PPDB Zonasi Bikin Siswa Minder


MALANG - Pemerintah berencana memberlakukan kembali penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, tahun ini. Bahkan, kalau sebelumnya kuota jalur ini 40 persen, akan dinaikkan jadi 90 persen.
Kepala SMPN 1 Malang Lilik Ermawati, M.Pd mengungkapkan, sebenarnya ada kendala yang dihadapi sekolah dengan sistem zonasi ini. Dimana beberapa siswa tidak mampu beradaptasi dengan cepat karena kemampuannya jauh dari rata-rata sekolah.
“Dengan sistem wilayah ini kebanyakan siswa tidak melihat apakah akan mampu mengikuti pelajaran sesuai standar yang ditetapkan sekolah. Seperti yang baru-baru terjadi salah satu anak didik kami merasa minder tidak mampu mengikuti pelajaran sesuai standar yang kami terapkan,” ujar Lilik Ermawati kepada Malang Post.
Menurutnya, sistem penerimaan siswa yang paling efektif yakni sistem rayonisasi. Yang mana dengan sistem ini orang tua akan melihat secara transparan apakah anaknya mampu belajar di sekolah tersebut. Selain itu, melalui sistem rayonisasi ini kebanyakan anak yang menentukan sendiri ingin sekolah dimana.
“Kalau sistem zonasi ini kebanyakan siswa tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Namun dari sekolah tidak membatasi dari mana saja kami terima dan layani dengan baik,” tegas Lilik.
Seperti diketahui, sistem zonasi ini mengharuskan sekolah menerima siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Meski siswa tersebut memiliki nilai rendah, tapi jika kuota mencukupi dan tempat tinggalnya masuk zonasi, maka wajib diterima. Berbeda dengan sistem rayon, dimana seleksi akan didasarkan pada nilai rapor dan UN sebagai pertimbangan utama.
Sementara Kepala SMPN 3 Dra. Tutut Sriwahyuni, M.Pd mengatakan belum menemui kendala sejak diberlakukannya model zonasi tersebut.
 “Kami tidak mengalami kendala dengan peraturan tersebut, siswanya seperti apa nanti akan kami olah. Lagipula sistem zonasi inikan juga ada kelebihannya yakni anak-anak disekitar sini bisa bersekolah di sekolah terdekat,” imbuh Tutut.
Dengan adanya sistem zonasi ini yang mulanya SMPN 3 Malang hanya menerima anak-anak berprestasi. Dengan adanya peraturan tersebut kini tidak melihat prestasi sebagai tolak ukur pertama. Namun SMPN 3 Malang memiliki strategi jitu untuk menyamaratakan kemampuan siswa yakni dengan mengadakan jam pelajaran tambahan bagi 40 persen siswa tersebut.
Sementara itu, Humas SMPN 5 Endang Mudjianti, S.Pd, mengatakan, dengan adanya sistem zonasi ini juga memberi manfaat untuk pemerataan pendidikan, tidak hanya sekolah favorit saja yang banyak dituju.
“Dengan sistem zonasi ini tidak ada sekolah favorti atau non favorit, bisa dibilang lebih merata semua. Namun dengan sistem zonasi yang sering menjadi kendala beberapa siswa kurang mampu menyerap dengan cepat pembelajaran yang kami berikan oleh karena itu kami harus memberikan mereka jam tambahan,” imbuh Endang. (mg7/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :