Siswa Harus Rela Berbagi Guru


MALANG - Dalam satu kelas ada dua guru, biasa dilakukan sekolah demi pelayanan maksimal pada siswa. Tapi, karena jumlah guru yang minim, seorang guru kelas 1 SDN Dinoyo 1 Kota Malang harus mengajar dua kelas sekaligus. Sang guru harus rela bolak-balik mengawasi kelas 1 yang terdiri dari dua ruang kelas. Dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 7 kelas, jumlah guru tidak memadai.
“Sekolah masih membutuhkan total 4 guru lagi. Empat guru  yang dibutuhkan terdiri dari 3 guru kelas dan 1 guru PAI. Kami mengajukan rekomendasi kekurangan guru ke Dinas Pendidikan Kota Malang,” ujar Kepala SDN Dinoyo 1, Drs H Totok WS MM kepada Malang Post, kemarin.
Dia melanjutkan, SDN Dinoyo 1 memerlukan guru secepatnya. Terlebih guru PAI-nya akan purna akhir Desember ini. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada Disdik diharapkan segera mendapat respon karena untuk menjadi sekolah yang berkualitas, bermartabat, dan berprestasi, maka diperlukan jumlah guru yang mencukupi.
“Jelas tidak bisa maksimal dengan guru yang kurang, yang kami butuhkan separuhnya lebih dari jumlah rombel,” ujar Kepsek yang satu tahun lagi pensiun ini.
Totok menegaskan, kalau dia pensiun nanti, SDN Dinoyo 1 akan makin kekurangan guru lagi. Sementara, lanjut dia, setiap tahun universitas pasti meluluskan calon guru sehingga tidak ada alasan untuk kekurangan guru.
“Pengangkatan guru kan butuh anggaran, mungkin karena itu. Banyak sekolah yang pasti mengalami hal serupa,” bebernya.
Untuk mengatasi situasi tersebut, ia memaksimalkan guru honorer dan pegawai tidak tetap.
“PTT di sini banyak, sekitar 10 orang. Tapi ya begitu, terkadang sebagian kurang minat sebagai guru honorer karena gajinya kecil Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta sesuai masa kerjanya,” bebernya.
SDN Dinoyo 1 memiliki total 12 guru, 6 diantaranya sudah PNS. Dengan kendala kekurangan guru ini, tentu solusinya memaksimalkan GTT dan PTT. Namun ada hal lain yang memperparah kondisi pembelajaran disebabkan dari kelas 3-6 jumlah siswa melebihi batas rombel yang ditetapkan. Terdata kelas 3 sebanyak 37 siswa, kelas 4 sebanyak 38 siswa, kelas 5 sebanyak 38 siswa, dan kelas 6 sebanyak 40 siswa. Jumlah siswa dalam satu rombel yang banyak ini akhirnya memperparah kurang maksimalnya pembelajaran.
“Dulu sekolah tidak keberatan menerima siswa sebanyak-banyaknya, jadi dulu ya melebihi batas rombel. Namun nanti pas UASBN pelaksanaannya sesuai aturan,” tandasnya.
Seperti diketahui, kebijakan zero PNS Guru berimbas pada kekurangan pengajar di sekolah. Sebanyak 195 SD negeri di kota Malang pun kekurangan guru. Disdik tidak mampu berbuat apa-apa karena pengangkatan guru merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Solusi yang diberikan selama ini untuk setiap sekolah adalah pengangkatan guru tidak tetap (GTT), namun realitanya masih minim pendaftar GTT ditengarai gaji minim.
“Untuk tingkat SD kami kurang guru banyak, ada sekitar 195 SD negeri di kota Malang,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik, Dra Sri Sutrisnawati MPd kepada Malang Post kemarin.
Dia melanjutkan, penyebab yang pasti banyak sekolah yang masih kurang guru yaitu sudah lama tidak ada pengangkatan guru. Sehingga banyak sekolah yang mengajukan rekomendasi kekurangan guru ke Disdik. “Kan banyak yang sudah purna tapi tidak ada pengangkatan guru sehingga posisi kosong. Saya tidak tahu kenapa lama pusat tidak melakukan pengangkatan guru,” kata dia.
Trisna, sapaan akrab Sri Sutrisna menanggapi terkait solusi yang harus diambil sekolah jika kekurangan guru. “Yang jelas mereka harus mengoptimalkan GTT dan mengangkat guru honorer, soal honor gurunya itu kewenangan masing-masing sekolah, sesuai kemampuannya,” tutupnya. (mg3/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...