Direvitalisasi, Pemerintah Tekan Pengangguran dari SMK


MALANG – Saat ini, Mendikbud tengah merevitalisasi pendidikan vokasi. Pasalnya, dari hasil analisis Kemendikbud, yang seharusnya dapat mengurangi pengangguran, justru mereka sebagai penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia.
“Katanya SMK itu mengharuskan bisa menghasilkan tenaga siap pakai di industri, nyatanya tidak. Realitanya, yang banyak diterima bekerja lulusan SD dan SMA, yang notabene mereka tidak dibekali keterampilan,” ujar Deputi Pusat Analisis Kebijakan Pendidikan, Ir Hendarman MSi PhD pada Seminar Nasional Pendidikan dalam Pusara Politik di UIN Maliki kemarin.
Dia membeberkan, SMK ini tujuannya apa, menghasilkan lulusan bekerja atau kemudian melanjutkan pendidikan tinggi. Padahadi Kementerian akan meninjau ulang terkait data tersebut. Banyak hal yang ditelisik di Kementerian, termasuk apakah perlu SMK atau SMA dipisah rolenya. “Ini terus terang berat di era Pak Muhadjir, jadi kami lebih banyak mengkaji dan memperbaiki sistem yang tepat di Kementrian, termasuk SDMnya,” tuturnya.
Hendarman menjelaskan pula pendidikan karakter saat ini juga ditekankan mulai tingkat dasar, menengah dan atas. Hal ini dilihat dari penggunaan gadget dan siapa yang dapat mengontrol, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Seperti pemerataan pendidikan di seluruh daerah, kondisinya diperlukan komitmen global untuk meningkatkan pendidikan inklusi secara merata. “Bagi yang melihat didaerahnya ada anak belum atau putus sekolah, segera laporkan di Dinas Pendidikan kota. Tingkat SD-SMP itu tanggung jawab mereka, tidak melulu Pendidikan di pusat saja,” tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan lainnya, Eko Prasetyo yang juga saat itu menjadi narasumber pada Seminar Nasional Pendidikan dalam Pusara Politik tersebut, juga mengaku bahwa pendidikan karakter dangat diperlukan pada peserta didik. Sebab, teknologi saat ini cenderung menuntut siswa untuk instan dan cenderung hafalan. Padahal hal tersebut tidak baik bagi perkembangan pendidikan mereka. Selain itu. persoalan yang perlu dibenahi adalah inflasi guru. “Hampir semua perguruan tinggi mendirikan fakultas keguruan, imbasnya dalam praktiknya dinas pendidikan kemudian masuk ranah politik,” ungkapnya.
Justru dia menelisik terkait peserta didik yang menjadi faktor kebijakan pemerintah tidak berjalan. “Bukan kebijakan yang dihadapi di dunia pendidikan ini, tapi terkadang  yang dihadapi justru peserta didik yang mungkin mereka tidak dapat diatasi dengan kebijakan. Sekolah cenderung menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Bagaimana belajar efektif? Sulit belajar efektif saat ini,” tutupnya. (mg3/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :