Rektor Diganti, Unikama Ricuh Lagi


MALANG - Perseteruan pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) kubu Christea Frisdiantara dan kubu H. Soedja'i kembali berlanjut.
Pengurus PPLP-PT PGRI Unikama kubu Christea Frisdiantara, mendadak memutuskan mengganti Rektor Unikama, Dr Pieter Sahertian danWakil Rektor III, Dr. Joice Soraya SH, Minggu (11/2) malam. Mereka menunjuk ahli hukum tata negara Unikama, Prof. Dr. HM Tauchid Noor, sebagai Pj. Rektor Unikama.
Kabar ini, langsung memantik ricuh di kalangan civitas akademika kampus tersebut. Terutama Joice yang datang ke kampus pagi kemarin. Dia langsung marah-marah, begitu tiba. Dia juga merasa kecewa dengan informasi pergantian Rektor Unikama dan dirinya yang dianggap tidak sesuai prosedur.
Beberapa menit kemudian,  mahasiswa Unikama yang merasa kecewa dengan adanya konflik internal di Unikama melakukan aksi damai dan membawa beberapa selebaran yang intinya, meminta agar para petinggi yang berkonflik jangan sampai mengorbankan mahasiswa untuk  kebuasan. Salah satunya bertuliskan “Save Unikama, Prioritaskan Mahasiswa, Hentikan Pertikaian, Hentikan Konflik”.
“Ini sebenarnya reaksi mahasiswa, karyawan dan dosen karena adanya upaya-upaya yang dilakukan PPLP-PT PGRI pimpinan Pak Christea untuk mengganti rektor, dengan tidak melalui prosedur yang benar,” ungkap Pieter.
Informasi ini, didapatkan setelah surat bantuan pengamanan pergantian rektor kepada polisi, bocor. “Seluruh civitas akademika kaget. Karena selama ini tidak ada proses pergantian rektor, kok tiba-tiba rektor diganti. Saya berusaha redam kericuhan tadi. Saya rasa, biarlah proses hukum terkait permasalahan PPLP-PT PGRI yang sedang diproses PTUN berjalan. Silakan beraktivitas di luar, jangan di dalam kampus,” pintanya.
Dia mengakui, bila secara material dan analisa hukum, keabsahan SK Menkumham No AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang digunakan Christea untuk menggantikan H. Soedja’i, masih dipertanyakan dan digugat melalui PTUN. “Kalau sudah inkrah, silakan siapapun yang memimpin badan penyelenggara ini, diakomodasi oleh civitas akademika,” terangnya.  
Pieter sendiri juga menjamin bila dana mahasiswa yang tersimpan di BNI, bank Niaga dan BRI aman. “Intinya, rektorat tidak mau turut campur terkait pengelolaan keuangan. Kampus butuh dana harus dijamin. Kalau tidak, harus dihadapi seluruh akademika. Jangan sampai kegiatan kampus terhambat,” tegas dia.  
Mahasiswa tetap diimbau untuk tetap melakukan regitrasi karena perkuliahan akan dimulai minggu depan. “Saya tetap ada di posisi saya dan kami di rektorat menunggu sampai proses hukum PTUN selesai. Mahasiswa sudah mengkaji, ada statuta seperti pertimbangan senat dan beberapa ketentuan yang tidak dipenuhi PPLP-PT PGRI Pak Christea,” pungkasnya.

Berita Lainnya :

loading...