Peran KPPU Belum Dianggap Penting


 
MALANG – Monopoli perdagangan yang melibatkan pengusaha, tentu berdampak pada harga tinggi yang merugikan masyarakat. Sehingga, peran maksimal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga non structural yang mengawasi persaingan pedagang tersebut diperlukan. Tidak banyak yang tahu, layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPPU juga menghadapi banyak tantangan dalam kinerjanya.  
“Kalau di KPK yang dihadapi koruptor perorangan. Tapi kalo KPPU itu yang dihadapi pengusaha yang notabene memiliki uang banyak, sehingga semua bisa dibeli dengan uang,” ujar dosen FIA UB, Dr Siswidiyanto MS usai seminar transformasi kelembagaan KPPU, kemarin.
Dia menanggapi peran KPPU selama ini minim publikasi berbeda dengan KPK. Sebagai lembaga yang sama-sama menjaga independensi tentu keduanya perlu diperkuat, mengingat banyak ancaman yang dihadapi. 
“Kasusnya mirip KPU berupa upaya pengerdilan, bahkan ada wacana jika KPPU akan ditarik ke Pemerintah bagian dari perdagangan. Inilah masalah politisnya,” imbuhnya.
KPPU yang lahir dari Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dalam praktek usaha. Mendorong adanya persaingan yang sehat sesuai pilihan masyarakat. Persaingan tidak hanya karena faktor privat tapi juga publik.
Dia memberi contoh dengan adanya KPPU, masyarakat dibebaskan membuka usaha. Sehingga tidak cenderung pada pelaku usaha yang itu-itu saja.
“Contohnya saat KPPU melakukan perubahan mendasar di bidang angkutan udara. Dulunya tarif pesawat terbang Rp 5 juta PP. Hal inilah yang mendorong dibukanya izin usaha untuk membuat terobosan dan berhasil,” bebernya.
Hasilnya yang tidak kita tahu, tapi dapat kita rasakan, lanjut Siswidiyanto. Contoh lain adalah pada tarif telekomunikasi, Tahun awal, sms Rp 350, padahal biaya pokoknya hanya Rp 40.
Saat semua boleh membuka usaha, hasilnya Indonesia memiliki tarif telekomunikasi termurah. Dalam usaha, seringkali masyarakat terjebak untuk meningkatkan pendapatan. Padahal kenaikan tidak ada artinya jika harga juga ikut naik. 
“Jika ada wacana kenaikan gaji, harga sudah naik duluan. Padahal utamanya adalah meningkatkan daya beli masyarakat dulu,” tandasnya.
Faktanya, keberadaan KPPU mutlak diperlukan untuk mengendalikan jenis usaha yang dijalankan agar berjalan fair. Hal inilah yang mendorong minat tertentu bagi lulusan FIA UB untuk terjun di lembaga KPPU. Siswidiyanto mengaku semua dapat berkesempatan masuk di KPPU, khususnya mahasiswa FIA UB.
“Ketua KPPU Pusat saja background pendidikan S1-nya sarjana pertanian, S2-nya ekonomi pembangunan sumber daya alam,” tutupnya. (mg3/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...