswa dan di lain waktu sebagai anggota DPRD. 
“Tinggal bagaimana mengatur menajemen waktu, meskipun ada saja kendala untuk menyelesaikan disertasi. Mulai dari menunggu dosen berjam-jam dan mencari data yang sulit didapat,” ungkap perempuan yang juga Ketua Hanura Kota Malang ini.
Saat ditanyai target ke depannya, ia berencana pada tahun ini akan menerbitkan buku dari hasil disertasinya tersebut.
Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Malang ini mengatakan, hasil disertasinya berjudul "Analisis Hubungan Principal-Agent dalam proses penyusunan APBD : Studi Fenomenologi" menganalisis fenomena proses penganggaran dalam interaksi kepentingan legislatif dan eksekutif. Di mana dalam penelitiannya, ia ingin penyusunan APBD yang ideal untuk diaplikasikan ke depannya.
"Intinya, disertasi saya membahas proses penyusunan APBD, di mana proses penyusunan itu diseluruh Indonesia sama. Untuk mempermudah memperoleh data saya ambil di Malang,” ujar Nanda kepada Malang Post usai prosesi wisudanya.
Ia menjelaskan lenih lanjut, dari temuannya diketahui ada sistem yang kurang akuntabel dan transparan. Yang kemudian mengarahkannya pada temuan pada satu sistem untuk meminimalisir kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, yaitu sistem E-budgeting.
Sehingga memalui sitem digital itu akan meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh siapapun. Baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif. (eri/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...