Doktor IPDN Dikeroyok Tiga Akademisi UB


MALANG – Pemilihan Rektor (Pilres) Universitas Brawijaya (UB) sudah memasuki tahap penyampaian visi misi melalui diskusi terbuka, Senin (5/3) . Ada empat calon rektor 2018-2022, tiga orang berstatus profesor dan akademisi UB. Sedangkan satu calon rektor seorang doktor sekaligus akademisi IPDN Kemdagri.
Ya, tiga profesor UB melawan satu doktor IPDN. Antara lain Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri MS. sang incumbent. Kemudian Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR MS. merupakan guru besar dan dosen fakultas pertanian UB. Lalu ada Dr. Ir. Osfar Sjofjan MSc. sebagai Lektor Kepala UB. Serta Dr. Tjahjo Suprajogo Msi. adalah dosen IPDN dengan pendidikan terakhir doktor FIA UB.
Proses pemaparan visi dan misi para calon rektor tersebut, sempat diwarnai interupsi dari perwakilan mahasiswa. Saat itu para calon masih duduk di atas panggung, baru saja menyelesaikan diskusi terbuka. Mereka juga baru saja memaparkan visi dan misi masing-masing, serta menjawab aspirasi civitas akademika.   
Tiba-tiba seorang mahasiswa bernama Hery naik ke panggung, ia sempat dicegah Panitia Pilrek UB. Namun Hery bersikeras naik, ia ingin mengajak calon rektor untuk menandatangani deklarasi kesepakatan.  Panitia akhirnya memperbolehkan ia naik, atas persetujuan empat calon rektor.
“Kurun waktu 20 tahun adalah siklus reformasi. Tahun ini adalah kesempatan dan momentumnya agar dapat menjalani demokrasi lebih baik,” ujar Hery mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP UB dengan penuh bersemangat.
Hery mewakili seluruh persatuan BEM dan aliansi BEM UB dengan berani memaparkan tuntutan yang harus dilaksanakan calon bakal rektor. Yakni menandatangani deklarasi sekaligus melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani. Ada beberapa point yang akhirnya ditanda tangani para calon rektor.
Meliputi, rektor terpilih harus melanjutkan dan mempertanggung-jawabkan visi dan misi masing-masing. Kemudian harus memperhatikan hak mahasiswa dalam hal pelayanan akademik. Bersedia mempertanggungjawabkan perencanaan dan pendanaan akan akses UB. Serta memfasilitasi mahasiswa sesuai aturan universitas.
Rektor terpilih juga harus mengawasi, mendeklarasi serta membenahi sejumlah pembiayaan (Perkuliahan, Red) sehingga tidak merugikan civitas Brawijaya. Point-point tersebut diharapkan segera mereformasi Universitas Brawijaya ke depan.
“Semuanya sudah dirancang sehingga jika DPRD atau DPR RI datang, kami akan menggelar  rangkaian aksi yang lagi lebih besar lagi,” imbuhnya.
Hery dan aliansi juga sempat protes terkait hak pilih rektor UB. Sebab mahasiswa tidak bisa menyalurkan hak pilih. Terkait protesnya, langsung ditanggapi panitia Pilrek UB bahwa hal tersebut sudah ketentuan pusat. Bahwa hak pilih terbagi atas 65 persen senat dan 35 persen Menristek Dikti.

Berita Terkait

Berita Lainnya :