Laporan Penelitian Dosen di Malang Bermasalah


 
MALANG – Inspektorat Jendral Dikti memeriksa sejumlah perguruan tinggi swasta di Malang terkait ketentuan  pelaksanaan dan pelaporan penelitian 2017. Ada sekitar 80 dosen dari 6 PTS yang diperiksa, kemarin. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan ada komponen penelitian yang bermasalah. Salah satunya honor yang ditujukan bagi ketua peneliti. Alhasil, sejumlah dosen yang tidak sesuai pelaksanaan dan pelaporan harus mengembalikan sejumlah dana hibahnya.
“Yang diperbolehkan adalah honor yang ditujukan kepada pembantu atau yang melaksanakan penelitian. Jadi tidak boleh ada honor bagi ketua peneliti,” ujar Sekretaris Kopertis, Dr Widyo Winarso MPd, pada mediasi pelaksanaan penelitian di ITN.
Dia menjelaskan, terkait dosen peneliti yang mencantumkan honor ketua peneliti harus segera dikembalikan. Ada yang mengembalikan Rp 3 juta - Rp 4 juta, adapula yang harus mengembalikan sejumlah Rp 2 juta - Rp 3 juta. 
“Kami ingin memediasi agar secepat mungkin temuan dibahas, dicari solusi terbaik apa bersedia atau dinego, setidaknya dapat berkurang dari yang diberikan. Ternyata ada juga yang diperbolehkan tidak mengembalikan dana tersebut, tapi tetap harus memperbaiki laporan penelitian,” kata dia. 
Dia melanjutkan, menurut kebijakan pusat, honor yang diperbolehkan adalah bagi pelaksana penelitian sebesar 30 persen dari biaya penelitian. Sehingga dipastikan setiap penelitian berbeda-beda.
Setidaknya setelah mediasi bersama dosen-dosen yang menerima dana hibah, maka kasus kesalahan pelaporan akan berkurang. Inspektorat Jendral memeriksa PTS yang mendapat dana hibah penelitian secara random atau acak perguruan tinggi di kota Malang. 
“ITN termasuk kampus yang mendapat dana hibah, selain yang tidak dikunjungi diminta untuk menyesuaikan dalam hal perbaikan laporan,” imbuhnya.
Alasan Inspektorat Jendral memeriksa kembali penelitian yang mendapat dana hibah dikarenakan honorarium sudah dicukupi tunjangan dosen. Sehingga dalam melaksanaan penelitian, dosen tidak seharusnya mendapat honor tambahan. Selain itu, aktivitas penelitian hakikatnya adalah tugas yang melekat pada dosen untuk melakukan tridarma.
“Bahkan pemerintah justru melakukan riset, dicarikan dana, diberikan hibah, sehingga dia dapat melaksanakan amanah yang melekat. Seharusnya pelaporan sesuai,” bebernya.
Tidak hanya terkait pencantuman honor ketua penelitian, mediasi ini juga membahas tentang pelaporan, seperti pencantuman pembelian bahan penelitian. Namun pihaknya mengaku ini hal yang lumrah, mengingat minimnya sosialisasi panduan  (SBK) pada dosen. Dosen tidak selalu tahu panduan pelaporannya, yang mereka lakukan hanyalah riset. 
“Kalau dosen cenderung tidak memperhatikan sedetail itu. Ini bukan penyelewengan dan kesengajaan. Terkadang dosen yang menerima tunjangan tidak paham panduan PMK dan standar biaya unggul,” tandasnya.
Di Jawa Timur, lanjutnya, dalam hal penelitian selalu masuk prestasi peringkat 2-3 setelah Jogja dan Jakarta. Sehingga di Jawa Timur dinilai produktif dalam hal penelitian. Ditargetkan hari ini, Kopertis dapat merekap dan melaporkan hasilnya. (mg3/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...