Kualitas Turun, Pendidikan Kenotarisan Direformasi



MALANG - Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia menyepakati perlunya restrukturisasi dan standarisasi kurikulum Pendidikan Kenotarisan. Sebab, ditengarai telah terjadi penurunan kualitas lulusan pada program tersebut. Disisi lain, pembukaan program Kenotarisan juga cukup mudah yang menyebabkan menjamurnya program tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam agenda lokakarya  Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (BKS Dekan FH PTN) di Hotel Santika, Senin (12/2). Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N mengatakan, permasalahan tersebut muncul karena banyaknya pendidikan kenotarisan di PTN swasta yang menggabungkan mata kuliah penting yang menjadi kompetensi utama.
“Dari contoh tersebut, akan mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan ilmu hukum,” ujar  Benny kepada Malang Post.
Ia menjelasakan lebih lanjut, bahkan Direktorat Jenderal AHU pernah mengatakan jika ada PTS yang penah menerima hingga 1.500 mahasiswa karena tidak adanya kesepakatan kuota. Sementara jika dilihat dari rasio dosen dengan mahasiswa di ilmu eksak adalah 1:30. Apalagi untuk prodi magister, bisa dipastikan akan membutuhkan dosen dengan minimal gelar doktor.
“Kami ingin dengan permasalahan tersebut, Menristek Dikti juga harus memiliki tanggung jawab. Khususnya untuk melakukan sistem control, sehingga baik dari segi kurikulum dan penerimaan mahasiswa agar tidak ada blunder dari kualitas output atau lulusannya,” tegas Dekan FH Universitas Diponegoro ini. 
Kegiatan lokakarya kemarin diikuti 20 PTN seluruh Inonesia. Nantinya hasil ini akan diajukannya Ditjen AHU dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ristekdikti agar ada mekanisme dan pengawasan yang rutin pada prodi magister kenotarisan.
“Setidaknya seperti program spesialis di kedokteran yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran di PTN sesuai dengan aturan yang telah ada,” imbuhnya. 
Benny berujar, bahwa ada dua usulan penting yang nantinya bisa disepakati bersama. Yaitu, adanya uji kompetensi seperti di dunia kedokteran yang dilakukan dalam pendidikan profesi dan vokasi. Karena magister kenotarisan juga menyangkut keahlian dan profesionalitas. Kedua, bagi PT yang membuka prodi tersebut harus menyediakan laboratorium yang cukup baik seperti laboratorium pembuatan akta dan laboratorium IT. 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BKS Dekan FH PTN sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Rachmad Safaa’at mengutarakan, di Malang,saat ini PT yang telah memiliki prodi magister kenotarisan masih ada dua yaitu UB (PTN) dan Unisma (PTS). Pihaknya ingin, dari hasil dan usulan lokakarya bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk kualitas pendidikan yang baik. 
“Untuk itu, dari penyusunan kurikulum ini kami ingin adanya masukan dari pemerintah. Sehingga kedepannya ada regulasi yang baik. Sehingga pemerintah bisa mengeluarkan izin untuk mengotrol kuota mahasiswa baru dan lulusan sesuai dengan standar,” pungkasnya.(eri/oci) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :