SPP Rp 120 Ribu, Sekolah Usulkan Iuran Tambahan


MALANG – Mulai tahun ajaran baru ini, SMK dan SMA negeri di kota Malang harus berhemat. Pasalnya, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 120/71/101/2017, besaran uang Sumbangan Pendanaan Pendidikan di Kota Malang ditetapkan di angka Rp 120 ribu per bulan. Jumlah ini tentu membuat sekolah harus pintar mengatur anggaran, mengingat tahun sebelumnya SPP dipatok dikisaran Rp 200 ribu.
Bendahara SMAN 7 Malang Agustina mengungkapkan, dalam RKAS yang telah diajukan sejak Juni lalu, sekolah telah mengajukan iuran tambah sebesar Rp 80 ribu. Namun karena RKAS belum juga mendapatkan persetujuan sementara program sekolah harus terus berjalan, maka sekolah hanya berani menarik diangka sesuai dengan ketentuan di SE Gubernur Jatim.
“Kami sudah usulkan, tapi sampai sejauh ini belum juga ada persetujuan jadi kami berjalan dengan Rp 120 ribu itu dulu,” ungkapnya.
Dengan pengurangan besaran SPP ini, tentunya sekolah harus mengurangi beberapa program yang mengeluarkan banyak biaya. Segala jenis kegiatan diperinci kembali dalam kaitannya untuk mengetatkan pengeluaran.
“Sekarang tidak bisa disamakan dengan dulu, karena besaran SPP nya sudah beda. Kalau biasanya pengajuan proposal kegiatan, rincian anggarannya disamakan seperi yang dulu, tidak bisa,” imbuh Agustin.
Dalam penyusunan RKAS tahun ajaran ini, Agustin mengaku mengutamakan terlebih dulu anggaran bagi gaji PTT dan GTT di sekolah. Alokasi dana untuk mereka, kata Agustin, tidak boleh diutak-atik dalam rancangan yang baru. Terlebih, anggaran untuk gaji mereka tidak dapat dengan mudah diambilkan dari dana BOS. Karena sesuai dengan Juknis BOS, GTT dan PTT tersebut harus mendapatkan SK dari Gubernur.
“Kalau dulu ketika SMA/SMK masih dalam kewenangan Dinas Pendidikan Kota Malang, mereka dapat tunjangan yang jumlahnya lumayan. Namun begitu diambil provinsi, belum ada peraturan seperti itu. Sudah sempat kami ajukan untuk tunjangan ini, tapi katanya masih akan disampaikan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga berlaku di SMAN 1 Malang. Waka Humas SMAN 1 Malang Ruliyati mengatakan, dalam penyusunan RKAS ini pihaknya menunjukkan data sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sekolah. Sehingga akan terlihat jumlah minus anggaran sekolah bila mengacu pada ketetapan sesuai dengan SE Gubernur.
“Sekarang ini kami nurut saja dengan peraturan SPP Rp 120 ribu itu, turun 40 persen dibandingkan dengan sebelumnya yaitu Rp 200 ribu, Berarti harus ada yang diketatkan anggarannya,” ujarnya.
Beberapa kegiatan sekolah  mau tak mau harus dikaji ulang, misalnya jumlah panitia, atau waktu pelaksanaan. Meski begitu, tak berbeda jauh, SMAN 4 Malang juga mengedepankan gaji untuk GTT dan PTT.
“Apalagi jumlah GTT dan PTT kami lumayan, karena banyak guru yang sudah akan pensiun, tapi belum ada guru PNS yang datang,”  imbuhnya. (mg19/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :